Ditahan di Rutan KPK, Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Irit Bicara

Ditahan di Rutan KPK, Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Irit Bicara

MetroRakyat.com  I  JAKARTA  —  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua Pengadilan Kepahiang yang juga hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba di Rutan KPK, Jakarta, Rabu (25/5) dinihari. Janner ditahan usai menjalani pemeriksaan intensif setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara korupsi honor dewan pembina Rumah Sakit M Yunus di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 03.10 WIB, Janner tak banyak berkomentar. Mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, Janner hanya mengakui telah menerima uang suap dan pasrah dengan proses hukum yang dihadapinya. “Ya sudah mau apa lagi, kalau sudah salah,” katanya.

Tanpa berkomentar lagi, Janner langsung masuk mobil tahanan yang membawanya ke Rutan KPK. Sebelumnya, empat orang lainnya, yakni Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bengkulu, Toton; Panitera PN Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy; mantan Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Muhammad Yunus Bengkulu, Syafri Syafii, dan mantan Wakil Direktur Keuangan RSUD Dr Muhammad Yunus Bengkulu, Edi Santroni yang juga menjadi tersangka kasus yang sama telah lebih dulu keluar ruang pemeriksaan untuk menjalani masa penahanan. Billy terlihat lebih dulu keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 01.20 WIB. Billy hanya menyebut penyidik mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. “Banyak (pertanyaan),” katanya.

Secara berturut-turut giliran Syafri, Edi dan Toton yang keluar ruang pemeriksaan. Namun tak ada kata yang terucap dari ketiganya saat awak media mengonfirmasi sejumlah hal, termasuk mengenai sumber dana suap. Ketiganya memilih menunduk atau menutup muka mereka saat akan masuk mobil tahanan.

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, kelima tersangka ditahan di rutan yang berbeda. Janner ditahan di Rutan KPK, Toton di Polres Jakarta Pusat, dan Billy di Rutan Cipinang. “Sementara ES (Edi Santoni) ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan dan SS (Syafri Syafii) di Rutan Salemba,” kata Yuyuk.

Dikatakan, kelima tersangka akan ditahan untuk 20 hari pertama. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. “Mereka ditahan untuk kepentingan penyidikan‎,” jelasnya.

Diberitakan, dalam OTT pada Senin (23/5), KPK menangkap Ketua PN Kepahiang yang juga Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba; Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bengkulu Toton; Panitera Pengganti pada PN Bengkulu Badaruddin alias Billy; mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah M Yunus Bengkulu Edi Santoni serta mantan Kepala Bagian Keuangan RSUD M Yunus, Safri Safei. Dalam OTT ini, KPK turut mengamankan uang sebesar Rp 150 juta dari rumah Janner. Diduga uang tersebut diberikan Edi dan Safri kepada Janner agar divonis bebas dalam perkara korupsi honor dewan pembina RS M Yunus yang putusannya akan dibacakan Janner di Pengadilan Tipikor Bengkulu, Selasa (24/5).

Sebelumnya, pada 17 Mei lalu, Janner juga menerima uang sebesar Rp 500 juta dengan tujuan yang sama. Setelah diperiksa intensif, KPK menetapkan Janner dan Toton sebagai tersangka penerima suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara sebagai tersangka pemberi suap, Edi dan Safri dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 6 ayat (1) huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Badarudin disangka Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Peter/Ber1).

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.