Pembenahan Kesejahteran Guru Kunci Kesuksesan Pendidikan Nasional

Pembenahan Kesejahteran Guru Kunci Kesuksesan Pendidikan Nasional

METRORAKYAT.COM, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) mengalami pro dan kontra diberbagai kalangan masyarakat khususnya Stakeholders pendidikan. Salah satu yang menuai polemik adalah persoalan nasib tunjangan profesi guru.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merespon hal ini dengan mengatakan bahwa dalam RUU ini sudah tertuang poin yang membahas mengenai kesejahteraan para guru.

Dalam keterangannya Mendikbud Nadiem menjelaskan bahwa dalam RUU Sisdiknas yang ada saat ini, sebagai wujud keberpihakan terhadap guru, Kemendikbudristek dalam RUU ini mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN maupun Non ASN akan tetap mendapat tunjangan hingga pensiun asal masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu polemik mengenai guru ASN yang belum mendapat sertifikasi, juga dijawab oleh Kemendikbudristek dengan mendapatkan penghasilan yang layak walau masih dalam antrian menunggu sertifikasi. Sehingga guru ASN yang belum mendapat tunjangan profesi akanmendapat kenaikan tunjangan melalui UU ASN.

Lain hal dengan guru non ASN, apabila sudah mengajar dan belum memiliki sertifikat pendidik, Kemendikbudristek memberikan bantuan melalui peningkatan bantuan operasional sekolah (BOS)satuan pendidikan tempat guru bekerja, sehingga akan membantu guru non ASN tersebut termasuk yayasan pendidikan sekolah memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi guru tersebut, hal ini diatur melalui UU Ketenagakerjaan. Melalui skema kebijakan ini diharapkan tidak ada lagi kesenjangan antara guru ASN dan Non ASN.

*Pengakuan Terhadap Pendidikan PAUD, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Pesantren*

Melalui RUU Sisdiknas, Kemendikbudristek juga mendukung perluasan serta pengakuan terhadap satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai satuan pendidikan formal yang kemudian mendapatkan penghasilan sebagai guru. Sama dengan guru PAUD, guru pendidikan kesetaraan dan pendidikan pesantren juga akan mendapatkan penghasilan sebagai guru dan menerima tunjangan sehingga akan meningkatkan kesejahteraannya sebagai guru pendidik.

Selama ini, ada gap dan kesenjangan besar yang nyata antara guru ASN dan Non ASN, begitu juga dengan guru PAUD, Pendidikan Kesetaraan hingga Pendidikan Pesantren. Untuk itu RUU Sisdiknas hadir sebagai secercah harapan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengakuan bagi semua guru. Saat ini kewajiban guru, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 masih sangat berat.. bagaimana guru harus mampu menunaikan capaian belajar, kurikulum, hingga harus dituntut adaptif dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini.
*Pembenahan Kesejahteran Guru Kunci Kesuksesan Pendidikan Nasional*
Data terbaru Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengungkapkan bahwa Indonesia berada diurutan bawah yakni urutan ke-30 soal pemberian upah terhadap guru, dengan kisaran Rp 3.301.000 per bulan.untuk itu membenahi peraturan soal kesejahteraan guru adalah salah satu kunci kesuksan pendidikan nasional. Guru akan semakin meningkatkan kapasitas, loyalitas hingga profesionalitasnya jika kesejahteraannya dijamin oleh undang-undang. Walaupun tanpa tanda jasa, guru adalah patriot pahlawan bangsa. Semoga RUU Sisdiknas mendapatkan tempat dihati kalangan masyarakat untuk terus didukung dan dikawal pengesahan dan pelaksanaannya. Diharapkan kedepan tidak adalagi miskonsepsi dan interpretasi yang tidak tepat soal RUU Sisdiknas ini.

Ditulis oleh Azry Almi Kaloko
Pemerhati Pendidikan
Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.