Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
METRORAKYAT.COM, ACEH BARAT – Kemenpan-RB membeberkan nasib tenaga honorer sebanyak 2,3 juta yang posisinya bakal dihapus pada November 2023.
Nah,kami selaku pemuda Aceh khususnya Aceh Barat meminta kepada pemangku kebijakan terkait penyelesaian tenaga honorer yg bakal selesai di akhir bulan November 2023 .yahdinur fajri,S.H 20/8/2023 memintak kepada wartawan metrorakyat.com naikan berita cepat tau pemerintah.
Kami hanya berharap agar pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar segera menuntaskan terkait permasalahan ini status tenaga kontrak yg akan berakhir November 2023. Dengan informasi yang kami tahu , penyelesaian ini bukan semena mena untuk menghentikan langkahnya sebagai tenaga kontrak yg sudah lama mengabdi dan bahkan sekarang sudah tercatat dalam database atau BKN tersebut Non ASN 2022.
“Kami Atas nama Yahdinur Fajri,S.H meminta seluruh pemangku kebijakan baik Gubernur,Bupati, dan Dewan segera menuntaskan penyelesaian ini, mohon diperhatikan diperjuangkan kepada pemerintah pusat ke pak presiden melalui Kemenpan RB terkait Tenaga Kontrak Atau Non ASN ini.
“Kami selaku pemuda Aceh Barat atau mantan Aktivis mahasiswa BEM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh atau Alumni dari pada Himpunan mahasiswa Islam ( HMI ). Berharap kepada pemerintah agar penyelesaian di akhir November tidak ada namanya pemberhentian secara Massal pegawai Non ASN Atau Tenaga Kontrak ( Honorer ) yg ada di Instansi Pemerintahan Baik pusat , provinsi, dan Kabupaten khusus nya Aceh Barat.
“Kalau tidak kami selaku mantan dari mahasiswa aktivis BEM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, kami bersikeras bahwa tidak ada pemberhentian massal terkait penyelesaian tenaga honorer khusus nya Aceh Barat yg ada di instansi pemerintah.
By : Yahdinur Fajri,S.H
Mantan Ketua Himpunan mahasiswa Islam ( HMI ) Bidang Badan Penelitian Pengembangan ( Balitbang ) HMI cabang Meulaboh Periode 2018/2019
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan beberapa opsi terkait hal tersebut.
Belum dijelaskan opsi seperti apa yang bakal diambil oleh Kemenpan-RB untuk mengatasi permasalahan jutaan tenaga honorer di Indonesia khususnya Aceh Barat pada Umumnya Aceh.
Namun, Anas Menpan RB menanggapi ia memastikan, jalan keluar yang dipilih tidak akan berakibat pada pemberhentian massal.
Kepada teman-teman yang ada di instansi mereka kawatir dari perkataan itu, apa diprioritaskan atau ikut seleksi. kalau bagi kami pribadi harus dilakukan diambil sikap yg betul tepat khusus nya Aceh diprioritaskan terkait permasalahan ini.karena Aceh Otonomi Khusus daerah istimewa Aceh, karena pemerintah pusat harus mengerti terkait bagi anak regenerasi Aceh sekarang harus diperhatikan prioritaskan tenaga honorer yg ada di instansi.
Pada saat yang sama arahan pak presiden Jokowi Dodo solusi tersebut juga tidak boleh membuat pembengkakan angaran pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar permasalahan tenaga honorer diselesaikan melalui jalan tengah.
Nah, solusi bagai mana kah yg telah disebutkan apakah diprioritaskan atau tidak.
“ Undang-Undang ASN. Memang ada arahan dari Bapak Presiden supaya ini dicari jalan tengah,”tapi kalau kami Alangkah baiknya diprioritaskan saja terkait tenaga honorer semua yg ada di instansi sekarang, khusus yg ada di Aceh Barat pada umumnya Aceh.
Jangan sekali pemerintah pusat menyatakan bahwa penyelesaian tenaga kontrak yg ada di tenaga kesehatan atau guru diprioritaskan.teman2 yg ada di instansi pemerintah sekarang mereka butuh makan butuh diperjuangkan, mereka sudah tercatat di database/ Non ASN 2022 sekarang.
Sekali lagi kami mohon bapak presiden dan wakil rakyat yang ada di DPR RI mohon diperhatikan diperjuangkan nasib mereka tenaga kontrak yang ada di instansi pemerintah harus diprioritaskan tanpa tes agar nasib mereka baik dan setara dengan yang lainnya yang sudah lama menjadi ASN,” tutup Yahdinur Fajri.s.h.(MR/udinjezz)
