Pakar Apresiasi Langkah Prabowo Pecat Kepala MBG
METRORAKYAT. COM, JAKARTA – Pemecatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dinilai sebagai langkah yang tepat dan patut diapresiasi.
Penilaian tersebut muncul karena selama masa kepemimpinannya, Dadan kerap menuai kontroversi melalui berbagai kebijakan dan pernyataan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
Sejumlah gagasan yang pernah mencuat, mulai dari wacana konsumsi serangga, pengadaan motor listrik, kaos, sepatu, semir sepatu, hingga dorongan agar kampus membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berorientasi internasional, dinilai banyak pihak tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
Selain itu, berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG juga menjadi sorotan. Mulai dari kasus dugaan keracunan peserta didik di sejumlah daerah, temuan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi, hingga dugaan persoalan tata kelola anggaran yang dianggap belum transparan.
Jerry Massie, Direktur Political and Public Policy Studies, mengatakan, belum lama ini, langkah Kejaksaan Agung yang melakukan penggeledahan terkait program MBG turut memunculkan perhatian publik.
Sejumlah kalangan menilai proses hukum tersebut perlu dikawal secara serius guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
Menurut sejumlah pengamat, Dadan merupakan figur yang sejak awal dikenal dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Karena itu, pencopotannya dianggap sekaligus menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak segan mengambil tindakan terhadap pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.
“Selama menjabat, Dadan juga beberapa kali menuai kontroversi akibat pernyataannya di ruang publik. Salah satunya saat menyebut anak-anak perlu mengonsumsi susu hingga dua liter per hari untuk menunjang pertumbuhan, ” ungkapnya, Rabu (3/6/2026).
Ia mengatakan, pernyataan tersebut menuai kritik dari sejumlah pakar gizi yang menilai anjuran tersebut tidak realistis dan berpotensi membebani masyarakat.
Tak hanya itu, Jerry juga menyorot tentang pengalokasian anggaran yang disebut mencapai Rp1,2 triliun untuk sistem teknologi informasi (IT) dan pengadaan CCTV dalam pengawasan distribusi program MBG juga sempat menjadi perdebatan publik karena dianggap terlalu besar dan perlu penjelasan yang lebih rinci.
“Karena itu, langkah tegas Presiden Prabowo mencopot Dadan dinilai layak diapresiasi. Keputusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada pejabat yang kebal evaluasi, termasuk mereka yang selama ini dianggap dekat dengan lingkaran kekuasaan, ” terangnya.
Menurut Jerry, Presiden Prabowo ingin membuktikan, bahwabsiapa pun pejabat negara yang tidak mampu menjalankan amanah, tidak responsif terhadap keluhan masyarakat, atau menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan, harus siap menerima konsekuensi, termasuk pencopotan dari jabatan. (MR/Jerry Massie (Direktur Political and Public Policy Studies)
