Riana Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD: Ancaman Serius bagi Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi
METRORAKYAT.COM, MEDAN –
Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menuai penolakan. Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kebijakan Publik, dan Reformasi Birokrasi, Riana, SH, MH, menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi melemahkan sendi-sendi demokrasi lokal.
Menurut Riana, persoalan Pilkada bukan sekadar soal mekanisme politik, melainkan menyangkut masa depan tata kelola pemerintahan daerah. Ia menilai, mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD justru menjauhkan rakyat dari proses menentukan pemimpinnya sendiri.
“Pilkada langsung merupakan instrumen penting untuk memperkuat hubungan antara kepala daerah dan masyarakat. Mandat yang lahir langsung dari rakyat memberikan legitimasi kuat bagi kepala daerah dalam menjalankan kebijakan publik yang responsif,” tegasnya.
Dari sudut pandang otonomi daerah, Riana menilai kepala daerah hasil pilihan rakyat memiliki posisi lebih kokoh dalam menjalankan kewenangan desentralisasi. Dengan legitimasi tersebut, arah pembangunan daerah dapat lebih terjaga agar tetap berpihak pada kepentingan publik, bukan terseret kepentingan politik elite di parlemen.
Ia juga mengingatkan bahwa meski pemilihan melalui DPRD tidak sepenuhnya menghilangkan mekanisme pengawasan, namun akuntabilitas kepala daerah menjadi tidak langsung dan berjarak dari rakyat.
“Kondisi ini berpotensi melemahkan ikatan pertanggungjawaban antara pemimpin daerah dan masyarakat. Kepala daerah bisa lebih sibuk membangun kompromi politik ketimbang menjawab kebutuhan publik,” ujarnya.
Riana menegaskan, Pilkada langsung merupakan bagian penting dari arsitektur reformasi pemerintahan daerah yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.
“Mengalihkannya ke DPRD tanpa kehendak rakyat yang jelas justru berisiko melemahkan otonomi daerah, menurunkan kualitas kebijakan publik, serta menghambat semangat reformasi birokrasi yang sedang kita bangun,” pungkasnya.(MR/Irwan)
