Diduga PBG Bermasalah, Komisi 4 DPRD Medan Akan Sidak Bangunan Ruko 3 Lantai di Jl.Sunggal

Diduga PBG Bermasalah, Komisi 4 DPRD Medan Akan Sidak Bangunan Ruko 3 Lantai di Jl.Sunggal
Foto : 7 unit ruko tiga lantai diduga izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bermasalah yang beralamat di Jalan Sunggal (persis disebelah Gg Sri), Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal kota Medan.(Metrorakyat.com/tim)
Bagikan

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Komisi IV DPRD Kota Medan yang dikomandoi Harris Kelana Damanik selaku ketua mengatakan akan melakukan sidak ke lokasi diketahui ada berdiri bangunan ruko berjumlah 7 unit diduga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bermasalah yang beralamat di Jalan Sunggal (persis disebelah Gg Sri), Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal kota Medan.

Sorotan terhadap laporan yang diterima dari awak media ini pun langsung ditindaklanjuti oleh Politisi dari Partai Gerindra Kota Medan ini dan mengatakan telah memerintahkan staf komisi 4 untuk menyurati pemilik bangunan.

Hal ini seperti diucapkan Harris kepada awak media melalui telepon selulernya, baru baru ini.

” Kita sudah menerima data terkait bangunan tersebut beserta alamatnya, staff sudah saya minta agar segera membuat surat kepada pemilik bangunan. Selanjutnya akan dijadwalkan sidak ke lokasi,”kata Harris Kelana Damanik.

Dikatakan dia lagi, maraknya pembangunan ruko dan perumahan diduga tidak memiliki PBG atau tidak sesuai dengan peruntukannya masih marak, padahal Wali Kota Medan pernah mengatakan agar dinas PKPPR Kota Medan lebih selektif mengeluarkan izin bangunan agar jangan sampai bermasalah, termasuk juga Satpol PP Kota Medan agar tegas menjalankan Perda dan tidak melakukan pembiaran dan tegas melakukan penertiban bangunan yang diketahui tidak memiliki izin atau izin tidak sesuai peruntukan dan melanggar.

Sebagaimana diketahui, pembangunan fisik 7 unit ruko berlantai 3 tepat disebelah Gg Sri Kelurahan Sunggal sudah mencapai 80 persen, namun diduga tidak memiliki sura Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas DPKPPR Kota Medan.

Camat Medan Sunggal, T Chairuniza saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Senin (20/11/2023) lalu, terkait 7 bangunan ruko tersebut mengatakan, bahwa dari awal pembangunan hingga saat ini pihak Kecamatan tidak ada mengeluarkan surat rekomendasi apapun.

“Kalau tak salah, ditahun 2021 atau 2022 pembangunan awal hanya 5 ruko pada bagian depan. Namun dilakukan penambahan 7 bangunan pada bagian belakang, ketika kita tanya izin PBG nya, pemiliknya mengatakan masih dalam proses. Arogansi pemilik bangunan terlihat, ketika Kepling terus melakukan himbauan atas izin perubahannya, tapi tidak di indahkan oleh pemilik bangunan,” ucapnya.

Didampingi Lurah Sei Sikambing B dan Kepling 12, T. Chairuniza menambahkan, akibat tak kunjung terbitnya izin PBG bangunan ruko itu, pihak Dinas Perkim bersama Satpol-PP dan pihak Kecamatan sudah pernah menyegel bangunan ruko tersebut.

“Setelah penyegelan dilakukan, menurut laporan Kepling pembangunan terus berlanjut tanpa ada kendala sampai sekarang,” jelasnya.

Sehingga, lanjutnya lagi, pihak Kelurahan berinisiatif tidak memberikan tanda bukti pembayaran PBB nya, sebelum plank izin penambahan dilampirkan pada fisik bangunan.

“Tapi alangkah terkejutnya, ada laporan bahwa PBB mereka sudah dibayar. Berarti dugaannya, ada oknum atau pihak yang mem backup pembangunan ruko tersebut,” tuturnya penuh tanda tanya.

Sedangkan Ihkwanza, selaku Kabid PBL Dinas DPKPPR ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, bahwa mereka telah memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan.

“Kita juga sudah melayangkan surat kepada Satpol-PP untuk langkah selanjutnya. Sebab, penindakan bukan wewenang kami lagi,” ucapnya singkat

Sementara itu, ketika hal ini dikonfirmasi kepada Satpol-PP Kota Medan, yang diwakili Kabid Irvan menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti dan mendata ulang kembali.(MR/tim)

 

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.