Warga Adukan Pengutipan di SMPN 11 dan 18 di Reses Edward Hutabarat

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Pengutipan yang dilakukan pihak SMP Negeri 11 dan 18 Medan cukup meresahkan orangtua siswa. Keresahan itu disampaikan beberapa orangtua murid saat Reses I Masa Sidang I Tahun Anggaran 2019 anggota DPRD Medan Edward Hutabaran di Jalan Jangka Medan, Sabtu (21/12/2019).

Selain masalah pengutipan, pada reses tersebut warga mengeluhkan persoalan infrastruktur seperti jalan dan drainase, juga masalah sampah dan bantuan seperti KIS, PKH dan sebagainya.

Salah seorang warga yang keberatan adalah Risma dan Silitonga. Kedua orangtua murid ini mengeluhkan pengutipan yang dilakukan pihak sekolah baik di SMP Negeri 11 Jalan Ayahanda maupun 18 Helvetia saat mengambil rapot anaknya.

Jika uang kutipan itu tidak dilunasi, maka anaknya tidak akan diberikan rapot. Alasan pengutipan, menurut keduanya, beragam mulai dari untuk pembelian kipas angin, sapu, kapur tulis hingga gorden sekolah.

“Apakah memang segala keperluan sekolah dibebankan ke orangtua siswa? Bahkan uang absen pun ada, sehari dikenakan Rp 3.000. Jika tidak dibayar, maka tidak diberikan rapot. Tapi karena saya minta semua kuitansi bukti pembayaran, mereka (pihak sekolah, red) pun akhirnya menyerah dan memberikan rapot anak saya,” ujar Risma salah seorang warga.

Menanggapi persoalan ini, Edward berjanji akan membantu menanyakan hal itu kepada kepala sekolah. Sebelumnya, Edward mengaku, pernah memperingatkan salah seorang kepala sekolah di dapilnya tentang dana BOS.

“Saya ingatkan para kepala sekolah agar tidak mempermainkan anggaran negara di jaman Presiden Jokowi ini. Soalnya presiden tidak main-main dan setiap anggaran negara hanya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Jadi, lanjut Edward, kalau masih ada sekolah yang berani melakukan pengutipan macam-macam, ia akan mendatangi sekolah untuk menanyakannya.

Keluhan lainnya banyak datang dari warga Jalan Pengayoman, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat. Salah satunya adalah Hotma br Panjaitan yang mengeluhkan keberadaan tempat pembuangan sampah persis di depan rumahnya.

“Hampir setiap hari saya harus berantam gara-gara sampah. Terlebih di musim hujan ini. Sebentar saja hujan, rumah saya sudah banjir, karena sampah yang menumpuk dan menyumbat saluran air. Belum lagi baunya,” ujar Hotma.

Keluhan warga Jalan Pengayoman lainnya adalah masalah jalan dan drainase.

“Anehnya saluran air yang sudah dikorek menggunakan beko, justru menjadi masalah. Air masuk bisa, keluar tidak, sehingga terjadi genangan,” ujar Hotma.

Terkait persoalan sampah, Lurah Sei Agul, Deni mengatakan, sebenarnya persoalan ini sudah ditangani oleh petugas Dinas Kebersihan Kota Medan. Di jalan besar sampah diangkut menggunakan truk, sedangkan di dalam gang dan jalan kecil menggunakan becak sampah. Sedangkan pihak kelurahan sifatnya hanya koordinasi.

“Namun masalah sampah ini sebenarnya bukan hanya tanggungjawab Pemko Medan saja, tapi kita semua. Kita sudah sering mengingatkan warga untuk berlangganan pengutipan sampah ke Dinas Kebersihan agar bisa diangkut dengan truk dan becak, tapi banyak warga yang tidak mau karena sudah ada tempat pembuangannya. Akhirnya sampah dibuang secara sembarangan dan menumpuk di mana-mana serta sangat mengganggu. Saya yakin setelah reses ini semua yang hadir akan sadar dan tidak lagi membuang sampah sembarangan,” kata Deni.

Sedangkan terkait masalah jalan dan drainase, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Andi Tambe, tidak bisa memberikan jawaban. Hal ini membuat Edward Hutabarat tersinggung.

“Sekali lagi kalau ingin mewakili dinas ke pertemuan semacam reses ini, kita harus bisa memberikan jawaban terhadap semua persoalan warga,” kata Edward.

Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, semua persoalan yang diajukan masyarakat pada reses ini akan menjadi masukan untuk dibahas dalam paripurna DPRD Medan.

“Saya janji semua masukan dari masyarakat ini akan kita inventarisir dan diajukan pada sidang paripurna DPRD Medan untuk dibahas. Melalui sidang paripurna itulah saya akan berjuang agar setiap persoalan yang timbul di dapil saya untuk secepatnya diselesaikan. Untuk itu, bagi warga yang belum mengajukan persoalan di lingkungannya, bisa ditulis di kertas yang sudah saya bagi,” ujar Edward. (MR/Red)