Yan Christian Warinussy : Pembentukan DOB Di Papua Bukan Aspirasi Masyarakat

Yan Christian Warinussy : Pembentukan DOB Di Papua Bukan Aspirasi Masyarakat
Bagikan

METRORAKYAT.COM, MANOKWARI – Yan Christian Warinussy Advokat, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari menilai bahwa pembentukan daerah otonom baru di wilayah Papua bukan berdasarkan aspirasi masyarakat tetapi berdasarkan laporan badan intelejen negara (BIN).

Pernyataan tersebut disampaikan di depan awak media di Swiss belhotel Manokwari Papua Barat Kamis, (04/08/2022).

Yan Christian Warinussy Advokat, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari mengungkapkan bahwa pemekaran wilayah dalam UU nomor 21 Tahun 2001 pasal 36 menjelaskan tentang pemekaran wilayah, di situ ada tahapan- tahapan yang merugikan rakyat tidak terlibat dalam memberikan saran, masukan dalam rangka pemekaran wilayah tersebut .

Didalam pengusulan tersebut sebenarnya harus ada majelis rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua bersama-sama memberikan masukan kepada pemerintah tentang bagaimana sebuah wilayah itu mau dimekarkan “katakanlah provinsi Papua mau dimekarkan menjadi 3 atau 4 provinsi kemudian Papua Barat mau dimekarkan menjadi 2”.

Lanjutnya lagi, tetapi dengan adanya undang-undang nomor 2 tahun 2021 di mana terjadi perubahan di pasal 76 yaitu Negara menghilangkan kewenangan dari rakyat sehingga aspirasi rakyat itu bisa masuk melalui DPRP dan MRP untuk menentukan suatu wilayah itu sudah layak atau tidak karena di situ ada pertimbangan perkembangan sosial budaya, lingkungan, dan geografis.

“Di pasal 76 undang-undang nomor 2 tahun 2021 maka menurut saya sebagai seorang pengacara mengungkapkan bahwa itu adalah suatu upaya atau ketakutan jika MRP dan DPRP terlalu banyak terlibat dalam proses pengusulan pemekaran maka bisa saja wilayah Papua tidak akan dimekarkan,” kata Warinusi.

Karena ada ketakutan lain jika Papua tidak dimekarkan maka akan sulit untuk mempertahankan integritas atau integrasi NKRI di tanah Papua yaitu ketakutan dengan adanya bahaya Papua merdeka dan lain sebagainya.

Itu yang melatarbelakangi sehingga hadirnya pasal 76 UU nomor 2 tahun 2021 yang menyebabkan kehendak pemerintah untuk mekarkan yaitu kapan saja Papua bisa dimekarkan untuk kepentingan mereka,” tutupnya. (MR/DEWA).

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.