Provinsi Tapanuli, Mimpi Sebagian Mimpi
Oleh : Hadi Prawira (Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh 2017)
METRORAKYAT.COM, Pembentukan otonomi daerah sudah berlangsung sejak usainya rezim orde baru, momentum reformasi ini dimanfaatkan berbagai kalangan untuk mengejar ketinggalan daerah-nya. Baik setingkat kabupaten hingga provinsi, semua berebut pengakuan walau saat ini ada 314 usulan pemekaran daerah yang masuk ke Mendagri.
Provinsi Tapanuli adalah salah satu daerah yang juga ingin memekarkan diri dari Provinsi Sumatera Utara. Alasan pertama pemekaran itu tidak lain adalah angka kemiskinan yang cukup besar di wilayah Tapanuli, berbanding terbalik dengan daerah lainnya di Sumatera Utara, dan image Sumut adalah provinsi paling maju di pulau Sumatera.
Sebagai orang yang lahir dan besar di Tapanuli Tengah, saya pun melihat dinamika yang terjadi dilapangan. Masyarakat Tapanuli Tengah tidak benar-benar ingin keluar dari Sumatera Utara, terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, atau Singkil (Aceh). Dari penglihatan saya selama ini, ada beberapa point yang menghambat terbentuknya Provinsi Tapanuli.
1.Perebutan Ibukota
Tampaknya Ibu Kota jadi perebutan seksi dalam setiap pembentukan provinsi ataupun kabupaten. Kota Sibolga yang paling banyak di gadang-gadang bakal menjadi Ibukota Provinsi Tapanuli, selain memiliki kondisi geografi yang baik, hingga Sibolga sempat tercatat pada sejarah Residenti Tapanuli pada masa hindia-belanda sebagai ibu kota.
Namun pemikiran tidak selalu sama, panitia pemekaran Provinsi Tapanuli justru terpikat dengan Siborong-borong salah satu kecamatan di Tapanuli Utara, untuk menjadi Ibu Kota Provinsi Tapanuli. Hingga akhirnya memaksa Sibolga untuk keluar dari pembentukan itu, dan pada tahun 2013 Sibolga secara terang-terangan menolak terbentuknya Provinsi Tapanuli.
2.Sejarah yang tidak beraturan
Sejarah bisa jadi senjata dalam melawan, pembentukan provinsi Tapanuli juga dikaitkan dengan sejarah. Namun, dengan sikap Sibolga yang menolak pemekaran tersebut, maka bisa dipastikan dengan mengingat sejarah adalah hal yang paling tidak masuk akal. Karena Sibolga adalah kota yang berperan aktif dalam sejarah Tapanuli. Lagi pula, nama Tapanuli diambil dari kata Tapian Nauli (Tepian yang Indah) menunjukkan Sibolga yang secara geografis berada pada tepian laut dan berbentuk teluk.
Selain itu, jika Sibolga akhirnya mengizinkan atau masuk dalam Provinsi Tapanuli, sejarah tetap masih belum tercapai. Karena, 7 Afdeling masa Keresidenan Tapanuli tidak benar-benar terlibat dalam pembentukan ini. Contohnya saja dengan Afdeling Mandeling dan Afdeling Ankola yang justru saat ini berfokus pada pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara, Afdeling Nias yang hingga hari ini masih konsisten dalam pembentuk provinsi Kepulauan Nias, adalagi Afdeling Singkel yang sampai saat ini masih menjadi bagian dari Provinsi Aceh.
3.Putra daerah yang setengah hati
Tapanuli bisa berbangga memiliki putra daerahnya yang saat ini memiliki posisi strategis di pemerintahan Pusat. Sebut saja Luhut Binsar Panjaitan dan Yasonna Hamonangan Laoly, ada juga senior politik yaitu Akbar Tanjung, selain itu ada pengacara kondang ternama seperti Hotman Paris yang bisa saja membantu melalui jalur hukum.
Namun kekuatan mereka di kancah nasional tidak berpengaruh banyak dalam percepatan pembentukan Provinsi ini, justru terkesan tidak peduli atau setengah hati dalam merespon setiap gerakan yang dipelopori rakyat Tapanuli. Bapak Yasonna Laoly misalnya, beliau yang lahir di Tapanuli Tengah dan besar di Kota Sibolga, justru tidak tertarik sama sekali dalam pembentukan provinsi Tapanuli dan mala berperan aktif dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Bapak Luhut Binsar Panjaitan tampaknya tidak peduli dengan pembentukan provinsi tersebut, dan berfokus hanya pada percepatan pembangunan yang tertinggal. Hingga Pak Akbar Tanjung yang tidak pernah berkomentar sama sekali.
4.Infrastruktur mulai membaik dan Kemiskinan mulai menurun
Saling sindir kinerja antara Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Tengah terjadi akibat ucapan Gubernur Sumut yang mengatakan “Rakyat Tapteng Miskin”, ucapan ini ditanggapi serius oleh Bupati Tapteng dan menyalahkan ucapan gubernur. Dari perkataan Bupati tersebut, sebenarnya bisa ditangkap kalau pembangunan di Tapanuli sebenarnya sudah mulai membaik dan gubernur tidak ingin lepas tangan dalam setiap pembangunan di daerah Tapanuli.
Terhitung sejak awal periode jabatan Presiden Joko Widodo, pembangunan di Sumatera Utara justru mulai memfokuskan ke Tapanuli dan Nias. Mulai dari Bandara setingkat Internasional, Ekowisata, Infrastruktur, hingga pelayanan yang sudah mulai membaik.
Terlepas dari pada itu semua, pembentukan provinsi Tapanuli harus dikaji ulang kembali. Jika nanti Provinsi Tapanuli benar-benar terwujud menjadi daerah otonomi, semoga tidak hanya menjadi alat kepentingan politik segelintir elit. (MR/arwan)
