Belasan Ribu Masyarakat Terdampak Penutupan TPL, ‘Forum Masyarakat Berjuang’ Akan Gelar Aksi Damai

Belasan Ribu Masyarakat Terdampak Penutupan TPL, ‘Forum Masyarakat Berjuang’ Akan Gelar Aksi Damai
Bagikan

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Forum Masyarakat Berjuang bakal menggelar aksi demonstrasi damai, menyuarakan dampak penutupan operasional perusahaan serat eukaliptus PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Kami sudah menyerahkan surat pemberitahuan dan diterima pihak Polda Sumut untuk menggelar aksi damai,” ujar Ketua Forum Masyarakat Berjuang, Erwin Sitorus, kepada awak media, Senin (13/4).

“Lebih kurang 10.000 massa akan turun ke Mapolda Sumut, DPRD Sumut, Kejati Sumut dan Kantor Gubernur Sumut menggelar aksi pada Kamis 16 April 2026,” katanya didampingi Sekretaris Saut Ternama Sitorus, Bendahara Parlindungan Marpaung, Pimpinan Aksi Maju Butarbutar dan Koordinator Aksi Paulo Manurung.

Erwin mengungkapkan, penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyebabkan belasan ribu masyarakat di Kabupaten Toba kehilangan pekerjaan. Sebab selama ini masyarakat telah menggantungkan hidup dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan PT TPL.

“Sejak Januari hingga April 2026 masyarakat di Kabupaten Toba kehilangan pekerjaannya dan pendapatan akibat terdampak dari penutupan PT TPL yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya seraya mengakui bahwa belum ada perhatian maupun tanggung jawab dari pemerintah terhadap dampak sosial masyarakat akibat penutupan PT TPL tersebut.

“Melalui aksi demonstrasi itu nantinya diharapkan aspirasi masyarakat yang terdampak kehilangan pekerjaan akibat ditutupnya PT TPL ini dapat didengar Pemerintah Sumatera Utara memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut,” harapnya.

Pimpinan Aksi Maju Butarbutar, menambahkan belasan ribu masyarakat yang terdampak penutupan TPL ini, akan meluas menjadi masalah sosial ekonomi masyarakat di 5 kabupaten. Yakni, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapsel dan Simalungun.

“Masyarakat yang terdampak ini akan ikut menyuarakan agar penutupan TPL bisa dipertimbangkan kembali. Belum lagi, akses jalan yang sudah dibangun TPL, yang selama ini terpelihara dengan baik, dan telah bermanfaat bagi masyarakat bakal terabaikan,” tegasnya.

Bukan hanya itu, kata Maju Butarbutar, para petani hutan yang selama ini difasilitasi oleh TPL, UMKM, sekolah-sekolah, dan fasilitas lainnya telah terdampak akibat penutupan ini. “Ditambah lagi, beberapa lahan konsesi di Aek Nauli telah dibakar dan diambil-alih oknum-oknum tidak bertanggung jawab, padahal sudah di datangi oleh Satgas PKH, tetapi pembakaran lahan tetap terjadi. Di mana wibawa pemerintah? keluhnya lagi.

“Kami juga berharap, Satgas PKH tidak tinggal diam, dan memgusut pembakaran lahan tersebut. Kami yang selama ini bermitra dan menggantungkan hidup kepada TPL tidak pernah melanggar aturan, mengalami dampak sosial dengan kehilangan pekerjaan,” tutur Maju Butarbutar.

*Pemkab Toba Bahas Dampak Penutupan TPL*

Dampak penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) telah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Toba dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh signifikan terhadap situasi perekonomian daerah.

Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menyampaikan hal itu saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Toba Tahun 2027 tingkat Kecamatan Parmaksian, Rabu (4/3/2026) lalu.

Ia mengatakan sekitar 10 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba sebelumnya disumbang oleh TPL.

“Setelah PT TPL tutup, dampaknya sangat terasa hingga kegiatan pasar tradisional di sekitar Toba menjadi sepi,” ujar Audi Murphy. Ia menegaskan kondisi tersebut harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan dalam menyusun program prioritas.

Menurutnya, Musrenbang harus melahirkan perencanaan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Dalam Musrenbang ini jangan membuat perencanaan yang tidak memberdayakan masyarakat, tetapi harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Selain dampak ekonomi, Audi juga menyinggung efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun 2026. Ia menyebut Dana Desa mengalami pengurangan sebesar 60 hingga 70 persen. (MR/red)

Metro Rakyat News