Nuriana Silaban : Dinas Koperasi UKM Kota Tanjungbalai Jangan Biarkan Depkolektor Makan Gaji Buta
METRORAKYAT.COM, TANJUNG BALAI – Dari hasil rapat pembahasan anggaran untuk tahun 2022, dinas koperasi dan UKM bersama Ketua komisi B Hj.Hartatik, SE, Nuriana Silaban, (Sekretaris) Neni Kosasih, H.Alpian (anggota) di Aula DPRD Kota Tanjung Balai, membahas berkaitan tentang anggaran didinas terkait, untuk dapat di pergunakan pada tahun 2022 kemudian disampaikan pelaksanaan ke APBD akan datang. Selasa (26/10) bersama anggota komisi B DPRD Kota Tanjungbalai.
Dalam kesempatan ini kegiatan dinas Koperasi UKM selaku Plt Zainul Aripin menyampaikan, program dari berbagai kegiatan seperti Biaya cetak koperasi 2 juta, 110 juta penggunaan kenderaan roda dua dan roda empat, program pemberdayaan koperasi dan usaha koperasi tahun 2022 Rp.70 juta, Honor depkolektor 12 orang jumlah Rp.149 juta. pameran bila usai covid 19 sebesar Rp.20 juta, tenda KF dan peralatan pemutihan alat kerang Rp.174 juta lebih, sebut Zainul.
Sementara Nuriana Silaban yang juga Sekretaris komisi B DPRD Kota Tanjung Balai mengkritisi soal honor depkolektor tugas dinas Koperasi dan UKM dalam menagih hutang kepada masyarakat peminjam atau nasabah.
Dikatakan yang akrab disapa Buk Nuri ini, apa sudah benar bagi depkolektor sejumlah 12 orang dinas tersebut, dapat menghasilkan yaitu bagi nasabah dalam pembayaran secara rutin, akan tetapi sejak tahun 2013 hingga sampai sekarang tahun 2021 terhadap nasabah masih tertunggak, ini dampaknya hanya depkolektor kebanyakan santai.
“Bila kita perkirakan tenggang waktu sudah berapa tahun terhadap nasabah hutang tidak selesai, makanya ini depkolektor diduga kebanyakan duduk atau cerita, untuk itu menyoal anggaran bagi depkolektor perlu di alihkan kegiatan lainnya,”sebutnya.
Nuriana Silaban menegaskan, untuk tidak memandang pekerjaan tersebut bodoh, atau teori pembodohan.
“Depkolektor harus di hapus anggaran, sepertinya makan gaji buta. dan depkolektor beri pekerjaan lain,”jelas Buk Nuri.
Sambungnya lagi, data yang kurang mampu harus Pailid, dan bila ada bantuan mohon juga diberitahukan kepada Dewan. “Karena kami ini adalah pengawasan,”ungkap Nuriana.
Kabid Koperasi dan UKM Tanjung Balai, Mangandar Aritonang menyebutkan, Depkolektor tugas menagih utang pada Nasabah dananya dikirim langsung ke Bank Sumut, dan Bank Muamalat,”sebut Aritonang.
Zainul, Plt Koperasi dan UKM mengatakan, sejak tahun 2013 dana tidak ada di gulirkan terhadap Nasabah, namun Rp.115 juta/tetap di anggarkan gaji kepada Depkolektor bila di perkirakan satu bulan untuk per orang Rp.800 ribu.
Menyoal Koperasi tambah Zainul, Koperasi simpan pinjam dinas koperasi dan UKM tahun depan akan didirikan, namun terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Koperasi lainnya.
Ketua komisi DPRD Hj.Hartatik,SE menyebutkan, gencarnya bantuan di Kota Tanjungbalai, ironisnya bantuan yang diharapkan masyarakat tidak sesuai yang diharapkan, malah yang mendapat bantuan adalah mereka yang namanya sudah terdaftar di data yang lama, tetapi yang baru mengusulkan tidak pernah mendapat bantuan dari dinas Koperasi dan UKM.
“Ini perlu untuk ke depan untuk kembali di data ulang, mudah-mudahan bantuan yang akan di gulirkan dinas Koperasi harus banyak berkoordinasi sehingga bantuan yang di kucurkan ke Masyarakat, tepat sasaran,”tegasnya.
Hartatik juga menegaskan agar hasil rapat pembahasan dapat di koordinasikan dengan komisi C dan akan dilaporkan ke Badan anggaran DPRD Tanjungbalai, .(MR/Ade)
