oleh

Komisi C DPRD Kota Medan : “Dana Rp.100 Jt Untuk Relokasi Pedagang Sutomo, Harus Dipertanggungjawabkan”.

Dana sebesar itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemko Medan, karena saat ini pengawasan dibidang keuangan sangat jelas kita ketahui ketat dan masyarakat wajib turut melakukan pengawasan juga. 

MetroRakyat.com  I  MEDAN  —  Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan melalui Ketua Komisi C DPRD Medan, Anton Panggabean didampingi Kuat Surbakti menyatakan bahwa Pemerintah Kota Medan bisa saja  menganggarkan dana sebesar 100juta rupiah dalam upaya pengamanan dan relokasi pedagang kawasan Jalan Sutomo Medan,  dengan mempertanggungjawabkan kemana saja anggaran sebesar itu dipergunakan. “Dana sebesar itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemko Medan, kan kita tau bahwa saat ini pengawasan dibidang keuangan pemerintah sangat ketat. Kita khawatir dana tersebut disalahgunakan atau katakanlah dikorupsi, bahkan dana sebesar itu juga dikeluarkan, kok pedagang kaki lima kawasan Jalan Sutomo belum juga tuntas?’, ungkap Anton kepada www.metrorakyat.com di ruangan Komisi C DPRD Kota Medan, Senin (23/5).  

Kuat Surbakti – Anggota Komisi C DPRD Kota Medan. Doc Photo : analisa

Lebih lanjut, Kuat Surbakti berujar bahwa dibeberapa kota lainnya para pedagang kaki lima tetap ada dan tak bisa dipungkiri bahwa para pedagang tersebut memberikan kontribusi besar juga bagi APBD kota Medan.  Keberadaan pedagang kaki lima (kanan kiri lintas manusia) alias PKL seringkali dipandang sebagai biang persoalan yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Bahkan, PKL dianggap masalah pembangunan. Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa PKL telah memberikan sumbangsih yang cukup membanggakan dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, ujar Kuat. 

“Ada paradigma yang keliru yang berkembang di kalangan birokrasi kita, khususnya birokrasi di tingkat daerah. Selama ini, persepsi yang dibangun mengenai penataan PKL seringkali diidentikkan dengan peniadaan pedagang kaki lima dengan dalih penertiban,” sebut Anton. Ketua Komisi C DPRD Kota Medan dalam hal ini bersikap dengan tegas bahwa penggusuran tidak harus dilakukan namun penataan dengan mengedepankan komunikasi yang baik. Pemerintah daerah harusnya menjadi garda terdepan dalam memberdayakan pedagang kaki lima. 

“Harapan tersebut kiranya tidaklah berlebihan, mengingat beberapa daerah di Indonesia telah mampu membuktikan keberpihakannya mengelola dan memberdayakan pedagang kaki lima, bahkan keberpihakan tersebut justru berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Sebut saja kota Surakarta yang sepanjang 2010 hingga 2011 mengalami jumlah peningkatan unit usaha kaki lima dari 2.104 menjadi 2.950,” imbuh Anton dan diamini Kuat Surbakti kepada MetroRakyat.com. (Peter P.)

Tonton Video Arung Jeram di bawah ini: