oleh

Metro Rakyat, LSM Topan RI dan GWI Gelar Diskusi Publik

SHARE
386 views

MetroRakyat.com  I  MEDAN  — Pelunasan kekurangan pembayaran bantuan keuangan pemerintah (BKP) atau dahulu dikenal bantuan daerah bawahan (BDB) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) diyakinkan jadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kepada kabupaten/kota. Rencananya pemprov Sumut  akan melunasi seluruh hutang tersebut, dengan membagi jumlah sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh BPK dengan perencanaan pembayaran proporsional hingga lunas pada 2016. Terkait hal tersebut media online berbasis Nasional Metro Rakyat bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Provinsi Sumatera Utara (LSM Topan RI)  dan Gabungan Wartawan Indonesia Provinsi Sumut (GWI)menggelar Diskusi Publik pada Jumat, 24/6/2016 bertempat di aula Saturnus, Grand Antares Hotel. Acara dibuka dengan penyampaian kata sambutan oleh Pembina Umum Metro Rakyat, H. Wagjnto, ST.MT, dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari masing-masing keterwakilan pengurus LSM Topan RI dan GWI. Waginto dalam sambutannya mengatakan bahwa kondisi keuangan Pemprovsu saat ini walau kritis, namun diperlukan perbaikan manajemen dan tentunya akan mengarah yang lebih baik. Saat ini terjadi masalah yang bergulir, Floating, mengambang menarik siapa saja yang mungkin bisa terkait dilingkungan penyelenggara pemerintahan dan pasti masyarakat melihat dan  berasumsi, ujarnya. Waginto dalam sambutannya juga menekankan bahwa buruknya kondisi pemerintahan Sumatera Utara dan kota / kabupaten saat ini diakibatkan karena misskoordinasi dan dorongan penegakan hukum yang benar-benar terkonsentrasi sehingga keadaan menjadi kurang tenang. Dan akhirnya berujung kepada penyelamatan diri sendiri, sehingga masyarakat tidak mampu berbuat apa-apa kecuali mengadopsi pemberitaan di media, sedangkan media juga mengalami kesulitan dalam meraih informasi yang sesungguhnya, katanya. 

H.Waginto,ST.MT selaku Pembina Media Online MetroRakyat.com bersama Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution, Kadin Medan, Staf Ahli DPD RI, dan Pemred MetroRakyat.com. (Dari kiri ke kanan). Foto : Gusman Hulu

Pada kesempatan tersebut, diskusi publik  yang dipimpin oleh moderator S.Peter.P.SE membagi dua session. Yakni paparan terkait bagaimana terjadinya kekosongan kas pemprovsu, dan mengulas lebih mendalam bagaimana terjadinya hutang piutang tersebut. Staf ahli Komite IV DPD RI, Abdul Hafiz Harahap,SH.S.Sos.M.I.Kom hadir sebagai narasumber utama disamping kehadiran 2 narasumber sebagai daerah yang memiliki piutang kepada Pemprovsu yakni Kota Medan dan Kabupaten Batubara. Kota Medan dihadiri oleh Wakil Walikota Medan, Ir. Akhyar Nasution dan Kabupaten Batubara diwakili oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Hunainsyah. Turut hadir sebagai pemerhati ekonomi yakni dari KADIN Medan, Eldiansyah dan akademisi dari kampus Universitas Darma Agung dan Universitas Sutomo Medan beserta pengurus LSM Topan RI Ir.Roy Nainggolan dan Wempy Saragih SE dan GWI yakni Jasman SH sebagai ketua umumnya. 

Ketua pelaksana acara Irwan Manalu menyampaikan dalam rilisnya kepada awak media bahwa penyelenggaraan diskusi publik ini bertujuan untuk mencari dan memberikan solusi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait permasalahan hutang piutangnya kepada daerah kota dan kabupaten. “Metro Rakyat ikut prihatin dan ingin menggelorakan semangat pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk tetap bersinergi dengan media dalam penyajian informasi dengan benar khususnya penyampaian masalah terkait hutang DBH dan BDB ini” ujarnya. Irwan berharap agar persoalan keburukan perihal masalah keuangan yang dilakukan para pelaksana pemerintahan di provinsi Sumatera Utara cukup berakhir sampai saat ini  dan menyatakan bahwa komitmen membangun Sumut dilaksanakan dengan jujur, transparan dan akuntabilitas.

Pantauan dilokasi, para peserta  juga diikuti oleh sejumlah mahasiswa dan mahasiswi serta insan media yang menjadi bahagian diskusi publik. Panitia mengangkat thema yakni “Mari Wujudkan Provinsi Sumatera Utara Bermartabat, Transparan, Jujur dan Akuntabilitas Demi Kesejahteraan Rakyat”. Diskusi Publik berlangsung selama 90 menit, dan diakhiri dengan acara berbuka puasa bersama dan makan bersama. (Peter/Nelson/Ari/Gusman/Mas).

Breaking News