90 Staf Tenaga kerja BLUD KKP Raja Ampat di PHK Tanpa ada Kordinasi Oleh kepala BLUD

90 Staf Tenaga kerja BLUD KKP Raja Ampat di PHK Tanpa ada Kordinasi Oleh kepala BLUD
Bagikan

METRORAKYAT.COM, WAISAI – Sejumlah Tenaga BLUD KKP Raja Ampat, melakukan Aksi Pemalangan Kantor BLUD.

Aksi pemalangan kantor BLUD KKP Raja Ampat,Alamat Jl Yos Sudarso Siwindores,Distrik kota waisai, Senin (20/7/20)emarin,Aksi tersebut dilakukan karena kesal atas kebijakan yang diambil kepala BLUD KKP Raja ampat PB Syafri.S.Pi, untuk 90 orang Pemutusan Hubungan kerja (PHK).

“Kami kesal dengan tindakan Kepala BLUD KKP Raja Ampat Papua barat,Syafri,S.Pi,Terhadap 90 Staf Tenaga kerja yang di PHK. Tanpa ada koordinasi kepada kami,”ucap Tozie Saleo dalam keterangan Pers kemarin, kepada media ini.

Tidak hanya itu,Tozie dalam tuntutan para staf meminta agar Gubernur Papua barat, dan Bupati Raja Ampat, segera menggantikan Kepala BLUD KKP Raja Ampat, demi menyelamatkan masyarakat Raja Ampat dan juga kawasan konservasi.

“Saya pikir anak-anak raja ampat juga bisa ditempatkan di posisi ini,kenapa syafri masih di pertahankan sebagai kepala BLUD KKP Raja Ampat.

Pihaknya juga merasa kecewa,dan menilai beliau sepihak,dalam mengambil keputusan,selain itu beliau juga tidak mampu mengelola dan memenets anggaran Kartu Jasah Linkungan (KJL) dengan baik.

Sementara itu, menyikapi aksi pemalangan Kantor BLUD KKP Raja Ampat, Syafri S.Pi, dihubungi media menuturkan bahwa yang buat aksi tidak lagi, bukan lagi tenaga BLUD KKP Raja Ampat, Kontraknya sudah berakhir 30 April 2020.

Alasan di PHK kata Syafri, juga bahwa adanya pandemi covid-19 berdampak pada nihilnya pendapatan BLUD UPTD,Per 23 Maret 2020, hal itu berdampak pada ketiadaan biaya untuk operasional gaji dan staf, tepatnya per 30 April 2020. Kontrak 90 Orang Staf tidak di perpanjang.

Blud UPTD juga telah mengajukan staf yang tidak lanjut kontrak pada program naker terdampak covid 19 ke disnaker Papua barat. Disamping itu kepada 90 orang blud UPTD menyediakan bapok terbatas selama 3 bulan.

Kata dia, saat ini blud UPTD hanya bisa fokus pada kegiatan jaga laut di 8 pos yang tersebar di 7 kawasan.

“Jika laut Raja Ampat terjaga maka semua orangg akan mengambil manfaat, seperti homestay, resort, pemandu wisata, hotel-hotel di Raja Ampat, bahkan disorong, mama-mama punya kelapa muda dan Lain Sebagainya dikampung bisa laku,”tutur Syafi.

Menambahkan lagi, Syafri,Blud UPTD saat ini masih dipercaya oleh pemberi donor, yang memberi donasi milyaran rupiah tuk pengelolaan KKP.

“Jika saya berbuat sperti yang mereka tuduhkan apa pemberi donor masih mempercayai kami,”jelasnya.

Lanjut dia, sejumlah bagian pekerjaan terpangkas degan sendirinya karena sudah tidak berfungsi akibat covid 19, misalnya bagian pungutan TLPJL, administrasi, kelebihan tenaga di beberapa pos. Efektifitas, efisiensi harus ditempuh karena keterbatasan pembiayaan. (mr/Fx)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.