Wajib E-Parking, Dishub Genjot PAD Parkir, Izwar Lubis : Kutip uang parkir tanpa e-Parkimg pungli dan dapat di pidana, Hendra DS: Butuh Keseriusan dan Tegas

Wajib E-Parking, Dishub Genjot PAD Parkir, Izwar Lubis : Kutip uang parkir tanpa e-Parkimg pungli dan dapat di pidana, Hendra DS: Butuh Keseriusan dan Tegas
Bagikan
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tercapai maksimal, pemerintah kota Medan melalui Dishub kota Medan akan segera menerapkan pembayaran parkir pinggir jalan memakai sistem e-Parking. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Izwar Lubis saat melaksanakan konfrensi pers terkait kebijakan tersebut, Selasa (2/4) di  Taman A. Yani, Selasa (02/04/2024).
Iswar mengatakan, dengan adanya kebijakan ini, tidak ada lagi pembayaran parkir secara tunai atau cash.
“Jika ada pengutipan parkir di lokasi parkir konvensional atau yang bukan e-parking, maka itu bisa dikatakan pungli. Jika ada yang mengaku jukir di lokasi parkir konvensional, itu pasti jukir liar, silahkan warga memforo atau video agar dapat kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Ditambahkan Iswar, selama ini masih banyak ditemukan pembayaran parkir secara cash bukan memakai e-parking sehingga kebocoran PAD dari sektor penerimaan retibusi parkir pun tidak tercapai.
“Yang masuk PAD itu masih yang menggunakan e-Parking di 145 lokasi. Sementara yang manual atau masih konvensional tidak ssepenuhnya masuk. Itulah maka hari ini Pemko Medan segera menerapkannya, ” sebut Izwar Lubis yang mengaku sudah memakai pertimbangan penuh.
Meski sedikit ektrim, sambung Izwar,  Namun,  langkah ini diambil untuk meluruskan hal yang menyimpang dan kebijakan ini bentuk keberpihakan Pemko Medan kepada masyarakat.
Iswar juga mengharapkan kerja sama masyarakat untuk mendukung kebijakan ini agar sistem perparkiran di Kota Medan berjalan seperti yang diharapkan.
“Masyarakat jangan mau lagi bayar parkir secara cash di lokasi e-parking, bayarlah secara non tunai. Dan jangan bayar parkir di lokasi tidak menerapkan e-parking. Jika ada oknum yang meminta uang parkir di lokasi parkir konvensional, silakan laporkan ke pihak kepolisian terdekat atau petugas kami, atau videokan agar dapat dijadikan bukti di hadapan penegak hukum,” bilangnya.
Menurut Iswar, pihaknya segera menyurati pihak kepolisian untuk  kerja sama pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemko Medan, yang telah diputuskan dalam rapat Forkopimda yang dipimpin Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
“Artinya, jika ada ditemukan praktik pungli akan langsung dilakukan tindakan hukum. Pastinya pemberlakuan kebijakan ini akan terus diawasi dan hasilnya akan dievaluasi,” pungkasnya.
Terpisah, anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS mengatakan mendukung penuh kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan yang menggratiskan retribusi parkir tepi jalan di seluruh wilayah Kota Medan, kecuali di wilayah-wilayah e-Parking (parkir elektronik).
Namun, Dishub Medan perlu memberi pengawasan ketat dalam pelaksanaannya di lapangan agar tidak terjadi bentrok antara pemilik kendaraan dan juru parkir (jukir) di lokasi non e-parking.
“Siapa yang mengawasi kalau nantinya tetap ada jukir di lokasi non e-parking. Seperti di kawasan Jalan Kartini, di warkop-warkop, sekitaran Jalan MT Haryono, Plaza Medan Mall dan lokasi-lokasi lainnya di pinggiran kota. Jangan sampai nanti terjadi bentrok antara pemilik kendaraan dengan jukir yang tetap meminta uang parkir,” ujar Anggota DPRD Kota Medan, Hendra DS, Rabu (03/04/2024).
Hendra menyebut, pengawasan terkait diberlakukannya gratis parkir ini sangat diperlukan. Sebab, dikhawatirkan tidak semua masyarakat dan jukir tahu mengenai kebijakan yang sudah berlaku sejak 2 April 2024 itu.
“Di awal penerapan kebijakan pasti hampir selalu ada keributan yang terjadi, itu dikarenakan kurangnya sosialisasi. Meski sudah jelas Pemko Medan mengumumkannya, pasti tidak akan tersampaikan 100 persen ke masyarakat maupun jukir. Makanya disini lah pengawasan dibutuhkan, sehingga tidak terjadi perdebatan,” sebut Ketua DPC Hanura Kota Medan ini.(MR/Irwan)

Metro Rakyat News