Rusak Pendidikan dan Diduga Terlibat Skandal Korupsi Terbesar di Era Nadiem Makarim

Rusak Pendidikan dan Diduga Terlibat Skandal Korupsi Terbesar di Era Nadiem Makarim
Keterangan foto: Jerry Massie, Direktur Eksekutif lembaga kajian politik. (METRORAKYAT.COM/ist)
Bagikan

METRORAKYAT.COM, JAKARTA – Korupsi di bidang pendidikan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan. Dugaan penyimpangan anggaran pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan disebut-sebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp5,2 triliun.

Direktur Eksekutif lembaga kajian politik, Jerry Massie, menilai kasus tersebut menjadi salah satu skandal terbesar di sektor pendidikan. Ia menduga telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) serta praktik korupsi yang dilakukan secara berjamaah.

Menurut Jerry, polemik tersebut juga diwarnai dengan munculnya dukungan besar-besaran di media sosial terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Ia menduga banyak akun di Instagram maupun platform X sengaja digerakkan untuk membangun opini publik agar Nadiem terlihat tidak bersalah.

“Ratusan bahkan ribuan buzzer diduga dikerahkan untuk membela Nadiem. Mereka seolah menutup mata terhadap kerusakan sistem pendidikan yang terjadi,” ujar Jerry.

Jerry juga menegaskan aparat penegak hukum bukan pihak yang mudah dipengaruhi. Menurutnya, hakim dan jaksa tentu memiliki dasar kuat dalam mengambil keputusan hukum berdasarkan fakta persidangan dan hati nurani.

Selain menyoroti dugaan korupsi, Jerry turut mengkritik sejumlah kebijakan pendidikan selama kepemimpinan Nadiem. Ia menilai kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) semakin mahal dan Kurikulum Merdeka belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.

“Banyak siswa tingkat SD hingga SMP yang kemampuan membaca masih rendah. Sejumlah kebijakan justru dianggap membingungkan masyarakat,” katanya.

Ia juga menyinggung penghapusan sejumlah mata pelajaran dan perubahan sistem pendidikan yang dinilai kontroversial, seperti penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib serta penggabungan jurusan IPA dan IPS.

Tak hanya itu, Jerry menilai selama menjabat sebagai menteri, Nadiem kurang membuka ruang dialog dengan kalangan akademisi. Ia menyebut mantan Mendikbudristek tersebut jarang mendengar masukan dari rektor maupun melakukan kunjungan ke kampus-kampus.

“Yang menjadi sorotan publik, Nadiem belum pernah memiliki pengalaman sebagai guru, kepala sekolah, dosen, maupun rektor sebelum menjabat Menteri Pendidikan,” ucapnya.

Di akhir pernyataannya, Jerry meminta agar proses hukum berjalan secara transparan dan tegas apabila ditemukan bukti kuat adanya tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan dunia pendidikan nasional.

Penulis: Oleh: Jerry Massie, (Diektur Political and Public Policy Studies _P3S)

 

 

Metro Rakyat News

Tinggalkan Balasan