Guna Gelar Regsosek 2022, BPS Lakukan Koordinasi Pemprovsu
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Untuk waktu tak lama lagi, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara akan segera menggelar pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek).
“Pendataan yang akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dengan melibatkan seluruh penduduk yang ada di kabupaten/kota. Sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk menyukseskannya,” tutur Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanuddin.
Disampaikan dia saat bertemu bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu, Arief Trinugroho di kantor Gubernur Jalan Diponegoro Medan, kemarin.
Nurul Hasanuddin bilang, Regsosek ini akan melibatkan seluruh BPS tingkat Kabupaten dan Kota serta 21 ribu petugas yang direkrut dari masyarakat.
Tujuannya, lanjutnya kepada Sekda, guna menyediakan sistem serta basis data seluruh penduduk, yang terdiri dari profil, kondisi sosial ekonomi maupun tingkat kesejahteraan.
Dia berharap data kondisi ekonomi seluruh penduduk dapat membantu pelaksanaan program pemerintah sehingga berjalan efektif.
“Selain itu, pendataan itu juga diharapakan sebagai salah satu strategi pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial,” ucap Nurul Hasanuddin, Senin (12/9/2022).
Sementara itu Sekda Arief Trinugroho mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprovsu) siap menyukseskan pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 oleh BPS Sumut pada bulan Oktober mendatang.
Apalagi, kata dia, pemutakhiran data yang tervalidasi sangat penting untuk proses reformasi perlindungan sosial sebagaimana Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
“Dengan ada pemutakhiran data tersebut, juga memudahkan Pemda dalam mengambil kebijakan yang strategis, karena keputusan itu berdasarkan data,” imbuh Arief Sudarto Trinugroho.
Ia juga berharap kegiatan tersebut nantinya mendapat dukungan dari masyarakat dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dengan demikian, kata dia, akan menghasilkan data akurat dan mutakhir, yang berguna dalam program percepatan pengentasan kemiskinan. (MR/156).
