Langgar UU Pembentukan PPS, KPU Sibolga di Laporkan Ke Bawaslu

Langgar UU Pembentukan PPS, KPU Sibolga di Laporkan Ke Bawaslu
SHARE

METRORAKYAT.COM, TAPTENG – Secara resmi, Thomson R Pasaribu, warga jalan Kakap no 97, Kel. P. Pinang, Sibolga Sambas, kota Sibolga melaporkan KPU kota Sibolga ke Bawaslu Sibolga.

Laporan tersebut diserahkan langsung dalam bentuk hard copy yang diterima oleh Staff Bawaslu Jenny Fransiska, Senin (23/03/20) tepat pukul 13.16 WIB.

Ia berharap, Bawaslu Sibolga dapat menindak lanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Sibolga.

Menurutnya beberapa poin penting yang dilanggar oleh KPU selama pembentukan PPS, yaitu menghiraukan UU No. 7 Tahun 2017, dalam turunannya PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagai rambu pembentukan PPS.

Tidak memahami UU tentang administrasi kependudukan, sebagaimana UU 23 Tahun 2013.

“Namun demikian, saya yakin Bawaslu akan bertindak secara profesional tanpa kepentingan, akan memproses aduan kita ini,” ujarnya.

Sebab, lanjut dia lagi, apabila sangat jelas di dalam PKPU itu di terangkan, bahwa tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud adalah seharusnya rekam jejak, apakah ia masuk partai atau hal yang berhubungan dengan integritas. Bukan soal administrasi.

Administrasi seharusnya sudah selesai sebelum ujian tertulis. Itulah dasar kami melaporkan KPU Sibolga, apalagi mereka sangat ngotot dalam hal ini, meski kami sudah melakukan klarifikasi dengan membawa KTP el, KK asli, bahkan Suket domisili dari kelurahan.

“Kita patut menduga KPU dalam hal ini tidak netral, dan apakah KPU itu ada kepentingan mengingat ini adalah pemilihan kepala daerah. Ada tiga nama anggota komisioner yang saya laporkan yakni (Khalid Walid selaku ketua, Asmar Harahap anggota, dan Afwan Nasution) sebab mereka yang saat itu melakukan klarifikasi saya, dan saya sudah jelaskan secara hukum saya berdomisili dibuktikan kepemilikan KTP elektronik,”bebernya. (MR/RM).

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif