Erry akan Terapkan Lima Langkah Benahi Sumut

Erry akan Terapkan Lima Langkah Benahi Sumut

MetroRakyat.com  I  JAKARTA — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi secara resmi dilantik menjadi Gubernur Sumut sisa jabatan 2013-2018. Pelantikan langsung dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5).

Pelantikan Tengku Erry Nuradi bersamaan dengan Gubernur Riau, Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pelantikan tersebut, Erry didampingi istri Ny Evi Diana Erry. Demikian juga dengan gubernur dan wakil gubernur yang dilantik lainnya. Prosesi pelatikan juga disaksikan para Gubernur seluruh Indonesia beserta istri, para pimpinan DPRD provinsi yang dilantik, anggota Forkopminda, Sekda Prov, Ketua KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi yang dilantik.

Prosesi pelantikan diawali dengan penyerahan petikan Keputusan Presiden (Kepres) Tentang tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Istana Merdeka pada pukul 15.00 WIB. Selanjutnya Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo bersama para gubernur dan wakil gubernur yang dilantik melakukan kirab dari Istana Merdeka menuju Istana negara tempat prosesi pelantikan.
Pelantikan berlangsung pada pukul 15.30 WIB kemudian pembacaan Kepres dan pengucapan sumpah jabatan dipimpin Jokowi sekaligus penandatanganan sumpah jabatan.

Dalam amanatnya, Jokowi meminta para gubernur dan wakil gubernur yang dilantik untuk menjalankan tanggungjawabnya sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) serta memastikan masyarakat di daerahnya cukup pangan, mendapatkan air bersih, listrik, transportasi dan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang baik.

“Ini era kompetisi, era persaingan, karenanya butuh kerja keras, produktivitas  dan inovasi sehingga kita bersama-sama menjadi bangsa yang terdepan maju, menjadi bangsa pemenang,” pesan Jokowi.

Jokowi menyadari, gubernut tidak bisa bekerja sendiri dalam memikul dan menjalankan tugas pemerintahan. Gubernur harus membanggun persatuan, menggalang sinergi dan memperkuat gotong-royong. “Hanya dengan semangat persatuan, gubernur bisa bekerja lebih baik menjalankan tugas mulia,” sebut Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa gubernur dan wakil gubernur merupakan perwakilan Pemerintahan Pusat di daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan di daerah, gubernur dan wakil gubernur hendaknya berpedoman pada visi misi Presiden yang telah tertuang dalam Nawa Cita, agar bisa membangun keterpaduan, memperkuat sinergi dalam mempercepat pembangunan nasional.

“Sebagai ujung tombak pelaksanaan program-program prioritas nasional, gubernur harus memastikan program-program prioritas nasional, termasuk deregulasi dan debirokratisasi yang telah digulirkan pemerintah berjalan efektif hingga ke daerah. Gubernur harus menjadi simpul koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah kabupaten/ kota sehingga program kementerian dan lembaga di pusat dan daerah dan lintas kabupaten terkonsolidasi baik.

“Saya berharap para gubernur dan wakil gubernur mendekatkan diri dengan rakyat. Jangan kerja di belakang meja saja. Harus mau terjun langsung ke lapangan untuk mengurai masalah yang ada,” tegas Jokowi.

Jokowi juga meminta gubernur melakukan reformasi birokrasi dan anggaran publik secara fundamental, memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik sehingga keberadaan pemerintah dapat dirasakan di tengah masyarakat.

“Gubernur di daerah harus bekerja lebih baik dan amanah. Dekat dengan rakyat sehingga dapat selalu menjadi pimpinan yang dipercaya masyarakatnya,” tambah Jokowi.

Sementara Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menegaskan akan fokus dalam pembenahan berbagai persoalan di Sumut dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good government) pada lima upaya yakni, Pertama; melakukan perbaikan dala tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut agar tidak lagi mengalami defisit.

“Selama bertahun-tahun anggaran kita defisit terus. Syukur Alhamdulillah, untuk pertama kali APBD tahun 2015, kita melampaui target yakni mencapai 103 persen,” sebut Erry.

Kedua; Menyelesaikan hutang masa lalu yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Sumut kepada kabupaten/kota mencapai Rp 2,2 triliun.

“Sekarang sisanya tinggal sepertiga lagi, diharapkan tahun 2017 selesai semua hutang DBH Sumut,” harap Erry.

