oleh

Sorsel Bukan Tanah Kosong : Senator Papua Barat Mamberob Rumakiek Dukung Bupati Sorong Selatan Hadapi Sidang Gugatan PT.ASI dan PT.PUA

METRORAKYAT.COM, SORONG SELATAN – Senator Papua barat Bung Pdt.Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si, M.Kesos mendukung penuh bupati kabupaten Sorong Selatan provinsi Papua Barat dalam menghadapi gugatan pencabutan perkebunan kelapa sawit yang adukan ke PTUN Jayapura oleh kedua perusahaan yaitu PT.ASI dan PT.PUA.

Pdt.Mamberob Rimakiek menyatakan bahwa Pertama Bupati Sorong yg digugat dan kemudian sekarang Bupati Sorsel lagi digugat oleh perusahan karena ijin usaha atau ijin operasinya.

sebenarnya ini miris sekali karena pemerintah malah digugat oleh perusahan perkebunan yang datang dan mendapatkan ijin operasi di wilayah pemerintahan, bukannya mereka (perusahan) harus menghargai dan menghormati keputusan Pemerintah Daerah malah pemerintahnya di gugat.

Lanjut bagaimana dengan rakyat yang tanahnya diambil tanpa ijin mereka pemilik hak ulayat terutama yanh terjadi hari ini di Kabupaten Sorong Selatan.

masyarakat dari beberapa distrik terutama dari Distrik Konda, Wayer dan seremuk bersama beberapa masyarakat adat dan suku yang mendiami tempat tersebut telah membuat aksi penolakan dari beberapa waktu yg lalu yaitu sejak tahun 2020 kami sudah bersama Pemerintah Distrik dan Masyarakat dari beberapa kampung dan juga warga Gereja yg ada disana sudah menolak masuknya kelapa sawit di tanah adat Mereka.

Baca Juga:  Telkom Bersama ITDC Dukung Digitalisasi Mandalika Sebagai Destinasi Wisata Dunia

“Maka dengan alasan yang sangat masuk akal yaitu terkait dengn melestarikan atau menjaga hutan adat kami untuk anak cacu. namun perjuangan masyarakat adat itu mereka berjalan sendiri sampai saya (DPD-RI) dan beberapa temam dari DPRP Fraksi Otsus Papua Barat juga turut memberikan dukungan bahwa hak masyarakat adat harus dilindungi, dan jika ada perusahan yg mau masuk kesana harus meminta ijin kepada masyarakat adat, namun yang terjadi justru tidak begitu makanya masyarkat menolak karena tiba-tiba hutannya mau diambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari mereka,”kataanya.

Hari ini hampir semua masyrakat Sorong Selatan tetapi juga teman-teman kita dari seluruh Papua Barat ikut memberi dukungan karena Bupati Sorong Selatan yang di gugat, bukan lagi masyarakat yang menolak tetapi bupati yang lansung digugat ini sangat miris sehingga Tadi kami sudah laporkan di Sidang Paripurna DPD RI untuk meminta Pemerintah melalui Presiden lewat Kementrian Lingkungan Hidup (KLHK) untuk segera mencabut ijin oprasi.

Baca Juga:  Dukung Program PEN Pusat dan Dorong Ekonomi Sektor Riil, Pemkab Konsel Bakal Gelar Bazar UMKM

Bupati Sorong di gugat karena ijinnya dicabut, kan sebelumnya ada hasil evaluasi KPK dan Gubernur Papua Barat Februari 2021 untuk melihat semua perusahan-perusahan kelapa sawit di Papua Barat yang tidak lagi memenuhi syarat dalam beberapa persyaratan yang diberikan tetapi tidak memenuhi maka kemudian ijinnya dicabut, jadi kalau Bupati Sorsel gugat berarti Gubernur Papua Barat dan Presiden melalui Kementrian KLHK juga ikut di gugat untuk ini. saya pikir kalau pemerintah yang digugat ini sudah kelewatan karena pemerintah harus mengatur wilayah pemerintahan serta ijin-ijin dan memperhatikan keberadaan masyarakat adat pemilik hak ulayat yang harus mendapat keadilan dari pemerintah.

Baca Juga:  DPRD Gelar Paripurna Penutupan Masa Sidang ke II Tahun 2021

Masyarakat punya sumber makan ada di hutan itu yang sudah di sediakan sejak turun temurun dari waktu ke waktu tidak pernah habis, tapi begitu kelapa sawit masuk maka semuanya hilang dalam sekejab, lantas masyarakat ini akan kemana? kemana dia bergantung hidup selanjutnya sampe anak cucu nanti.

Untuk itu kami merasa bahwa perkebunan kelapa sawit tidak membawa dampak. sebab hutan sebagai sumber makanan disana bagi masyarakat adat untuk generasi ke depan sampai 20 bahkan 30 tetap terjamin, tidak sebanding kehadiran kelapa sawit dgn tetap memberikan hutan itu lestari. kami tetap konsem menjaga hutan adat sebagai salah satu provinsi paru-paru dunia selain di amazon dan di Tanah Papua ” sorong selatan bukan tanah kosong, selamatkan tanah, hutan, dan masyarakat adat”.(MR/DESIANUS WATHO).

Breaking News