Copot PNS Tak Berdasar, Bupati Zahir Di Gugat ke PTUN Medan

Copot PNS Tak Berdasar, Bupati Zahir Di Gugat ke PTUN Medan
SHARE

METRORAKYAT.COM, BATBARA – Seorang pejabat eselon III, Irnawati menyatakan keberatan karena dicopot Bupati Zahir jabatannya dari kepala Bidang Penanganan Fakir miskin Dinas Sosial kabupaten Batu Bara.

Menurut Irnawati, Bupati Batu Bara Zahir melakukan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Aku tak tau mengapa dicopot, dan kemuduian aku dinonjobkan Bupati di kantor Camat Laut Tador, padahal selama aku mengabdi di dinas sosial tak pernah aku melanggar disiplin PNS,” kata Irnawati melaporkan kepada Media pada Senin, pada 29 Juni 2020.

Dilain sisi Irna mengakui, pencopotan jabatanya distruktural PNS dengan cara mutasi memang merupakan kewenangan Bupati Batu Bara Zahir melalui Baperjakat, namun di sisi lain, Irna menyebut Bupati Zahir telah melakukan ‘abuse of power’ dengan cara sewenang-wenang mencopot jabatan struktur PNS-nya tanpa didasari hukum yang berlaku.

Atas dasar itu, “Pada 23 Juni 2020 kemarin aku sudah menggugat Bupati Batu Bara di PTUN, dan Alhamdulillah pihak pengadilan Tata Usaha Negara sudah kabulkan gugatan ku, registraai perkara gugatannya dengan nomor 100/G/2020/PTUN.Mdn,” kata Irna.

Irna menyebutkan, gugatan tersebut didaftarkan ke PTUN Medan pada Selasa, 23 Juni 2020 lalu. Objek perkara yang digugat Irna adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Batu Bara nomor 356 BKD terkait mutasi pejabat di kabupaten tersebut pada 15 Mei 2020 lalu.

“Insyallah sidang gugatan perkaranya nanti dimulai pada hari kamis, 2 Juli 2020,” kata Irna.

Kemudian Irna menyebut gugatan itu dia lakukan “untuk membuktikan bahwa Bupati mencopot jabatan ku tanpa ada disiplin PNS yang aku langgar, sekaligus ingin memulihkan harkat martabat ku juga sebagai Abdi Negara, bahwa apa yang dilakukan Bupati Kepada ku itu tak prosedural dan tak sesuai dengan etika bernegara,” sebutnya.

Akibat SK pencopotan Bupati Batu Bara yang dianggap ‘abuse of power’, Irna merasa dirinya semakin menimbulkan ketidakpastian hukum selaku abdi negara. “Dan tindakan pencopotan ini menimbulkan beban moral dan psikologis bagiku,” ungkapnya.

Menurut Irna, pencopotan dirinya  dinilai kental berbau politis.

kata Irna, sebagai bagian dari abdi negara yang diwajibkan menjalankan peraturan perundang -undangan, ia mengaku tak mau dinasnya dijadikan sebagai sapi perah tempat oknum keluarga Bupati mencari kekayaan dengan mengorbankan dinasnya.

“Setau ku, aku sudah menjalani amanah struktur jabatan ku dengan baik, bahkan sikap baik ku ditulis oleh kepala dinas secara tersurat, dan disurat itu pak Kadis ada menyebut bahwa aku selama ini aktif dan tak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS,” ucapnya.

“Bahkan jauh hari sebelum aku dicopot Bupati aku sudah mengetahuinya, informasi itu langsung disampaikan oleh keluarga Bupati dengan mengancam-ngancam ku karena tak menuruti ingin mengganti dan mengintervensi e-warung sesuai pesanan oknum keluarga Bupati mencari kekayaan,” kata Irna.

lebih lanjut Irna mengatakan, “sebenarnya aku tak pernah mencampuri oknum keluarga Bupati ini mau cari makan, tapi jangan dinas kami ini dipaksa dan dijadikan kambing hitam untuk memperkayakan mereka, bahwa tugas ku hanya bertagnung jawab kepada kepala Dinas ku, bukan kepada oknum keluarga Bupati yang cari kekayaan dengan mengkambingkan dinas,” ucapnya.

Selain pernyataan itu, Irna juga mengaku memiliki keyakinan lain dirinya dicopot Bupati lantaran dinas sosial dan BUMD sedang diselidiki pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait kasus dugaan korupsi Bansos Sembako E-warung, yang diduga melibatkan oknum keluarga Bupati Batu Bara melalui BUMD, sebagai pemasuk sembako di beberapa e-warung.

Dimana Irna disebut-sebut sebagai saksi kunci dalam kasus tersebut.

“Waktu aku diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan pada 13 Mei 2020, Aku semakin ditekan. Bahkan Sehari sebelum aku dicopot Bupati. Aku dipanggil dulu oleh salah seorang kasat institusi Polres Batu Bara. Tapi tidak secara prosedural”

“Dalam percakapan salah seorang kasat di Polres ke aku itu, dia minta aku membantu kiki dan hambali (keluarga Bupati). Nanti ada bagian untuk ku. Itu yang di bilang salah satu kasat di institusi Polres ke aku, lantas ku jawab,” “Aku gak butuh itu. Aku mau kerja sesuai aturan. Jadi pelajaran buatku bahwa banyak teman-teman PNS yang dipecat dengan tidak hormat karena menuruti kemampuan bos. Padahal mereka belum tentu bersalah dan korupsi,” katanya.

