oleh

Terkait Proyek Renovasi Di Saat Pandemi, Gubsu Dituding Tidak Bermartabat

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Proyek renovasi gedung Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), termasuk pemecahan paket pengadaan barang dan jasa, meskipun telah dilindungi peraturan dan perundangan, kenyataannya masih rawan tindak pidana korupsi.

Selain rawan korupsi, pemecahan proyek juga membuat pengadaan barang dan jasa menjadi tidak efisien. Penilaian itu dikarenakan pada setiap paket proyek ada beberapa komponen biaya, termasuk honor untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Hal itu dikatakan pengamat pemerintahan, Elfenda Ananda, kepada media di Medan pada pekan lalu.

Sebagaimana diketahui, gedung Kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan saat ini sedang menjalani renovasi tahap II dengan total nilai proyek mencapai Rp 69 miliar lebih.

Menurutnya, praktik memecah paket pengadaan barang dan jasa menjadi sejumlah item, diduga dilakukan agar tidak melewati kewajiban tender atau lelang. Namun disiasati melalui proses penunjukan langsung ke perusahaan-perusahaan tertentu.

“Sesuai aturan, sistem pengadaan barang dan jasa dengan sistem pengadaan langsung tidak memerlukan lelang karena nilainya maksimal hanya Rp 200 juta,” kata mantan Direktur Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut tersebut.

Ia memprediksi bahwa besaran proyek di bawah Rp 200 juta per paket tersebut akan menjadi celah yang rentan disalahgunakan antara oknum-oknum aparatur pemerintah selaku panitia pengadaan barang dan jasa dengan penyedia atau kontraktor untuk bisa leluasa berkonspirasi melakukan korupsi.

Mencermati hal itu, ia menyarankan agar DPRD Provinsi Sumut segera memanggil pejabat Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu) untuk mengetahui dasar dan pertimbangan memecah paket-paket pengadaan barang dan jasa pada proyek renovasi tersebut.

“Masyarakat maupun media massa diharapkan juga ikut berperan menelusuri dugaan penyalahgunaan dalam pengadaan barang dan jasa secara langsung seperti ini dengan menelusuri kenapa paket dipecah sebanyak itu dan bagaimana perencanaannya,” sarannya.

Ia memastikan bahwa praktik memecah paket proyek bertujuan untuk menghindari tender atau lelang masih terjadi dalam sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Seharusnya, kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang sehat, sehingga APBD yang diperoleh dari rakyat dapat digunakan tepat sasaran dalam rangka mendorong pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ditambahkannya, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah yang efisien dan efektif, merupakan salah satu
bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal itu dapat terwujud, bila pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Lewat cara itu, imbuhnya lagi, akan menjamin tersedianya informasi dan kesempatan usaha yang dapat mendorong persaingan sehat antar pelaku usaha sehingga dapat terwujud keadilan bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Sementara, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Achmad Fadly, selaku pengguna anggaran proyek renovasi gedung Kantor Gubsu, saat dihubungi melalui WhatsApp, Kamis (12/08/2021), tidak menjawab.

Terpisah, Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, yang dimintai tanggapannya terkait proyek renovasi tersebut, Kamis (12/08/2021), melalui pesan WhatsApp, menyebutkan bahwa Pemprovsu terkesan tidak konsisten dalam menentukan prioritas anggaran APBD 2021.

Dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 saat ini, disebutnya rakyat perlu bantuan untuk kebutuhan hidup.

“Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, seharusnya Pemprovsu memdahulukan yang urgen. Saya kira Sumut bermartabat hanya slogan jika dilihat dari program rehab atau renovasi gedung Kantor Gubsu yang pada tahap II ini memakan anggaran hampir tujuhpuluh miliar rupiah,” sebutnya.

Ia menyarankan supaya Pemprovsu menghentikan pembangunan yang bersifat mercusuar dengan mengalihkan anggaran yang bersifat dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Sumut lewat program pemberdayaan ekonomi sebab saat ini rakyat butuh bantuan untuk makan.

“Ekonomi masyarakat yang saat ini terpuruk akibat PPKM, harus menjadi atensi Gubsu, Edy Rahmayadi. Dengan anggaran sebesar itu, sudah ribuan para pelaku usaha dapat terbantu. Anggaran Rp 69 miliar lebih bukan uang kecil sebab bisa menyelamatkan para pelaku usaha di Sumut dari kebangkrutan. Dengan diteruskannya proyek renovasi gedung Kantor Gubsu, itu sama artinya Gubsu telah menyakiti hati rakyat dan hal itu menggambarkan kalau Gubsu Edy Rahmayadi tidak bermartabat,” tuntasnya. (MR/Sipa Munthe)

Breaking News