oleh

Ketua DPRD Samosir, Minta Bupati Perbaiki Data Penerima BST

SHARE
631 views

METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Bupati Samosir menyerahkan bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada masyarakat Kab Samosir yang berhak menerimanya.

Di hari Jumat (8/5/2020), Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial RI yang diberikan kepada warga terdampak wabah pandemi Corona atau Covid-19 di Samosir mulai dicairkan. Tetapi dari 18.018 KK (Kartu Keluarga) yang di daftar penerima di Samosir, untuk tingkat desa masih ditemukan penerima rangkap, PNS hingga orang meninggal yang tercatat menerima.

Seperti di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, dari 245 KK yang diusulkan desa, ditemukan 15 orang rangkap penerima dan 1 PNS. Namun sejumlah nama diusulkan ada yang tidak masuk sebagai penerima BST, di Desa lain juga ditemukan data seperti sama.

“Menurut data dari 245 diusulkan, hanya 206 diterima. Dan ada 15 KK suami istri dapat. Ada juga terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan non DTKS,” tutur Kepala Desa (Kades) Tanjung Bunga, Lasper Bartolomeus Sitanggang, Minggu (10/5/2020).

Dijelaskan Lasper, bahwa hal ini terjadi karena DTKS kebanyakan terdaftar adalah istri. Sementara yang di non DTKS kebanyakan nama suami selaku kepala keluarga yang terdaftar.
Ketika metrorakyat.com menanyakan ke Ketua DPRD Samosir, Saut Martua Tamba ST, mendesak Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Samosir memperbaiki data penerima BST, agar tidak ada warga yang double menerima bantuan.

“Kasihan, masih banyak warga yang belum tersentuh bantuan, ini malah ada double menerima BST,” tegasnya serius.
Ditambahkan Politisi PDIP ini, dinas sosial harus memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh desa terkait pendataan penerima bantuan sosial. Juga harus aktif melakukan pendampingan ke desa.

Tak kalah penting, juga membuat call center/pusat informasi, manakala ada perbedaan pemahaman atau persoalan di desa. Sehingga desa tidak bingung dan dinas sosial bisa merespon dengan cepat.

“Kita akan desak pemkab mengakomodir masyarakat yang tidak masuk daftar penerima dari kemensos agar dimasukkan dalam bantuan dari dana desa/kelurahan dan APBD. Jangan sampai yang benar-benar membutuhkan justru tidak terakomodir,” terangnya.

Bupati Samosir Drs Rapidin Simbolon MM dan Kadis Sosial, Paris Manik yang dikonfirmasi, senada mereka menjawab semua usulan desa tanpa terkecuali diajukan melalui aplikasi Sink-NG ke Kemensos.

“Siapa yang di acc Kemensos, itu diluar jangkauan kita. Tapi perlu saya tegaskan, kita pastikan tidak ada yang double, sudah kita wanti-wanti sebelumnya kalau ada yang double maka kita tidak akan berikan,” kata Rapidin Simbolon.

Soal daftar nama penerima yang rangkap yang tidak dibayarkan, Bupati Samosir mengaku sudah mengintruksikan kepada Kepala Dinas Sosial segera berkoordinasikan dengan Camat, Kades dan penyuluh PKH untuk mendata kembali warga miskin di wilayahnya.

Supaya tidak terjadi tumpang tindih data dan seluruh masyarakat miskin dapat menikmati bantuan sosial ini sehingga gejolak di tengah masyarakat dapat diantisipasi.

“Nantinya kita coba surati Kemensos untuk mengganti daftar nama penerima yang rangkap. Yang belum terdaftar, akan kita akomodir melalui APBD dan dana desa,” ungkap dia. (MR/JB Rumapea).

Breaking News