Bukannya kata kata ku itu didengar sama kasat, justru dia bilang yang mengangkat aku jadi kabid itu kan Kiki sama Hambali (keluarga Bupati) Jadi mereka juga bisa mencopot ibu,” kata Irma menirukan ultimatum kasat yang diutarakan kepadanya.

Nah, Besoknya itu. Aku langsung dicopot di pelantikan eselon III dan IV, pada 16 Mei 2020, kata Irna.

“Dari pristiwa itu, lanjut Irna, aku
Memang tak pernah mau turuti mau mereka bila melanggar aturan, karena aku mau beri kesaksiaan apa adanya yang ku tau, dari pada aku terjerat hukum, kasian anak-anak ku, dan karena aku gak ikuti maunya mereka inilah, makanya aku dibuang,” ucap Irna.

Atas prilaku kesewenang-wenang tersebut, Irna akhirnya mengugat Bupati Zahir di PTUN, dengan meminta bantuan advokat Peradi di Medan sebagai kuasa hukumnya.

Selain itu Irna juga sudah menyiapkan surat kepada Presiden Jokowi, Jokowi Widodo, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menpan, Mendagri dan BKN.

“Atas kasus ini, aku akan surati juga pak presiden, KASN, Mendagri, Menpan, dan BKN atas kesewenag-wennagan Bupati kepada ASNnya sendiri, karena logikanya aku baru diangkat sebagai Kabid di Dinas Sosial pada 14 April 2020, pada 16 Mei 2020 aku dicopot, ga sampai sebulan menjabat, dari mana pula dasar logikanya Bupati mencopot ku hingga aku dibuangnya ke kantor Camat Laut Tador,’ ucapnya.

Lebih lanjut Irna menyebut, bila nantinya Bupati Batu Bara Zahir terbukti bersalah melanggar PP 53 tahun 2010 dengan mencopot jabatannya tanpa didasari aturan- yang berlaku, Irna menyenut sama saja “Bupati yang justru menjadi bagian dari perangkat penyelengara negara yang melakukan pelanggaran berat, lantaran mencopot jabatan ASN tak didasari dengan cara-cara bernegara yang sehat ,” katanya.

Irna kemudian mengatakan PP nomor 53 tahun 2010 tersebut sudah cukup menjelaskan bagaimana seharusnya Bupati mencopot struktural jabatan PNS.

“misalnya PNS dicopot karena melakukan pelanggaran atau tak memenuhi target kinerja, sebelum dicopot, pelanggaran itu harus dikategorikan dulu kualifikasinya apa, bukan hanya main copot-copot sesuka nafsu Bupati aja,” tegasnya.

Irna pun menjelaskan sebagaimana diatur dalam PP 53 tahun 2010 itu “dijelaskan bahwa terhadap PNS yang penilaian kinerjanya tidak sesuai target, memang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemberhentian,” ucapnya.

Adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS yang seharusnya dilakukan Bupati Zahir, lanjut Irna, adalah sebelum mencopot struktural jabatan PNS yaitu, dengan penurunan jabatan PNS terlebih dahulu dengan hukuman disiplin dalam PP 53 tahun 2010.

Kemudian Irna menerangkan bahwa “Tingkat hukuman disiplin PNS itu dibagi menjadi bebrapa jenis, ada hukuman ringan dilakukan dengan teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis, bila hukuman berat bisa dilakukan dengan pemberhentian.

“Nah cara cara bernegara seperti ini kan belum dicerminkan oleh Bupati Batu Bara kepada saya, Bupati langsung main copot saja,” ujarnya

“Atas kaus ini, aku sudah beritahukan kronologi pencopotan jabatan ini kepada Kantor Regional VI BKN, setelah aku berkonsultasi dengan mereka, alhamdulillah mereka sudah menyatakan kesediaanya untuk jadi saksi ahli dalam perkara gugatan ku kepada Bupati di PTUN,” tegasnya.

Akhir kata Irna menegaskan, dirinya bukanlah pribadi yang gila dan haus akan jabatan, akan tapi, lanjut Irna harkat dan martabat seorang abdi negara itu perlu dijaga sebaik-baiknya. “Untuk melayani masyarakat dan melayani kepentingan publik, bukan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dengan cara menyalahgunakan kekuasaan” cetusnya.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Batu Bara sekaligus ketua badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat), Sakti Alam Siregar saat dikonfirmasi belum bersedia merespon terkait pencopotan Irnawati ini.

Sementara Kepala Bidang pengangkatan, Kedisiplinan, dan pemberhentian PNS Badan Kepegawaian Daerah Batu Bara, Izhar Fauzi saat dikonfirmasi menyebut selama mengabdi di Dinas Sosial tidak pernah ada catatan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan Irnawati.

“Sejauh catatan kita di BKD, tidak pernah ada pelanggaran yang dilakukan Irnawati,” kata Fauzi.

Sebelumnya, auditor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) regional Sumatera Utara, Hotlan Sitorus mengatakan, setiap pembebasan ASN dari jabatan merupakan jenis hukuman disiplin tingkat berat. Dan pembebasan itu harus melalui prosedur dan mekanisme yang diatur sebagaimana dalam PP 53/2010.

Jadi intinya kata Hotman, apabila ada pejabat di daerah Sumatera Utara khususnya yang dibebaskan jabatanya oleh kepala Daerah, kepala daerah tersebut harus memiliki alasan yang kuat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya sarankan, sebaiknya pejabat yang dinonjobkan tanpa alasan dapat berkonsultasi ke BKN dan ASN serta Menpan,” tegas Hotlan. (MR/TA/AR)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif