KPU Maybrat Terbukti secara sah Rekrutmen Badan Adhoc PPD atas Unsur Kepentingan Komisioner

KPU Maybrat Terbukti secara sah Rekrutmen Badan Adhoc PPD atas Unsur Kepentingan Komisioner

METRORAKYAT.COM, MAYBRAT – KPU Kabupaten Maybrat provinsi Papua Barat Daya di terbukti secara sah dan meyakinkan.Dimana melanggar Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc PPD,PPS dan KPPS karena disinyalir Kepentingan komisioner.

Pernyataan tersebut disampaikan salah satu peserta Seleksi Ones semuanya selaku masyarakat kepada media ini mengatakan “KPU Maybrat terbukti secara sah melakukan pelanggaran pada Rekrutmen badan adhoc PPD, di mana ada 13 orang yang terbukti namanya diumumkan lolos seleksi namun mereka tidak dilantik karena ada yang datang dari unsur partai politik,suami istri sebagai penyelenggara ; ungkap Ones , Selasa (24/1/2023).

KPU Maybrat tambahnya harus bertanggung jawab terhadap 13 orang anggota PPD yang diberhentikan sebeb KPU yang mempunyai lalai dalam sisi rekrutmen anggota PPD itu sendiri. “Saya minta 13 orang anggota PPD yang sudah diberhentikan segera melanjutkan pengaduan ke Bawaslu kabupaten Maybrat,”ujar Ones.

Ones Semunya menambahkan diduga, seleksi anggota badan adhoc PPD dalam rangka pemilu serentak pada tahun 2024 tersebut syarat dengan berbagai kepentingan. Terkait hal itu, maka ia menilai KPUD Maybrat telah melanggar Surat Keputusan KPU RI No.476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Pada Bab II nomor 2 penjelasan persyaratan huruf A, menyebutkan bahwa dalam pemenuhan persyaratan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil sebagaimana dimaksud angka ke-1 huruf d, juga termasuk tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPUD kabupaten/kota atau dewan kehormatan pemilu (DKPP), dan tidak ada ikatan perkawinan sebagai suami istri sesama penyelenggara pemilu.

Ones Semunya berharap kepada Bawaslu kabupaten Maybrat agar segera merekomendasikan hasil temuan yang dilakukan oleh KPU Maybrat itu kepada DKPP untuk ditindaklanjuti.(MR/DEWA)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.