DPC Partai Gerindra Medan Tuding Akhyar Tidak Pro-Rakyat.
Biar saja dia (Akhyar) sampaikan demikian, kita hanya tanyakan mengapa tugas untuk relokasi pedagang tersebut sampai saat ini belum tuntas juga.
MetroRakyat.Com I MEDAN — Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Medan melalui Bobby Zulkarnaen dengan tegas menolak aksi arogan Pemko Medan dalam hal penertiban dan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Sutomo, Medan. Kepada www.metrorakyat.com, Bobby menanggapi seputar komentar Akhyar Nasution yang mengatakan bahwa dana operasional perharinya sebesar 100 juta rupiah dianggap tidak menjadi masalah dengan catatan pedagang tersebut wajib harus mau direlokasi. “Silahkan saja beliau berkomentar demikian, toh rakyat yang menilai dia bagaimana menjadi pemimpin di kota Medan. Kita lihat bahwa ketidaktuntasan pekerjaan Pemko Medan saat ini masih dipertanyakan. Dana sebanyak itu dihabiskan hanya untuk relokasi pedagang kaki lima, kan dananya bisa buat beli lahan untuk lokasi mereka berjualan”, ungkap Bobby. “Mari kita hitung berapa dana yang sudah dihabiskan hanya untuk pekerjaan itu saja”, ujarnya lagi.
Ketua DPC Partai Gerindra Medan tersebut tidak sepakat dengan Pemko Medan jika strategi dalam upaya relokasi pedagang kaki lima di kawasan Sutomo tersebut berakhir dengan kesia-siaan. “Gerindra dalam hal ini punya sikap tegas untuk membackup pedagang kaki lima Sutomo untuk lebih maju kembali pertanyakan bagaimana nasib mereka, jika memang harus dipindahkan. Kita lihat saat ini, para pedagang tersebut banyak yang berjualan menuju kearah Jalan Perjuangan Kecamatan Medan Perjuangan. Apa itu tidak semakin menimbulkan kemacetan dan keruwetan ?”, ungkapnya lagi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana dan strategi apa yang dipakai Pemko Medan dalam menangani relokasi pedagang tersebut.
Masih kata Bobby, bahwa Pemko Medan juga harus memikirkan bagaimana dengan nasib para pedagang tersebut. Karena, jika mereka harus dipusatkan ke Pasar Induk di Lau Cih maka kemungkinan besar mereka menolaknya dengan alasan jarak yang ditempuh sangat jauh, karena pedagang Sutomo itu berasal dari daerah disekitarnya juga. “Saya mau kebijakan Walikota Medan Dzulmi Eldin itu adalah kebijakan yang benar-benar pro rakyat. Mengapa kota seperti Solo itu para pedagangnya bisa direlokasi dengan tanpa menggunakan aparat sebagai pelindung pemerintah untuk berhadapan dengan rakyatnya ? Berarti Walikotanya yang mampu berkomunikasi baik dengan pedagangnya, dan kita lihat di Medan, apakah yang sudah dilakukan Pemko Medan selain menyakiti rakyatnya dengan berdalih upaya penataan kota. Jika alasan Pemko Medan untuk penataan, maka kita sepakat dan setuju bahkan mendukungnya, hanya dengan cara bagaimana Pemko berupaya melakukan dan strategi apa yang harus dipakai, imbuh Bobby. (Peter/Fathlan).
