oleh

Ketua dan Anggota Bapemperda Papua Barat Mengikuti Rakornas Tentang Produk Hukum Daerah

METRORAKYAT.COM, PAPUA BARAT – Ketua dan anggota Bapemperda DPR Papua Barat mengikuti Rakornas Produk Hukum Daerah yang diselenggarakan Direktorat Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri (OTDA Kemendagri) .

Rakornas dengan Thema ” peningkatan kualitas produk Hukum daerah melalui kepatuhan terhadap tahapan pembentukan peraturan daerah”.

Rakornas Produk Hukum Daerah yang diikuti Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi dan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi seluruh indonesia dibuka oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro di Aula Pelangi Hotel Mercure Convention Center Ancol, DKI Jakarta, pada tanggal 20-2022 Juni 2022.

Ketua Bapemperda provinsi Papua barat Karel Murafer,S.H.,M.A kepada media ini mengatakan dalam rapat tersebut dilakukan evaluasi 23 Raperdasi/Raperdasus yang sudah diajukan ke Kemendagri. Dari 23 produk Hukum itu ada 7 Peraturan Daerah Provinsi yang mendapat harmonisasi dan nomor registrasi. Tujuh regulasi yang sudah mendapat nomor registrasi yaitu:

1.Perdasi Papua Barat tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat :

2.Perdasi Papua Barat tentang Penetapan dan Pengelolan Kawasan Ekosistim esensial Mangrove di Wilayah Provinsi Papua Barat

3.Perdasi Papua Barat tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Papua Barat nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Papua Barat .

4. Perdasi Papua Barat tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Papua Barat.

5. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat : (2-47/2022).

6.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang pedoman pelaksanaan program jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan bagi pegawai honorarium Daerah, perangkat kampung dan badan musyawarah kampung di Provinsi Papua Barat

7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat dan Perdasus nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan DBH Migas yang urgen dibutuhkan terkait dengan sistim pengelolan dan pembagian dana otsus di Provinsi Papua Barat,”ujarnya.

Menurut Karel Murafer bahwa kendala yang dihadapi dalam mekanisme pembahasan produk Hukum ini yaitu sebelum dibahas bersama Biro Hukum Kemendagri harus melalui Kementrian Keuangan.

“Saya minta dokumen hasil fasilitasi dari kementrian dalam negeri jangan mengendap lama di Kantor Perwakilan/ Penghubung Provinsi Papua Barat dan kalau bisa langsung dikirim ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua Barat, karena akan menghambat pembahasan pembahasan produk Hukum daerah,”terangnya.

Dijelaskan lagi, jika mekanisme yang benar itu tidak bisa langsung ke kantor penghubung atau perwakilan Papua Barat. “Seyogyanyahasil harmonisasi dari kemendagri itu langsung dikirim ke Gubernur melalui Biro Hukum sehingga dapat ditindaklanjuti dengan diundangkan dalam lembaran daerah dan disosialisasikan,” jelas Karel Murafer.

Murafer optimis, hasil dari Rakornas ini dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri yang mana sudah menyetujui 7 produk Hukum tentang peraturan daerah, dan perda yang belum itu akan dibahas pada Minggu depan ini, kalau semua itu disertai baru di undangkan sebagai produk Hukum.

Murafer berharap menteri dalam Negeri harus bekerja cepat untuk menyampaikan produk Hukum daerah itu sehingga dapat dilakukan  pendaftaran lembaran daerah. “Lau kita sosialisasi kepada masyarakat,” tutupnya.(MR/Az)

Tonton Video Arung Jeram di bawah ini:

Breaking News