oleh

Alboin Sidauruk : Ada Dua Kendala DP2K Kota Medan Dalam Tangani Kebakaran

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Salah satu kendala Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan dalam tugas penanganan kebakaran adalah komunikasi. Padahal, DP2K sudah menyediakan berbagai saluran komunikasi, mulai dari saluran telepon di nomor 113, (061)4515356, aplikasi e-damkar, istagram @disdamkar, maupun facebook Dinas damkar medan.

Lambannya masyarakat melaporkan peristiwa kebakaran, meskipun berbagai saluran komunikasi tersebut telah disediakan, disebut Kepala DP2K Kota Medan, Alboin Sidauruk, kepada media, di ruang kerjanya, Kantor DP2K Kota Medan, Jalan Candi Borobudur Medan, Jumat (17/09/2021), berdampak juga pada penanganan kebakaran yang terjadi.

Dia mencontohkan hal itu dalam kebakaran di Jalan Mahkamah Medan yang terjadi beberapa waktu lalu. “Kebakaran di Jalan Mahkamah itu yang sampai memusnahkan 17 pintu rumah, diakibatkan oleh keterlambatan informasi yang dilaporkan masyarakat. Padahal lokasinya dekat dari kantor kita, sekitar tiga menit waktu tempuhnya. Hanya terlambat dilaporkan kemari (kantor DP2K Medan-red). Jadi anggota saya sampai di TKP atau Tempat Kejadian Perkara, itu sudah delapan sampai sembilan unit yang terbakar. Berarti kebakarannya sudah terjadi sekitar 15 sampai 20 menitlah,” ucapnya mengilustrasikan dampak dari keterlambatan informasi tadi dalam komunikasi.

Dia berharap agar warga masyarakat dapat menggunakan seluruh saluran komunikasi yang telah disiapkan tersebut untuk sesegera mungkin melaporkan terjadinya kebakaran. Sehingga, penanganan kebakaran dapat dengan cepat dilakukan oleh DP2K Medan.

“Kita dituntut oleh Permendagri 114 dengan SPM atau Standar Pelayanan Minimum dimana respon time itu minimum 15 menit harus sampai di TKP. Bahkan sasaran saya di Medan ini, saya rencanakan 10 menit respon time-nya. Semakin cepat kita sampai di lokasi, semakin tertolong masyarakat,” jelasnya.

Tujuan DP2K ini, imbuhnya, meminimalisir kerugian masyarakat akibat kebakaran. Itulah perlindungan DP2K kepada masyarakat.

Selain itu, Sidauruk menyebutkan bahwa kendala DP2K Medan lainnya adalah suplai air. Dari semua UPT yang ada, diungkapnya hanya UPT Belawan yang tidak ada tandon karena UPT itu numpang di Kantor Camat Belawan.

Dia membeberkan, kalau UPT (Unit Pelaksana Tehnis) yang di Kawasan Industri Medan (KIM) memiliki tandon kapasitas 30 ton. Demikian juga dengan UPT di Amplas, memiliki tandon berkapasitas 30 ton. Serta di Kantor DP2K Medan, ada kapasitas 100 ton. Itu yang hanya di tandon, belum yang di armada.

“Jadi kalau terjadi kebakaran besar yang butuh air dalam jumlah banyak, maka armada yang ada harus berulang dan bolak-balik ke kantor untuk pengisian air,” terangnya.

Hal itu ungkapnya, dikarenakan saluran hydrant yang ada di jalanan di Kota Medan, tidak berfungsi. “Saya dua tahun yang lalu ditugaskan sebagai Kepala DP2K, telah memerintahkan staf untuk mencek semua hydrant yang ada di Kota Medan. Dari data, katanya ada 113 titik hydrant. Tapi setelah dicek di lapangan, yang ada nampak hydrant-nya hanya 53. Dan dari 53 hydrant itu, yang bisa berfungsi hanya 16. Tapi dari 16 itupun yang bisa berfungsi total hanya enam hydrant,” bebernya.

Sidauruk mengaku telah membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak PDAM Tirtanadi lewat surat dan juga melalui rapat forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dalam perencanaan DP2K yang juga dihadiri pihak PDAM Tirtanadi.

“Mereka hadir dan saya sampaikan itu. Tapi penjelasan mereka dapat dimaklumi karena PDAM Tirtanadi di Kota Medan kekurangan suplai air. Debit airnya rendah dan tidak sebanding lagi dengan tingkat kebutuhan konsumen yang ada. Bahkan ada daerah tertentu yang saya dengar, seperti di Perumnas Helvetia, masyarakat susah mendapatkan air Tirtanadi karena suplainya,” jelas Sidauruk.

