Reformasi UU Perburuhan Prancis Ditentang

Reformasi UU Perburuhan Prancis Ditentang
Bagikan

MetroRakyat.com  I  PARIS  – Kerumunan pemuda bertopeng bentrok dengan polisi di Paris, sedangkan para buruh yang mogok menutup kilang-kilang dan pembangkit tenaga nuklir, pada Kamis (26/5). Peristiwa ini terjadi akibat meningkatnya gelombang aksi buruh industri untuk mereformasi undang-undang perburuhan, yang menggguncang Prancis.

Polisi pun menembakkan gas air mata kepada sekitar 100 pemrotes yang memisahkan diri, dari kerumunan yang bergerak menuju ibu kota, untuk menghancurkan jendela-jendela pertokoan dan mobil-mobil yang tengah diparkir. Menurut wartawan AFP, aksi ini merupakan gejolak kemarahan terbaru dalam merespons undang-undang perburuhan yang dianggap kontroversial.

Serikat buruh juga menyerukan aksi pemogokan di stasiun bawah tanah Metro Paris, serta memblokir jalan-jalan dan jembatan. Para masinis kereta dan pengatur lalu lintas udara ikut mogok. Padahal dalam dua pekan lagi Prancis akan menjadi tuan rumah penyeleggaraan kejuaraan sepak bola Euro 2016, pada 10 Juni.

Meskipun penutupan beberapa depot bahan bakar dan kilang di bagian utara negara telah dibatalkan, namun banyak pengendara yang terjebak dalam antrean panjang di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Prancis.

Dalam aksi mogok, seorang pria berusia sekitar 50 tahun harus diterbangkan ke rumah sakit setelah seorang pengendara motor menabrak penghalang jalan yang didirikann oleh para aktivis di luar kilang bensin di Fos-sur-Mer, pantai Mediterania.

Sedangkan di pembangkit listrik tenaga nuklir Tricastin, di bagian selatan Prancis, para buruh membakar tumpukan ban sehingga menimbulkan kepulan asap hitam.

Serikat buruh mengaku sangat marah dengan pemberlakuan undang-undang perburuhan yang dipaksakan melalui parlemen oleh pemerintahan sayap Sosialis dan bertujuan mereformasi undang-undang perburuhan di Prancis, yang terkenal sangat kaku, agar mempermudah perusahaan untuk mempekerjakan dan memecat para buruh.

Perdana Menteri Prancis Manuel Valls, yang berada di bawah tekanan kuat, berkeras bahwa undang-undang itu tidak akan dibatalkan. Namun dia menyebutkan masih ada kemungkinan untuk melakukan perubahan atau perbaikan.

Selain itu ada tanda-tanda bahwa beberapa anggota Partai Sosialis yang berkuasa mulai menyerah, di mana Menteri Keuangan Prancis Michel Sapin menunjukkan klausul yang paling diperdebatkan dalam undang-undang, harus ditulis ulang.

Namun, Valls menampik permintaan Sapin dan menolak mengubah klausul, yang memberikan kebebasan kepada perusahaan-perusahaan individual untuk menetapkan syarat-syarat bekerja.

“Anda tidak boleh memblokade negara. Anda tidak dapat menyerang kepentingan ekonomi Prancis dengan cara ini,” ujar penentang Valls kepada parlemen. (aga/ber1).

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.