Pemimpin Bersih Malaysia Dapat Ancaman Pembunuhan
MetroRakyat.com | KUALA LUMPUR — Pendiri gerakan Bersih 5.0, Maria Chin Abdullah, mengaku menerima ancaman pembunuhan menjelang aksi yang akan digelar hari Sabtu (19/11). Meskipun mendapat ancaman, Maria tetap akan memimpin demonstrasi Bersih 5.0 yang telah mendapat dukungan mantan perdana menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad. “Kami tidak bisa berhenti karena jika kami berhenti dan tidak memprotes, maka kami tidak bisa menyampaikan masukan apa pun dalam undang-undang, kebijakan, atau hukum,” kata Maria.
Aksi demonstrasi kelompok reformasi Bersih pada Sabtu ini dikhawatirkan memicu bentrokan dengan kelompok pro-pemerintah. PM Najib menghadapi kemarahan publik Malaysia karena keterlibatannya dalam skandal keuangan miliaran dolar dari dana perusahaan negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) serta tindakan kerasnya untuk membungkam kritik.
Kelompok Bersih yang didominasi minoritas suku India dan Tiongkok, pernah mengumpulkan hingga 200.000 massa tahun lalu. Kampanye mereka selama enam minggu berakhir dengan konfrontasi kekerasan dengan kelompok pro-pemerintah Kaos Merah. Pemimpin Kaos Merah sekaligus anggota UMNO, Jamal Yunos, telah memperingatkan terjadinya lagi kerusuhan ras seperti tahun 1969 antara suku Melayu dan Tiongkok, dengan korban tewas sampai ratusan orang. Malaysia dihuni oleh mayoritas Muslim Melayu sekitar 60% dari total populasi negara itu sebanyak 30 juta, sedangkan warga keturunan Tiongkok dan India sekitar 32%.
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS) sudah mengeluarkan gugatan hukum pada Juli lalu dengan menyebutkan lebih dari US$ 700 juta yang disalahgunakan mengalir dari perusahaan 1MDB ke rekening “Pejabat Nomor 1 Malaysia”. Meski tidak disebutkan nama jelas, para pejabat AS dan Malaysia meyakini orang yang dimaksud adalah Najib. Sebaliknya, Najib membantah telah melakukan kesalahan. Dia juga membatasi kritik atau pun diskusi terkait skandal itu di dalam negeri. Najib telah memecat wakil PM dan mantan jaksa agung, serta menutup sementara surat kabar dan memblokir situs-situs.
Hukum baru yang disahkan pemerintah Malaysia, UU Dewan Keamanan Nasional, memberikan kekuasaan kepada Najib untuk memberlakukan darurat militer dalam menghadapi “ancaman keamanan”. Itu artinya, Najib berhak menurunkan tentara ke jalan-jalan jika merasa situasi negara terancam, termasuk ketika aksi unjuk rasa oleh pihak oposisi. Salah seorang aktivis dan seniman grafis, Fahmi Reza, telah didakwa melanggar UU multimedia karena membuat sebuah karikatur Najib dengan wajah badut. Karikatur itu dipakai di dalam poster dan spanduk untuk para demonstran Bersih. (MR/Ber1).
