HM Yusuf Hasan : Aceh Utara Harus Dipimpin Oleh Bupati Pemberani
METRORAKYAT.COM, ACEH UTARA – Tokoh masyarakat Aceh Utara menyebutkan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan oleh Kabupaten Aceh Utara adalah para pemimpin yang berani mengambil resiko untuk mensejajarkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di daerah itu.
“Aceh Utara membutuhkan pemimpin atau bupati yang berani dan memiliki kapasitas untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk memimpin Aceh Utara maka harus orang yang benar-benar memahami permasalahan yang ada,” kata HM Yusuf Hasan di Aceh Utara, Senin (12/12/2022).
Ia mengatakan, pada momen Pemilu 2024 mendatang, warga Aceh Utara harus memilih bupati yang berani seperti sosok Bupati Kepulauan Meranti, M Adil yang berani memprotes Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, saat rapat terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia, beberapa waktu lalu sepat viral di dunia maya.
“Bahkan, keberanian M Adil mendapat perhatian sejumlah tokoh warga lingkungan penghasil gas alam di Aceh Utara,” katanya.
Dikatakan HM Yusuf Hasan, pemimpin bukan hanya dilihat dari sisi personal. Tapi bagaimana dia memiliki pengalaman dengan persoalan daerah penghasil gas alam di Aceh Utara dan punya pemikiran untuk mengatasi masalah yang ada.
“Aceh Utara memiliki segudang permasalahan. Dan pemimpin yang diperlukan adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan dengan mengambil resiko atas kebijakan yang diambilnya. Tapi keputusan itu diambil atas pertimbangan yang lugas,” tukasnya.
Ia menyebutkan, masyarakat di Aceh Utara masih banyak tinggal di rumah tidak layak huni. Oleh sebab itu, pemimpin yang mendatang harus berani membela masyakat Aceh Utara, sehingga hasil migas akan mampu memberantas garis kemiskinan di daerah tersebut.
Ia mengharapkan pada Pilkada ke depan, warga akan memilih bupati yang punya karakter membela masyarakat. Begitu juga dalam Pemilu legislatif, akan terpilih DPRK yang memihak pada rakyat.
Menurutnya hal itu akan tercapai bila dalam Pemilu, masyarakat berani menolak money politic (politik uang). Karena calon bupati, gubernur dan calon DPRK yang berani memberikan uang kepada pemilih pada saat Pemilu, hampir dapat dipastikan akan melakukan korupsi dan hanya mengutamakan kepentingan pribadi.(MR/red)