Menyiasati kondisi tersebut, dia telah membuat Standart Operasional Pelayanan (SOP) armada yang ada dengan kapasitas daya angkut air masing-masing 3,5 ton, lima ton, dan 10 ton.

“Jadi bila terjadi kebakaran, tiga armada sekaligus digerakan ke TKP. Satu unit dengan kapasitas 3,5 ton dan dua unit dengan kapasitas lima ton,” urainya.

DP2K Kota Medan, sebut Sidauruk lagi, punya dua unit armada dengan kapasitas angkut air 10 ton. Karena bobotnya besar, armada itu tidak dapat dipaksa bergerak dengan cepat. Maka dijadikanlah kedua armada itu sebagai pensuplai air ke TKP.

“Kalau terjadi kebakaran, maka yang duluan bergerak adalah tiga armada dengan kapasitas angkut air lima ton. Dan bila dibutuhkan lagi tambahan air, maka armada yang daya angkut kapasitas 10 ton yang mensuplai kebutuhan air. Jadi tergantung informasi dari lapangan,” terangnya.

Disinggung soal jumlah armada pemadam kebakaran di DP2K Kota Medan saat ini, Sidauruk menyebutkan ada 35 unit yang layak pakai yang tersebar di empat UPT dengan rincian, armada usia sampai 10 tahun ada 12 unit. Keempat UPT itu adalah di Belawan, KIM, Amplas, dan di Kantor DP2K Kota Medan.

“Untuk mengejar target respon time tadi di bawah 10 menit, dalam Renstra sampai 2026, kita telah merencanakan menambah empat UPT lagi. Dan tahun ini sedang dibangun di Tuntungan. Tahun depan kita rencanakan untuk dibangun di Letda Sujono, Tembung. Tahun 2023 direncanakan di Helvetia dan tahun berikutnya direncanakan dibangun di Jalan Bilal,” paparnya.

Selain itu, DP2K Kota Medan juga pada tahun berikutnya merencanakan pembangunan pos di USU dengan konsep USU menyediakan lahannya dan DP2K Kota Medan yang membangunnya. Kemudian, DP2K Kota Medan juga dikatakan Sidauruk telah merencanakan pembangunan pos di Simpang Kantor dan Marelan.

Dia juga menyebutkan bahwa untuk setiap UPT akan disiapkan tiga unit armada dan kalau pos hanya dua armada dengan kapasitas masing-masing armada 3,5 ton.

Dengan konsep tersebut diyakininya kerja DP2K Kota Medan akan efisien dan tidak perlu menggerakan banyak armada. Penanganan kebakaran juga menjadi cepat dan efektif.

Terkait pengamanan gedung-gedung di Kota Medan dari bahaya kebakaran, dikatakannya DP2K Kota Medan melakukan inspeksi dan investigasi terhadap sarana dan prasarana pencegah pemadam kebakaran di gedung-gedung yang ada setiap tahunnya.

“Seluruh gedung, sesuai dengan UU 28 Tahun 2001 Tentang Gedung Dan Bangunan, itu diwajibkan yang digunakan untuk publik atau yang tidak digunakan untuk publik tapi lebih dari empat lantai, wajib menggunakan alat proteksi pemadam kebakaran. Maka disitu ada hydrant lapangan dan juga di setiap lantainya serta memiliki sistem proteksinya di dalam gedung,” jelasnya.

Bila terjadi kebakaran pada gedung-gedung itu, sambungnya, DP2K Kota Medan tidak bertugas untuk memadamkan apinya karena sistemnya sudah ada di gedung itu, tapi memeriksa alat-alat proteksi yang ada di gedung tersebut.

“Setiap gedung itu ada STPL-nya berupa Surat Keterangan Laik Fungsi, dan itu kita periksa kalau kita memberikan rekomendasi. Bila tidak laik fungsi, itu tidak kita terbitkan rekomendasinya. Jadi bila terjadi kebakaran, kita hanya fokus pada upaya penyelamatan, dan juga mensuplai air yang dianggap tidak cukup di tandon mereka karena mereka rata-rata punya tandon,” terang Sidauruk.

Maka dalam rangka pencegahan terjadinya kebakaran, imbuhnya lagi, DP2K Kota Medan memeriksa kelayikan itu pada setiap gedung di Kota Medan dalam rentang waktu setahun sekali. Sebab, tugas DP2K adalah mencegah, memadamkan, dan menyelamatkan.

Dalam tugas penyelamatan, dia menyebut bahwa DP2K Kota Medan juga hampir setiap hari melakukan penyelamatan kepada warga dari gangguan hewan liar seperti ular, biawak, maupun hewan lainnya. (MR/Sipa Munthe)

Tonton Video Arung Jeram di bawah ini:

Breaking News