Sedang target Ketiga; penerapkan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Sumut dengan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komitmen tersebut telah tertuang dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 pada tanggal 4 Mei 2016.

Rencana aksi meliputi 9 poin bidang prioritas yang perlu perbaikan dengan target waktu pencapaian paling lama akhir tahun 2017 yakni bidang perencanaan dan penganggaran keuangan, pengadaan barang dan Jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan asset daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Sumut dan partisipasi publik.
“Kita sudah bekerjasama dengan Pemko Surabaya untuk membangun dan menerapkan e-government dengan sistem IT terintegrasi. E-government penting untuk efisiensi, efektifitas dan sinergitas tata kelola keuangan maupun pelayanan. Penerapan e-government untuk untuk mengubah image Sumatera Utara sekarang lekat dengan korupsi. Kita ingin mengubah itu image miring itu secepatnya,” harap Erry.

Target Keempat; perubahan kebiasan buruk seperti praktik KKN yang selama ini menjadi hal biasa dengan menerapkan revolusi mental.
“Ini sudah kita buktikan. Tidak ada lagi uang ketok untuk setiap pengambilan keputusan di dewan,” sebut Erry.

Sedangkan target Kelima; mewujudkan Sumut sebagai Smart Province berupa layanan akses informasi yang lebih mudah dan menjangkau masyarakat.
“Kita akan menyediakan layanan informasi data yang baik sehingga bisa menerima keluhan masyarakat, penyajian berbagai data termasuk data aset yang dimiliki Pemprov,” jelas Erry.

Erry berharap, dengan menerapkan lima target tersebut, kondisi Sumut akan lebih baik.
“Saya akan benahi dan bersihkan semuanya. Siapapun yang menang nanti pada Pilgub 2018 mendatang, silahkan menikmatinya. Yang penting kondisinya sudah baik,” ujar Erry optimis.

Kendati demikian, Erry mengaku akan menghadapi berbagai tantangan dalam memimpin Sumut, karena Sumut merupakan provinsi dinamis, multi etnis dan terdiri dari berbagai golongan.

“Kita akan berupaya mengelola Sumut dengan melibatkan seluruh potensi yang ada. Rumusnya harus bersatu. Kita butuh dukungan semua pihak. Semua harus dirangkul. Saya akan mengadopsi beberapa pola kepemimpinan Pak Almarhum Tengku Rizal Nurdin yang masih relevan untuk membawa Sumut menjadi miniatur Indonesia yang layak dibanggakan,” tutup Erry.

Roker Pejabat

Langkah pertama usai dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara Sisa Masa Jabatan 2013-2018, H T Erry Nuradi akan melakukan rotasi jabatan.  Targetnya, seminggu setelah dilantik, rotasi pejabat sudah bisa dilaksanakan. “Seminggu, saya rotasi sedangkan jabatan yang kosong akan dilelang,” tegas Erry kepada wartawan di Mess Pemprov Sumut di Jalan Jambu Jakarta, Rabu (25/5).

Untuk pejabat yang dilelang nantinya, bisa merupakan promosi bagi para pejabat eselon III atau para pejabat dari kabupaten/kota yang berminat dan mampu.

Namun ada beberapa syarat utama bagi para pejabat di jajaran Pemprov Sumut, katanya,  yaitu wajib menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Syarat pentingnya adalah LHKPN. Paling lama Selasa depan LHKPN dari seluruh kepala SKPD sudah diserahkan. Saya akan  menerima laporan hasil LHKPN dari KPK. Jadi,  jika tidak menyerahkan LHKPN nya  saya minta maaf,” tegas Erry.

Erry juga menginginkan dalam kepemimpinannya para pimpinan SKPD berasal dari multi etnik. Alasannya, karena Sumatera Utara mencakup berbagai macam suku. Selain itu, para pejabat harus menjadi sosok yang memiliki kemampuan dan jejaring yang kuat dengan Pemerintah Pusat. “Kita butuh SKPD yang the right men and the righ job. Untuk menjadikan Sumut Paten, SKPDnya juga harus Paten dan memiliki link yang kuat ke pusat. Mesti tidak ada kucuran dana dari pusat, tapi program kita dapat untuk kita terapkan,” katanya. ( Rel/sib/peter).

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.