MENJUAL MIMPI KOSONG MENGINGKARI REALITA

METRORAKYAT.COM, Tahapan Rapat Umum atau Kampanye terbuka pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019 telah dimulai sejak hari Minggu, 24 s/d 13 April 2019. Kampanye Terbuka pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) Serentak 2019 merupakan sejarah baru penggabungan Pilpres, Pileg pertama kali dilakukan dalam kontestasi politik suksesi kepemimpinan di republik ini.

Pilpres, Pileg Serentak 2019 menjadi sebuah kontestasi paling menarik dielaborasi di era modern, karena membuka pertarungan terbuka diantara dua (2) koalisi partai-partai pengusung dan/atau pendukung Paslon capres/cawapres yang belum tentu mempunyai Visi-Misi atau platform partai politik yang sama. Koalisi partai politik pengusung dan/atau pendukung tidak mustahil hanya diikat “kepentingan distribusi kekuasaan” ketika capres/cawapres terpilih jadi pemenang kelak. Hal itu terlihat dari perubahan dukungan partai politik terhadap capres yang sama pada dua kali Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Capres Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 diusung/didukung PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, PKPI. Sedangkan Prabowo Subianto diusung/didukung Partai Gerindra, PKS, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai Demokrat, dll ketika itu. Sedangkan pada Pilpres 2019 Capres Jokowi diusung/didukung PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, PKPI, Partai Golkar, PPP serta partai-partai baru. Capres Prabowo Subianto diusung/didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, serta beberapa partai baru.

Perubahan dukungan terhadap Capres yang sama pada dua Pilpres berbeda sesungguhnya bukanlah mudah dan gampang. Sebab, ketika Jokowi dilantik menjadi Presiden RI Ketujuh dukungan politik di DPR RI sangatlah minim yakni PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, PKB yang memiliki kursi sangat kecil. Dan paling menyakitkan, PDI-Perjuangan selaku pemenang Pileg 2014 tidak mendapat jatah kursi pimpinan alat kelembagaan di DPR RI, MPR RI yang memicu munculnya pimpinan kembar DPR RI yakni; pimpinan DPR RI, MPR RI kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebelum revisi UU MD3 dilahirkan di injury time pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang jadi “warisan ranjau politik” bagi Presiden Jokowi diawal pemerintahannya bersama wakil presiden HM. Jusuf Kalla (JK) periode 2014-2019.

Dalam situasi kondisi seperti itu, sistem pemerintahan presidensial tentu sangatlah tidak menguntungkan bagi Jokowi-JK dalam melahirkan arah kebijakan pemerintahan. Sebab, tanpa dukungan politik DPR RI yang memiliki hak legislatif, hak budgeting, hak pengawasan maksimal terhadap pemerintah maka pemerintah tidak maksimal melaksanakan hak konstitusionalnya mengeksekusi Visi-Misi, ide, gagasan, program membangun Indonesia Hebat sebagaimana telah dikampanyekan Jokowi-JK.

Berkat kecerdasan, kejenialan, kepiawaian Jokowi mantan Walikota Surakarta-Solo, Gubernur DKI Jakarta, didukung pengalaman JK pernah wakil presiden, ketua umum Partai Golkar, peta politik Senayan berubah dari kekuatan minority menjadi kekuatan mayoritas dengan bergabungnya Partai Golkar, PPP sehingga pemerintahan Jokowi-JK didukung PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, Partai Golkar, PPP, dan PAN yang berpijak di dua kutub alias ambivalen.

Pemerintahan Jokowi-JK dengan Kabinet Kerja didukung dukungan politik mayoritas di parlemen di pertengahan periode pemerintahan sungguh luar biasa menorehkan prestasi spektakuler membangun Indonesia dengan Visi-Misi NAWACITA sebagaimana telah dilihat, dirasakan seluruh rakyat Indonesia secara langsung, tanpa bisa dibohongi oleh siapapun. Seperti; Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian sertifikat tanah gratis untuk rakyat, reformasi paradigma pemerintahan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pungutan liar (Pungli), pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian, perkebunan dan kelautan, jalan tol, pembangunan tapal batas negara, mulai daerah pinggiran wilayah kedaulatan RI secara massif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali.

Pemerataan pembangunan paradigma “Indonesia Center” memperkuat Persatuan Indonesia dengan membangun konektivitas antar wilayah, baik tol laut, tol darat, tol langit, serta mengembalikan hakikat Indonesia Negara Maritim agar Indonesia Poros Maritim di posisi silang dua benua, dua samudera perlintasan lalu lintas perdagangan internasional menjadikan Indonesia kekuatan raksasa di abad milenia ini.

Pada kampanye terbuka antar capres prestasi spektakuler torehan pemerintahan Jokowi-JK periode 2014-2019 tidak boleh dinihilkan “Jualan Mimpi Kosong” dengan taktik strategi ujaran kebencian, fitnah, adu domba, hujat, hasut, hoax atau kebohongan, provokasi, agitasi, kampanye hitam semata-mata meraih simpati dan dukungan konstituen meraih nafsu ambisius berkuasa.

Menyebarkan ketakutan, pesimisme, pemutarbalikan fakta, penjungkirbalikan logika, penyesatan opini, statemen Indonesia bubar dan punah, fitnah pro asing, aseng, serta menyemburkan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta sentimen sektarian-primordial lainnya harus dihindari dan dihilangkan karena berpotensi ancaman laten keutuhan bangsa.

Paslon capres/cawapres, partai pengusung/pendukung, relawan, simpatisan harus mengedepankan kesantunan, keadaban berpolitik serta Persatuan Indonesia, persaudaraan diatas kebhinnekaan agar makna sejati kontestasi demokrasi benar-benar wahana pendidikan politik rakyat, meninggikan harkat, martabat kemanusiaan.

Pilpres, Pileg 2019 harus dijadikan pesta rakyat, festival Visi-Misi, ide, gagasan, program cerdas jenial MEMBANGUN INDONESIA.MAJU.
Bukan “Jualan Mimpi Kosong Mengingkari Realita” kemajuan telah terbukti, teruji serta dilihat dan dirasakan langsung seluruh rakyat Indonesia pada pemerintahan Jokowi-JK saat ini.

Rakyat pemegang kedaulatan hak pilih tidak boleh mudah terpengaruh buaian janji-janji kosong tak masuk akal. Karena itu, sebelum menjatuhkan pilihan terhadap kandidat Pilpres maupun Pileg teliti, dalami, analisis cermat dan seksama rekam jejak (track record) capres/cawapres, caleg melalui pelacakan jejak digital.

Kepiawaian retorika, wacana diatas podium atau mimbar kampanye terbuka “Menjual Mimpi Kosong” harus diwaspadai cermat dan seksama.

Indonesia butuh presiden/wakil presiden eksekutor handal dan mumpuni. Bukan orator singa podium jagoan teoritis, retorika, wacana zonder realita prestasi terbukti dan teruji.

Selamat berdemokrasi santun, beradab, damai, menjunjung Persatuan Indonesia dan keutuhan bangsa. Ditulis oleh Drs.Thomson Hutasoit/metrorakyat.com

Medan, 28 Maret 2019.
Salam NKRI……..!!! MERDEKA……..!!!