Bareskrim Mabes Polri Geledah Rumah Ketua KPK

Bareskrim Mabes Polri Geledah Rumah Ketua KPK
Foto: Kediaman Ketua KPK saat didatangi sejumlah penyidik dari kepolisian di Jakarta Selatan, Kamis (26/10).(metrorakyat.com/int)
Bagikan

METRORAKYAT.COM, JAKARTA – Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan di kediaman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri di Jalan Kartanegara Jakarta Selatan sejak pukul 10.30 Wib. Kamis (26/10).

Tidak itu saja, aparat kepolisian juga mendatangi rumah Firli Bahuri di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Di sana, polisi disebut meminta keterangan dari beberapa tetangga Firli termasuk RT.

Keterangan yang didapat dari berbagai sumber bahwa saat ini, Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah mengusut dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kasus dugaan pemerasan ini telah masuk ke dalam tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara pada Jumat 6 Oktober. Dalam kasus ini, penyidik menggunakan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 65 KUHP.

Sebelumnya, Firli Bahuri memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa (24/10). Firli diperiksa selama kurang lebih 10 jam oleh penyidik gabungan di Bareskrim Polri.

Dari penyelidikan yang dilakukan, penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen milik KPK di kasus dugaan pemerasan pimpinan terhadap SYL tersebut. Penyitaan dokumen dilakukan penyidik usai menerima berkas yang diminta dari KPK pada Senin (23/10).

Sementara itu, di Kota Medan provinsi Sumatera Utara, KPK sedang melaksanakan Roadshow Bus KPK 2023 Sumut, yang dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari, 26-29 Oktober 2023, di komplek Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

Terlihat, di acara tersebut hadir sejumlah kepala daerah di Sumut, dan pelaksanaan acara dibuka langsung oleh Penjabat Sumut, Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Hasanudin.

Dalam sambutannya Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengajak semua elemen agar bersama memberantas korupsi di Sumut. Apalagi, sambung Nurul Ghufron, jelang tahun politik 2024, tindakan serangan fajar, kerap digunakan peserta pemilu, agar dapat meraup suara.

“Masyarakat harus sadar untuk kemudian tidak tergiur memilih orang yang membayar karena itu hajar Serangan Fajar,” tutur Nurul Ghufron.

“Ini semua masalah bangsa ya, bukan hanya Pak Kapolda, bukan Kajati, bukan BPK, bukan hanya Gubernur tapi juga anda, bagian dari masyarakat harus juga berpartisipasi mensukseskan, dan mari pilih tidak karena serangan fajarnya sendiri,” pungkasnya.(MR/red/int)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.