PLN Cabang Labuan Bajo Diduga Tidak “Becus” Tangani Masalah Listrik di Mabar
METRORAKYAT.COM, MABAR – Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta supaya menempatkan orang-orang yang berkompeten dengan kualifikasi SDM Super Premium untuk menangani persoalan listrik di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Mabar, Marselinus Jeramun berkaca pada realitas bahwa masih banyak wilayah di Manggarai Barat yang belum dialiri listrik.
“Kami mendesak PLN pusat untuk menempatkan SDM dengan kualifikasi Super Premium untuk mengurus listrik di Manggarai Barat sehingga semua wilayah bisa teraliri listrik,” ujarnya.
Menurut Marsel, sangat ironis ketika melihat fakta bahwa kota-nya super premium tetapi masyarakat di dalamnya belum tersentuh listrik.
“Ironis, kabupaten kita boleh berlabel super premium, tapi masih ada wilayah yang belum teraliri listrik,” katanya.
Ketua DPD PAN Mabar itu menilai, penyebab utama masalah tersebut karena kinerja manajemen PLN cabang Labuan Bajo yang tidak bagus. Seharusnya kata dia, pengurus PLN lebih pro aktif mendatangi tempat-tempat yang belum dialiri listrik. Jangan malah menunggu di tempat.
Marsel mengambil contoh, di wilayah Lembor Selatan dan sekitarnya yang notabene dekat dengan sumber listrik namun masih belum teraliri arus listrik. Apalagi wilayah yang aksesnya sangat jauh dari sumber energi listrik. Hal itu membuktikan betapa buruknya kinerja PLN Labuan Bajo.
Oleh sebab itu, ia mendesak PLN pusat untuk mengevaluasi kinerja Kepala PLN Cabang Labuan Bajo. Jika tak becus mengurus listrik di wilayah Manggarai Barat, lebih baik diganti dengan orang baru yang lebih berkompeten.
“Kalau sampai akhir tahun ini masih ada desa yg belum teraliri listrik, saya minta evaluasi kinerja Kepala PLN Mabar, ganti dengan orang yang serius untuk urus listrik,” tegas politisi asal Kuwus itu.
Sebelumnya, hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Mabar, Inocentius Peni. Menurutnya, sangat disayangkan sekali kondisi beberapa wilayah yang belum teraliri listrik, karena sudah lama masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Lembor Selatan itu sampai saat ini belum menikmati listrik.
“Saya menyayangkan karena sudah begitu lama masyarakat 7 desa yang ada di Kecamatan Lembor Selatan, sampai saat ini belum menikmati listrik. Bahkan Lengkong Cepang yang adalah pusat ibu kota kecamatannya saja tidak diperhatikan,” kata Ino Peni seperti dikutip dari nttpembaruan.com.
Terkait permasalahan listrik di wilayah itu, dirinya sudah berkali-kali berusaha menyampaikan keluhan kepada pihak PLN, baik yang ada di Labuan Bajo, di Kota Ruteng, Ende maupun PLN Wilayah NTT di Kupang, tapi belum ada jawaban
“Kita sudah berkali-kali menyampaikan keluhan ini kepada PLN, baik di Labuan Bajo, di Ruteng, di Ende, maupun di PLN Wilayah di Kupang. Terakhir (28/2/2022), saya menghubungi Direktur Binis Wilayah Indonesia Timur Bapak Adi Priyanto, Beliau minta mengirimkan data desa-desa tersebut. Saya sudah kirimkan daftar 7 desa di Lembor Selatan yang belum dialiri listrik, termasuk 1 desa di Kecamatan Lembor yaitu Desa Ngancar,” kata pria asal Perang-Lembor itu.
Lebih lanjut anggota Dewan Mabar dari Partai PAN itu mengatakan bahwa, kondisi tersebut sungguh ironis.
Kata dia, di tengah begitu besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap pariwisata Labuan Bajo akan tetapi listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat malah tidak diperhatikan secara serius.
“Sungguh ironis memang, di tengah begitu besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap pariwisata Labuan Bajo, justru listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat malah tidak diperhatikan secara serius,”jelasnya.
Mantan Manajer Puskopdit Manggarai Raya itu menjelaskan, bahwa pada pertengahan Desember 2021 yang lalu, dirinya bersama beberapa teman anggota DPRD Mabar pernah ke Kantor PLN Ruteng untuk menyampaikan keluhan masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Lembor Selatan tersebut.
“Pada pertengahan Desember 2021 yang lalu, saya dan beberapa teman DPRD pernah ke Kantor PLN di Ruteng. Mereka janjikan awal Tahun 2022 ini mulai dikerjakan. Tetapi kenyataannya sampai sekarang belum dimulai. Hal seperti ini tentu merupakan ketimpangan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat di wilayah ini. Sangat disayangkan,” kesal anggota DPRD Mabar dari Dapil III itu. (MR/Eras Tengajo)
