Tekan Inflasi, Pemprov Sumut Gelar Pangan Murah di Belasan Daerah
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah kabupaten/kota sepanjang Agustus 2026, sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi daerah.
Program ini digagas atas arahan Gubernur Sumatera Utara dan dijalankan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindag ESDM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Biro Perekonomian Setdaprovsu.
Hasilnya, total transaksi GPM se-Sumut mencapai Rp3.000.050.500, dengan ribuan warga terlayani kebutuhan pangan pokoknya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut, Fariz Haholongan Hutagalung, mengungkapkan bahwa GPM merupakan bentuk intervensi konkret pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus menekan inflasi yang bersumber dari komoditas strategis.
“Kegiatan ini kami laksanakan untuk memberikan akses kepada masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga murah dan terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan,” ujar Fariz, Minggu (30/8).
GPM tidak hanya dipusatkan di Kota Medan, melainkan menyasar wilayah-wilayah yang selama ini rawan gejolak harga pangan. Di Medan, kegiatan berlangsung di Pasar Sukaramai dan Pasar Sei Sikambing.
Sementara di luar Medan, GPM menjangkau Langkat, Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, hingga empat wilayah di Kepulauan Nias, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara.
Perlu dicatat, sebaran lokasi tersebut baru mencakup sebagian dari total pelaksanaan GPM di kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara.
Sejumlah daerah lain turut menggelar program serupa secara mandiri berkoordinasi dengan TPID kabupaten/kota masing-masing, sehingga cakupan riil di lapangan berpotensi lebih luas dari data yang terhimpun di tingkat provinsi.
Kendati demikian, sebaran yang sudah tercatat ini menjadi indikasi bahwa Pemprov Sumut tidak hanya berfokus pada ibu kota provinsi, melainkan berupaya memastikan wilayah lain, termasuk kawasan kepulauan, turut merasakan manfaat program stabilisasi harga.
Dari sembilan komoditas yang digelontorkan, beras SPHP tercatat sebagai primadona dengan penjualan 144.495 kilogram senilai Rp1,7 miliar. Disusul Minyakita/minyak goreng yang terjual 69.372 liter dengan nilai transaksi lebih dari Rp1 miliar.
Kedua komoditas ini menyumbang lebih dari 90 persen total omzet GPM se-Sumut, menegaskan bahwa beras dan minyak goreng masih menjadi kebutuhan paling krusial bagi rumah tangga di tengah tekanan harga.
Selain itu, warga juga menyerbu telur ayam ras (2.099 papan/Rp99,8 juta), gula pasir (4.825 kg/Rp88,2 juta), beras premium (925 kg/Rp14,3 juta), cabai merah keriting (215 kg/Rp9,4 juta), bawang merah (185 kg/Rp5,2 juta), daging ayam ras beku (51 ekor/Rp1,3 juta), dan tepung terigu (25 kg/Rp225 ribu).
Fariz menjelaskan, program ini merupakan hasil kerja TPID Provinsi Sumut yang juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, dan Satgas Pangan guna memastikan pasokan dan distribusi pangan tetap terkendali hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Ia menegaskan, keberhasilan GPM Agustus 2026 akan menjadi pijakan bagi Pemprov Sumut untuk memperluas dan memperkuat program serupa ke depan, termasuk mendorong lebih banyak kabupaten/kota menggelar GPM secara mandiri maupun serentak.
“Ke depan, GPM akan terus kita perkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan gejolak harga pangan strategis bisa diminimalkan di seluruh Sumatera Utara,” pungkasnya.(MR/red)
