oleh

Tokoh Masyarakat Pertanyaan Program Pemerintah Aceh Dalam Penanganan Banjir

METRORAKYAT.COM, LHOKSEUMAWE – Tokoh masyarakat Aceh Utara HM Yusuf Hasan mempertanyakan program Pemerintah Aceh dalam penanganan banjir yang terjadi rutin setiap tahunnya di beberapa kabupaten/kota di Aceh.

“Pemerintah Aceh gagal memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat korban bencana banjir yang terjadi setiap tahunnya di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Utara,” kata HM Yusuf Hasan yang juga merupakan anggota Dewan Pembina Daerah (DPD) Badan Advokasi Indonesia (BAI) Kota Lhokseumawe, Kamis (13/1/2022).

Menurut HM Yusuf Hasan, Gubernur Aceh Nova Iriansyah tidak serius dalam menangani persoalan banjir terutama pada musim hujan melanda yang menjadi rutinitas setiap tahun.

Baca Juga:  Dr. Dimpos Manalu: Pers Berperan Aktif Dalam Pembangunan dan Kualitas Demokrasi

“Seperti yang lihat, sikap Pemerintah Aceh saat ini dalam merespon ketika terjadi banjir. Penanganan yang dilakukan hanya bersifat emergency respon, tidak ada upaya penyelesaian secara komprehensif,” katanya.

Dikatakan HM Yusuf Hasan, selain akibat musim penghujan, banjir yang terjadi di Aceh, khususnya Aceh Utara juga diduga akibat maraknya ilegal logging yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan dan perubahan bentang alam yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur, perkebunan dan alih fungsi lahan.

Baca Juga:  Pemkab Samosir Terbitkan Tatanan New Normal

“Pemerintah belum mengambil langkah strategis sebagai solusi tuntas penanganan banjir. Masyarakat korban banjir tidak butuh bantuan mie instan dan telor, namun yang dibutuhkan hanyalah penanganan banjir secara maksimal agar tidak terjadi lagi banjir ditahun-tahun mendatang,” sebutnya.

Artinya, kata HM Yusuf Hasan, pemerintah perlu mengambil sikap tegas dalam proses penanganan banjir dengan menghentikan penebangan hutan, pembukaan lahan dan perbaikan tata ruang dan tata kelola kebijakan pembangunan dan investasi berbasis hutan dan lahan.

Baca Juga:  Zahir Audiensi Dengan Kakanwil BPN Provsu

“Penegakan hukum bagi pelaku/penyebab banjir juga harus ditegakkan. Namun sekarang kenyataan Gubernur Aceh dinilai tidak ada respon sama sekali, bankan sekalipun tidak pernah hadir melihat langsung kondisi masyarakat yang harus mengungsi akibat banjir,”tegasnya.

HM Yusuf mengatakan, masyarakat sangat kecewa dengan Pemerintah Aceh yang harus mengembalikan Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) senilai empat miliar ke pusat.

“Seharusnya uang tersebut dapat membangun tangung-tanggul sungai yang jebol paska banjir, agar kedepannya tidak terjadi banjir lagi,” katanya.(MRred)

Breaking News