Masalah Infrastruktur Masih Menjadi Perhatian Penting Anggota DPRD Medan
METRORAKYAT.COM | MEDAN – Masalah infrastruktur di Kota Medan masih menjadi aspirasi utama warga kepada Pemko Medan setiap reses anggota dewan. Besarnya anggaran yang digelontorkan Pemko di APBD 2017, yakni hampir Rp1,1 triliun, ternyata belum menyelesaikan persoalan seperti jalan rusak, drainase hingga banjir.
Dalam sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses III
Anggota DPRD Medan 2017 dari Daerah Pemilihan I s/d V, di gedung DPRD
Medan, beberapa waktu lalu. Persoalan infrastruktur masih mengemuka dan jadi
sorotan legislator per masing-masing dapil .
Zulkifli Lubis mewakili anggota DPRD Medan Dapil I secara garis umum
menyampaikan, masih banyak keluhan dan aspirasi warga di daerah mereka
tentang kondisi infrastruktur yang belum dibenahi maksimal oleh Pemko
selama 2017. Terutama menyangkut tugas dan tanggung jawab di Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan. Antara lain dia sebutkan seperti
pengaspalan di wilayah Jl. Menteng VII, Medan Denai, perbaikan seluruh
drainase di Jl. Air Bersih, dan pengaspalan Jalan Tangguk Bongkar II, Kel.
Tegal Sari Mandala II. “Kadis PU juga diminta memperbaiki jalan setapak di
setiap kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Denai
dan Area, serta pengaspalan Jl. Bajak II arah Villa Gading Mas, Harjosari
II, Medan Amplas,” ungkapnya.
Daniel Pinem mewakili Dapil II mengungkapkan persoalan terbanyak dari
reses selama 2017, masih seputar infrastruktur jalan dan drainase. Secara
umum ia menyampaikan, di Kecamatan Maimun, Tuntungan, Johor, dan Polonia,
warga masih keluhkan banjir yang kerap melanda di saat hujan deras turun.
Disamping itu pelebaran dan pembetonan jalan juga diharapkan warga segera
dibangun tahun ini, serta kemacetan yang kerap terjadi di Jl. Eka Rasmi
pagi hari, personil Dishub diminta melakukan patroli rutin buat mengurai
kemacetan di kawasan tersebut.
Mewakili Dapil III, IV dan V yakni Adlin Umar Tambunan, Jumadi dan Hendrik
Halomoan Sitompul juga mengungkapkan hasil reses sesuai aspirasi warga
masih seputar persoalan pembenahan infrastruktur. Baik menyangkut jalan
rusak, pembangunan atau normalisasi drainase sangat dibutuhkan dalam rangka
meminimalisir banjir. Dihadapan pimpinan sidang Iswanda Ramli dan Ihwan
Ritonga, kelima perwakilan dapil tersebut turut menyinggung soal
ketersediaan wadah sampah di seluruh lingkungan Kota Medan yang masih
kurang. Ada juga berkaitan dengan pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS)
BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu yang dinilai belum merata,
ketersediaan air bersih dari PDAM Tirtanadi Sumut, menindak calo SIM yang
kian meresahkan masyarakat, serta mengganti kepala lingkungan yang sudah
tua di sejumlah kecamatan di Kota Medan.
Menjawab itu, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan, penyampaian hasil reses III 2017 anggota dewan tentunya cukup penting sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi berbagai kelompok masyarakat kepada segenap anggota dewan. Melalui kegiatan reses, kata dia, cukup penting dan strategis dalam rangka membangun dialog pembangunan kota secara timbal balik, khususnya antara DPRD dengan masyarakat guna lebih menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kota, dengan aspirasi masyarakat secara optimal.
“Kita tahu, bersamaan dengan berbagai keberhasilan pembangunan yang dapat kita capai, maka kita juga menyadari masih banyak masalah dan tantangan pembangunan yang harus kita hadapi, bahkan cenderung semakin multikompleks. Masalah dan tantangan pembangunan kota tersebut cukup beragam, baik di bidang infrastruktur, pelayanan publik, maupun yang berdimensi kesejahteraan termasuk upaya-upaya lebih mempercepat dan memperluas pembangunan kota,” paparnya..(MR/Siti)
