DPRD Sergai Dapil II Reses Kelompok Tahun 2026 di Kecamatan Tanjung Beringin, Jembatan, Jalan dan Narkoba Jadi Sorotan

METRORAKYAT.COM, SERGAI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) daerah pemilihan (Dapil) II, menggelar reses masa persidangan II tahun 2026, di Aula Kantor Camat Tanjung Beringin, Selasa (9/6/2026).

Reses tersebut dihadiri anggota DPRD Sergai Dapil II yaitu Dr. H. Hari Ananda, S.Pd, M.S.P, Khaidir, S.E, Siti Aisah, Jhon Rawansen Purba, H. Robert Butarbutar, S.H, Hj. Hamidah, Camat Tanjung Beringin diwakili Sekcam Mindo Hasianauli, perwakilan Dinas PUTR Sergai, Kapus Tanjung Beringin, perwakilan Dinas Pendidikan Sergai Firman Ginting,, Danramil 11/TB Kapten Inf. Ronal Ginting, perwakilan Polsek Tanjung Beringin, para kepala desa serta masyarakat.

Dalam kegiatan itu masyarakat menyampaikan beberapa aspirasinya yang menjadi keluhan diantaranya infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase, TPT, sektor pertanian, dan maraknya narkoba yang paling meresahkan masyarakat.

Salah satu warga Desa Nagur, Nazaruddin mewakili masyarakat menyampaikan kondisi jalan di Kecamatan Tanjung Beringin banyak yang rusak parah, begitu juga jembatan Desa Nagur yang memprihatinkan yang ditakutkan akan memakan korban.

Selain itu saluran drainase juga banyak yang sudah tersumbat, sehingga jika terjadi banjir maupun pasang air laut maka akan meluap sampai permukiman warga, bahkan menggenangi badan jalan.

Aspirasi lain disampaikan Penjabat Kepala Desa Tebing Tinggi, Ilham menyampaikan usulan warga untuk perbaikan jalan utama yang menghubungkan Dusun I menuju Dusun II yang mengalami kerusakan berat akibat banjir.

Kemudian Kepala Desa Bagan Kuala, Safril meminta adanya peninjauan kembali terhadap status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang masih mengategorikan wilayah Bagan Kuala sebagai kawasan industri.

Safril mengatakan, bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan karakter wilayah yang merupakan kawasan perikanan budidaya dan pariwisata. Karena status tersebut belum berubah, ada sekitar 100 hektare lahan belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami juga berharap adanya perbaikan jalan menuju Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun. Ada sekitar 400 meter jalan kabupaten menuju kawasan tersebut sangat penting, karena nantinya akan mendukung keberadaan pabrik es, SPBU nelayan, gudang perikanan dan fasilitas lainnya,” terang Safril.

Selanjutnya ibu Nurbaiti (72) perwakilan masyarakat Desa Pekan Tanjung Beringin menanyakan terkait maraknya narkoba di Kecamatan Tanjung Beringin.

Ia berharap kepada para anggota DPRD Sergai khususnya Dapil II dapat menanggapinya dengan serius agar tidak merusak masa depan para generasi bangsa.

Menanggapi hal itu, Hari Ananda menyampaikan bahwa kegiatan reses ini bertemu secara langsung dengan masyarakat guna menjaring aspirasi. Jadi, sebagai anggota DPRD khususnya Dapil II menampung segala keluh kesah masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah agar dapat terwujud.

Selain membentuk peraturan daerah, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran, termasuk anggaran yang masuk di setiap kecamatan.

Ia menyebutkan ada beberapa hal yang kami terima dan dibahas diantaranya terkait infrastruktur jalan, jembatan, TPT dan pertanian, termasuk maraknya penyalahgunaan narkoba.

Terkait infrastruktur, bahwa ada bantuan daerah yang tertopang dan memperoleh dukungan tambahan anggaran dari pemerintah pusat, setelah pengembalian dana transfer daerah yang sebelumnya terkena efisiensi anggaran.

“Kita bersyukur dana transfer pusat yang sebelumnya mengalami efisiensi kini dikembalikan ke daerah dan diprioritaskan untuk wilayah yang terdampak bencana. Ini menjadi peluang bagi daerah-daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur akibat banjir,” katanya.

Oleh karena itu Lanjut Hari Ananda, kiranya masyarakat dapat mendukung berbagai program prioritas pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, dan Universal Health Coverage (UHC).

Pemkab Sergai telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp120 miliar untuk mendukung program UHC. Jadi, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dan merata, dan nantinya berobat hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja.

Untuk pembangunan ruas jalan Simpang Bedagai menuju Tanjung Beringin diperoleh informasi rencananya akan segera direalisasikan dengan nilai anggaran sekitar Rp18 miliar.

Hari Ananda juga menyampaikan, bahwa semua yang disampaikan masyarakat, sebagai anggota DPRD Sergai khususnya Dapil II akan melakukan pembahasan anggaran, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

Dengan melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas usulan dalam forum reses.

“Kami bersepakat untuk terus mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang telah disampaikan hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat akan kami dorong menjadi prioritas pembangunan, baik melalui APBD kabupaten maupun melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi,” tegasnya.

Anggota DPRD Sergai Partai PPP itu menambahkan, bahwa banyak aspirasi yang berkembang dalam reses berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pascabanjir.

Ia menyebutkan kemampuan keuangan daerah saat ini mendapat dukungan tambahan dari pemerintah pusat melalui pengembalian Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang nilainya mencapai sekitar Rp190 miliar setelah dikurangi beberapa pos pengeluaran.

Menurutnya, dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang terdampak bencana banjir sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

“Daerah-daerah yang terdampak banjir di Kecamatan Tanjung Beringin berpotensi menjadi prioritas pembangunan melalui skema pendanaan. Seluruh proses akan melalui mekanisme usulan dari OPD terkait, ditetapkan melalui kebijakan pemerintah daerah dan diawasi oleh Inspektorat,” jelasnya.

Selain masalah infrastruktur yang disampaikan, Hari Ananda juga menyoroti pentingnya pemberantasan narkoba yang menurutnya harus menjadi perhatian bersama.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, aparat keamanan, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk meningkatkan sosialisasi mengenai dampak buruk narkoba yang dapat memicu berbagai persoalan sosial.

Sedangkan usulan pembangunan jembatan Desa Nagur, Hari Ananda berharap dapat terealisasikan pada tahun anggaran mendatang. Hanya saja terkendala yang harus diselesaikan adalah penataan kawasan di sekitar jembatan yang masuk dalam zona hijau.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kemungkinan relokasi rumah warga agar proses pembangunan jembatan dapat berjalan lebih mudah saat anggaran tersedia.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, kecamatan dan juga melibatkan pemerintah desa untuk mencari solusinya untuk lokasi relokasi yang layak, agar jika anggaran pembangunan jembatan tersedia dapat lebih mudah terealisasi,” ungkap Hari Ananda. (MR/AS)