Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala: Dinsos Agar Mengeluarkan Surat Tertulis Dan Diberikan Kepada Camat dan Lurah Terkait Pemberian Sisa Bantuan Beras Bagi Warga Terdampak COVID-19

Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala: Dinsos Agar Mengeluarkan Surat Tertulis Dan  Diberikan Kepada Camat dan Lurah Terkait Pemberian Sisa Bantuan Beras Bagi Warga Terdampak COVID-19
SHARE

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Bantuan beras tahap kedua yang sudah berjalan diberikan oleh pemerintah kota Medan melalui kantor kelurahan untuk disalurkan bagi warga terdampak wabah  Virus Corona (COVID-19) di seluruh kota Medan ternyata masih harus didata oleh pihak  kelurahan bersama para kepala lingkungan masing-masing. Sebab, diantara data warga penerima  bantuan beras tersebut, diketahui, ada ditemukan jumlah warga penerima bantuan ganda. 

Artinya, pada data terlihat ada warga yang mendapatkan bantuan dari kementerian sosial yakni bantuan sosial tunai (BST), bantuan keluarga harapan (PHK) bantuan beras (sembako) dan KKS. 

Hal ini tentunya membuat Lurah dan Kepling harus mendata ulang kembali warga penerima  bantuan beras tahap kedua tersebut. Dan, jika ada ditemui warga terdampak COVID-19 penerima ganda, maka, nama warga tersebut akan dicoret. Sebab, sesuai aturan pemerintah, setiap warga penerima bantuan tidak boleh mendapat bantuan dabel misalnya mendapat bantuan beras dan bantuan sosial tunai ataupun PKH.

” Jumlah bantuan beras tahap kedua yang masuk cukup sesuai data yang ada sama kami, tapi jika berdasarkan data ada warga penerima bantuan ganda, maka tentunya akan ada beras kembali atau tidak diberikan. Tapi ini kami belum bisa pastikan berapa sisa beras nantinya,” ujar perwakilan kepala lingkungan yang meminta namanya tidak di publikasikan, Sabtu (6/6/2020).

Sementara itu, tambah perwakilan Kepling, masih ada data warga terdampak COVID-19 kepada mereka dan sudah dilaporkan ke Lurah yang belum pernah sekalipun menerima bantuan yang dianggarkan dari APBD Kota Medan tersebut.

Sementara itu, beberapa lurah di Kota Medan merasa dibingungkan terhadap sisa beras yang tidak jadi diberikan kepada warga terdampak COVID-19 dikarenakan warga-warga tersebut setelah dicek menerima bantuan ganda.

Para Lurah ini, tidak berani memberikan beras sisa tersebut kepada warga mereka karena kawatir jika kebijakan mereka nantinya akan mempersulit para lurah tersebut, sementara diketahui mereka pemko Medan tidak ada memberikan surat tertulis terkait kebijakan yang dilakukan bagi warga terdampak COVID-19 yang sama sekali belum pernah menerima bantuan beras dari Pemko Medan.

“Kami tidak ingin kebijakan kami menjadi buah simalakama bang, kami kasi salah, tidak kami kasi warga akan menilai kami yang lain-lain,” ujar lurah yang minta agar namanya tidak dituliskan di media.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Lubis ketika di konfirmasi wartawan terkait sisa beras bantuan tahap kedua di beberapa kantor Lurah mengatakan, jika sebenarnya, semua bantuan beras yang disalurkan pemko Medan melalui Dinas Sosial ke Kantor Lurah itu sudah sesuai dengan data yang diterima mereka dari kelurahan masing-masing. Namun jika ada sisa beras, itu bukanlah lebih, tapi karena ada ditemukan warga yang mendapat bantuan ganda sehingga nama warga tadi harus di hapuskan atau di coret dari daftar penerima beras.

” Kalau lebih dipastikan tidak ada bang, tapi sisa itu pun karena adanya ditemukan warga pemerima bantuan ganda. Bisa saja beras sisa diberikan kepada warga yang belum pernah sama sekali mendapat bantuan dari pemko Medan, namun itu juga terlebih dahulu harus diusulkan oleh lurah kepada Dinas Sosial,” terang Endar.

Sambung Endar lagi, bisa saja diberikan kepada warga yang memang sangat membutuhkan namun belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan beras dari pemko Medan.

” Tapi sebelumnya, warga tersebut harus didata dulu benar-benar apakah layak untuk mendapat bantuan. Pihak kelurahan silahkan buat berita acara serah terima beras kepada warga terdapak COVID-19 tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemko Medan, dan usulkan kepada kami nama-nama warga yang akan menerima bantuan beras tersebut,”ujar Endar Lubis.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H.Rajuddin Sagala.S.Pd.I mengatakan, bisa saja pihak Dinas Sosial Kota Medan mengatakan beras bantuan tahap ke dua dapat diberikan kepada warga terdampak COVID-19, namun haruslah ada surat tertulis dan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan diberikan kepada camat, Lurah dan Kepling.

” Surat tertulis ini sangat perlu agar ada dasar Lurah dan Kepling memberikan beras kepada warga terdampak COVID-19 yang lebih prioritas dan sama sekali belum pernah menerima bantuan dari Pemko Medan,”ujar nya.

Masih menurut Rajuddin Sagala, Pihak kelurahan harus memberikan laporan kepada Dinas Sosial berapa karung beras yang masih tersisa dan akan kemana saja beras tersebut disalurkan kembali. Selanjutnya, Dinas Sosial memberikan informasi tertulis kepada Camat, Lurah dan Kepling terkait jumlah bantuan beras yang sisa tersebut.

“Selanjutnya, Dinas Sosial mendampingi pihak lurah dan kepling dalam pendataan warga terdampak COVID-19 yang belum pernah mendapatkan bantuan, namun warga tersebut bukan yang mendapat bantuan ganda,” terangnya.

Politisi dari partai PKS Kota Medan ini juga meminta agar Kepling tidak mengumumkan secara terbuka kepada warga jumlah beras yang ada sisa.

” Jadi setelah jumalah beras di data, lalu kepling mendata warganya yang benar-benar belum pernah mendapatkan bantuan beras baik tahap satu dan tahap dua, agar warga tersebut merasa ada perhatian dari pemerintah ditengah wabah pandemi COVID-19 saat ini, itupun warga tersebut jangan pula yang mendapatkan bantuan sosial ganda,” ujarnya.

Pemberian bantuan beras tersebut, sambung Rajuddin Sagala yang merupakan anggota legislatif dari Dapil 1 Kota Medan ini, juga harus didampingi oleh petugas dari Dinas Sosial Kota Medan untuk menghindari dugaan adanya kepling bermain dalam penyerahan bantuan beras tersebut.(mr/red)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif