Guru Honor Yang Tergabung di SGI Kab. Batu Bara Unjuk Rasa di Kantor Bupati 

METRORAKYAT.COM, BATUBARA – Sekitar ratusan orang guru honorer yang mengatasnamakan Serikat Guru Indonesia (SGI) menggelar aksi unjuk rasa halaman Kantor Bupati Batubara, Selasa (16/10).

Kedatangan guru honorer itu menuntut agar DPRD setempat bisa mendesak eksekutif menganggarkan untuk kesejahteraan guru -guru honorer di Batubara dalam pembahasan R -APBD tahun 2019.

Selain itu mereka juga mensinyalir ada nya isu uang “ketok palu” dalam proses pembatalan P APBD tahun 2018.

Massa juga menyebutkan perhatian wakil rakyat Batubara terkesan tidak ada sama sekali terhadap masyarakatnya. “Ini bentuk penghianatan tarhadap masyarakat. Jangan janji aja”, teriak mereka.

Menurut mereka, pebahasan R KUA PPS APBD tahun 2019 yang seharusnya sudah sampai ke DPRD, sesuai peraturan Mendagri akhir bulan September 2018, namun sampai hari ini belum ada sama sekali.

Guru honorer bisa memiliki penghasilan sesuai Upah Minimum Regional (UMR) atau sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Para guru honorer diterima anggota DPRD dari perwakilan dari Komisi A, Komisi B dan Komisi C, Ir Kristian Manurung, Fahri Iswayudi, Ahmad Mukhtas, Fahmi, Citra Mulyadi Bangun, Yadi Kohir, Rizky Aryetta dan Chairul Bariah.

Fahri Iswayudi selaku Banggar di DPRD mengaku akan memperjuangkan anggaran untuk para guru honorer di APBD tahun 2019.

Ahmad Mukhtas mewakili Komisi C akan menyampaikan masalah tuntutan para guru ke Menpan-RB, BKN, Mendikbud dan Menteri keuangan.

Sementara mewakili Komisi A, Ir Kristian Manurung terkesan memancing massa dengan mengulas kembali statemen adanya uang “ketok palu” dalam proses batalnya P APBD Batubara tahun 2018.

“Siapa yang bilang tadi adanya uang ketok di DPRD ini, sehingga batalnya P APBD,”tanya Kristian Manurung.

“Kalau ada betul begitu silahkan hadapkan dengan kami kesini untuk pembuktiannya. Di DPRD ini tidak ada istilah uang ketok dalam setiap pembahasan apa pun,” bantanya.

Berkali kali Kristian Manurung dengan nada tinggi sambil menunjuk dada mengulangi pertanyaan nya dan meminta pada para guru honorer tidak mempercayai isu yang berkembang.

“Jangan kalian asal ngomong yang bukan – bukan disini, hadapkan pada saya yang ngomong begitu, biar tau mereka,”ucapnya.

Mendengar pernyataan itu massa terus meneriaki oknum anggota dewan yang terkesan sudah emosi itu. Aksi dorong pun terjadi seketika, dan oknum anggota dewan dilarikan keruang komisi A.

Situasi yang mula kondusif sempat memanas seketika dan nyaris ricuh, dengan sigap Plt Kadis Pendidikan Batubara Drs Bahrumsyah yang saat itu berada di DPRD, coba menenangkan para guru honorer.

“Atas nama guru -guru saya mohon maaf. Ini terjadi seketika saja dan mohon persoalan ini jangan di besar besarkan,” pinta Bahrumsyah.

Amatan wartawan, 10 orang perwakilan dari SGI masuk keruangan Komisi C DPRD Batubara menggelar rapat dengar pendapat mencari solusi yang terbaik.

Sebelumnya massa yang datang dari 7 Kecamatan se Batubara itu melakukan aksi di Kantor Bupati Batubara. Mereka diterima Plt Bupati Batubara Harry Nugroho dan Plt Kadis Pendidikan Drs Bahrumsyah. Dalam pertemuan itu mereka meminta Plt Bupati memperhatikan nasib para guru honorer.

“Iya nasib para guru tetap kita perhatikan dan kita sudah membuat perdanya,”jawab Harry sembari meneken fakta integritas yang disodorkan para guru honor kepadanya.

Aksi damai ratusan guru honorer ini mendapatkan pengawalan langsung dari pihak polres batu bara dan Satpol PP Batubara. (MR/PS)