Bupati Samosir Rapat Video Conference Bersama Gubsu
METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Bupati Samosir Drs Rapidin Simbolon MM rapat lewat video confrence bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dalam rangka persiapan penyusunan pedoman tatanan normal baru (new normal).
Rapat tersebut berada di Ruangan rapat Bappeda Kab Samosir, Rabu (10/6/2020).
Rapat yang diikuti seluruh pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) se-Sumut yang dipimpin langsung Gubsu Edy Rahmayadi.
Dalam sambutanya Gubsu dalam sambutannya mengatakan, Pandemi Covid-19 diperkirakan mereda apabila sudah ditemukannya Vaksin Covid-19. Oleh karena itu Gubsu menilai perlu mengambil langkah-langkah konkrit yang menjadi perencanaan kedepan selama belum ditemukannya vaksin tersebut.
“Selama vaksin Covid-19 belum ditemukan, dia merupakan bagian dari kehidupan kita. Namun masyarakat harus berada di depannya. Artinya jangan sampai Covid-19 yang mengatur hidup kita. Karena itu, perlu kita ambil tindakan untuk persiapan penerapan normal baru di Provinsi Sumatera Utara (Provsu).
Di samping itu Gubsu juga mengatakan, saat ini sedang menyusun langkah-langkah persiapan new normal tersebut. Yang mana nantinya akan disesuaikan dengan kabupaten/kota yang ada di Sumut.
Lebih lanjut Gubsu menjelaskan, bahwa Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Sumatera Utara sesuai SK Gubernur Sumatera Utara No. 188. 44/174/KPTS 2020 berakhir.
“Lantas bukan berarti kita sudah bebas menjalankan kehidupan seperti biasa. Sesuai dengan SE Kepala BNPB (Ketua Gugus Tugas) No. 6 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Percepatan Penanganan Covid-19 dalam keadaan darurat bencana non-alam dilaksanakan sesuai dengan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dengan ditetapkannya Keppres tersebut, maka Kepala BNPB, gubernur, bupati/walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19. Dan kepala daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat,” urainya.
“Ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa ada ketentuan-ketentuan oleh pusat yang harus kita taati dalam menentukan langkah-langkah kita ke depan yang menjadikan Covid-19 bagian dari kehidupan kita. Karena itu saya meminta bupati dan walikota jangan menentukan dulu kebijakan. Karena ini harus kita atur bersama cara mainnya,” jelasnya.
Masa Transisi
Dengan berakhirnya status tanggap darurat bencana, menurut Gubsu, kita sedang berada pada masa transisi. Dimana perlu adanya intervensi dan upaya konkrit dari Gugus Tugas beserta seluruh pemangku kebijakan. Dan dalam mencapai new normal, perlu ditentukan kemungkinan-kemungkinan pasca-status transisi.
Pihaknya saat ini bersama pakar-pakar dan pemangku kepentingan, mulai dari tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan 13 Juni 2020 sedang menyusun langkah-langkah yang akan dijadikan pedoman di tiap-tiap kabupaten/kota.
“Hasil dari pembahasan ini akan kita kirimkan ke Forkopimda di 33 kabupaten/kota di Sumut untuk dipelajari dan dibahas lebih lanjut, apabila ada yang akan ditambahkan atau mungkin dikoreksi. Dan satu minggu setelah itu ditanggal 20 Juni 2020, kabupaten/kota sudah mengirimkan kembali hasil perbaikan ke Gugus Tugas Provsu yang kemudian akan diberikan kepada BNPB Pusat dan Kementerian Kesehatan. Dan kemudian Sumut bisa menjalankan normal barunya di setiap kabupaten dan kota se-Sumut”, papar Gubsu. (MR/JB Rumapea)
