oleh

PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Bungkam Soal Jaringan Hidran Di Kota Medan

METRORAKYAT.COM, MEDAN – PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara bungkam soal ketidakjelasan jumlah dan anggaran pemeliharaan jaringan saluran hidran di Kota Medan. Dan mirisnya, masalah ini sudah berlangsung lama dan terkesan diabaikan oleh Tirtanadi. Padahal, dalam konsep tata kota, saluran hidran sangat dibutuhkan untuk percepatan pemadaman kebakaran.

Sangat miris saat dihubungi via telepon WA, Humas Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara itu, Humarkar Ritonga, Senin (20/09/2021), dengan enteng mengatakan,”Maaf Bang, kami sedang rapat.”

Lewat pesan WA, Humarkar menjawab,” Kalau ada hidran yang tidak berfungsi, hubungi saja kantor cabang.” Padahal, ikhwal saluran hidran itu menyangkut keamanan dan kenyamanan warga Kota Medan terhadap bahaya kebakaran.

Sikap sama juga ditunjukan Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi, ketika dikonfirmasi hal yang sama. Meski terlihat dia sedang online, pesan WA yang dikirim kepadanya, tidak digubrisnya. Bahkan saat dihubungi berulang kali lewat telepon WA, meski berdering, terkesan dia enggan menjawabnya.

Sangat parah lagi, Kepala Bidang Instalasi Dan Jaringan, Murih, ketika dihubungi melalui WA, Jumat (17/09/2021), langsung memblokir nomor WA-nya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan, Alboin Sidauruk, menyebut bahwa salah satu kendala DP2K dalam melakukan tugas pemadaman kebakaran adalah terbatasnya suplai air dimana saluran hidran yang ada di Kota Medan, banyak yang tidak berfungsi.

“Kita dituntut oleh Permendagri 114 dengan SPM atau Standar Pelayanan Minimum dimana respon time itu minimum 15 menit harus sampai di TKP. Bahkan sasaran saya di Medan ini, saya rencanakan 10 menit respon time-nya. Semakin cepat kita sampai di lokasi, semakin tertolong masyarakat,” jelasnya, Kamis (16/09/2021) lalu di ruang kerjanya.

Tujuan DP2K ini, imbuhnya, meminimalisir kerugian masyarakat akibat kebakaran. Itulah perlindungan DP2K kepada masyarakat.

Selain itu, Sidauruk menyebutkan bahwa kendala DP2K Medan lainnya adalah suplai air. Dari semua UPT yang ada, diungkapnya hanya UPT Belawan yang tidak ada tandon karena UPT itu numpang di Kantor Camat Belawan.

Dia membeberkan, kalau UPT (Unit Pelaksana Tehnis) yang di Kawasan Industri Medan (KIM) memiliki tandon kapasitas 30 ton. Demikian juga dengan UPT di Amplas, memiliki tandon berkapasitas 30 ton. Serta di Kantor DP2K Medan, ada kapasitas 100 ton. Itu yang hanya di tandon, belum yang di armada.

“Jadi kalau terjadi kebakaran besar yang butuh air dalam jumlah banyak, maka armada yang ada harus berulang dan bolak-balik ke kantor untuk pengisian air,” terangnya.

Hal itu ungkapnya, dikarenakan saluran hydrant yang ada di jalanan di Kota Medan, tidak berfungsi. “Saya dua tahun yang lalu ditugaskan sebagai Kepala DP2K, telah memerintahkan staf untuk mencek semua hydrant yang ada di Kota Medan. Dari data, katanya ada 113 titik hydrant. Tapi setelah dicek di lapangan, yang ada nampak hydrant-nya hanya 53. Dan dari 53 hydrant itu, yang bisa berfungsi hanya 16. Tapi dari 16 itupun yang bisa berfungsi total hanya enam hydrant,” bebernya.

Sidauruk mengaku telah membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak PDAM Tirtanadi lewat surat dan juga melalui rapat forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dalam perencanaan DP2K yang juga dihadiri pihak PDAM Tirtanadi.

“Mereka hadir dan saya sampaikan itu. Tapi penjelasan mereka dapat dimaklumi karena PDAM Tirtanadi di Kota Medan kekurangan suplai air. Debit airnya rendah dan tidak sebanding lagi dengan tingkat kebutuhan konsumen yang ada. Bahkan ada daerah tertentu yang saya dengar, seperti di Perumnas Helvetia, masyarakat susah mendapatkan air Tirtanadi karena suplainya,” jelas Sidauruk.

Menyiasati kondisi tersebut, dia telah membuat Standart Operasional Pelayanan (SOP) armada yang ada dengan kapasitas daya angkut air masing-masing 3,5 ton, lima ton, dan 10 ton.

“Jadi bila terjadi kebakaran, tiga armada sekaligus digerakan ke TKP. Satu unit dengan kapasitas 3,5 ton dan dua unit dengan kapasitas lima ton,” urainya.

DP2K Kota Medan, sebut Sidauruk lagi, punya dua unit armada dengan kapasitas angkut air 10 ton. Karena bobotnya besar, armada itu tidak dapat dipaksa bergerak dengan cepat. Maka dijadikanlah kedua armada itu sebagai pensuplai air ke TKP.

“Kalau terjadi kebakaran, maka yang duluan bergerak adalah tiga armada dengan kapasitas angkut air lima ton. Dan bila dibutuhkan lagi tambahan air, maka armada yang daya angkut kapasitas 10 ton yang mensuplai kebutuhan air. Jadi tergantung informasi dari lapangan,” terangnya.

Disinggung soal jumlah armada pemadam kebakaran di DP2K Kota Medan saat ini, Sidauruk menyebutkan ada 35 unit yang layak pakai yang tersebar di empat UPT dengan rincian, armada usia sampai 10 tahun ada 12 unit. Keempat UPT itu adalah di Belawan, KIM, Amplas, dan di Kantor DP2K Kota Medan. (MR/Sipa Munthe)

Breaking News