Rapat Paripurna DPRD Samosir, Tolak Kehadiran Staf Khusus
METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Rapat paripurna pembahasan finalisasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022.
Ketua DPRD Samosir, Sorta E Siahaan menyampaikan, dewan sampai malam ini tetap melanjutkan rapat pembahasan finalisasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2022 bersama dengan TAPD, di ruang rapat DPRD Samosir tanpa diikuti oleh staf khusus bupati.
“Benar, kami terus lanjutkan rapat dan tadi sempat diskors, sebab rapat itu antara pemerintah daerah (Pemda) dan legislatif sesuai dengan tata tertib yang dibuat, tidak ada staf khusus di sana,” tegasnya, Jumat (5/11/2021), Pangururan.
Sore tadi, DPRD Samosir menolak kehadiran staf khusus bupati yang saat ini namanya menjadi Tim Percepatan Pembangunan Bupati untuk rapat TAPD bersama Badan Anggaran sehingga rapat diskors.
Rapat pembahasan KUA-PPAS yang seyogianya dimulai pukul 14.00 WIB, sesuai undangan, baru dimulai sekira pukul 16.300 WIB.
Baru saja rapat pembahasan dimulai, Ketua DPRD Samosir Sorta Ertati Siahaan mempertanyakan kehadiran 2 orang lain di ruang rapat.
Dua orang yang hadir selain Banggar dan TAPD dari eksekutif adalah Staf Khusus Bupati yang menuai pro kontra yakni Marhuale Simbolon dan Benedictus Gultom.
Dialog panas pun terjadi dan menolak kehadiran dua staf khusus itu dalam rapat bersama pemerintah dan legislatif membahas KUA-PPAS.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris daerah kabupaten (Sekdakap) Mangihut Sinaga saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban atas kehadiran 2 staf khusus bentukan Bupati Samosir itu.
Kepala Dinas (Kadis) Kominfo, Rohani Bakkara saat mengaku tidak ikut dalam rapat tersebut. ” Saya tidak ikut dalam kegiatan itu, harap maklum,” cetusnya. (MR/156).
