Warga Gelar Demo Protes PT.Dairi Prima Mineral
METRORAKYAT.COM , DAIRI – Ratusan warga Dairi, Sumatera Utara, menggelar demo di Kantor Bupati dan DPRD Dairi di Sidikalang. Mereka memprotes proyek tambang bijih besi sekaligus pembangunan bendungan limbah tambang raksasa di wilayah Sopokomil, Kamis (29/4).
“Kepentingan atas nama investasi mengabaikan keselamatan masyarakat Dairi. Oleh karena itu, kami masyarakat di sekitar lingkar tambang memanggil untuk menolak PT DPM (Dairi Prima Mineral) di Tanah Dairi,” kata koordinator lapangan aksi Gerson Tampubulon melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (30/4).
Dalam aksi tersebut, kata dia, masyarakat meminta bupati mengeluarkan surat rekomendasi untuk penolakan pembahasan izin lingkungan proyek seperti Addendum Andal RKL dan RPL Tipe A.Sementara DPRD diminta membuat panitia khusus dalam upaya membantu masyarakat memperjuangkan hak sipil dan politiknya terkait penolakan aktivitas tambang.
Warga juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghentikan pembahasan Addendum Andal RPL, RKL, dan Tipe A untuk PT Dairi Prima Mineral, pengelola proyek dan aktivitas tambang.
Gerson mengatakan masyarakat khawatir rencana operasi pertambangan itu bakal mengganggu mata pencaharian warga yang mayoritas adalah petani.
“Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan PT DPM khawatir akan potensi daya rusak tambang ke depan secara khusus di lahan-lahan pertanian masyarakat, ancaman berkurangnya pasokan air, baik untuk kebutuhan sehari-hari dan sumber irigasi,” katanya.
Dengan bendungan limbah, ia memproyeksikan potensi tercemarnya tanah akibat air asam tambang yang dihasilkan dari limpahan limbah lebih besar. Ia mengatakan petani juga khawatir alih fungsi lahan dan profesi petani bakal mengancam ketahanan pangan warga sekitar.
Pembangunan bendungan limbah raksasa sebagai tempat penyimpanan tailing sendiri berlokasi di hulu desa Longkotan. Gerson menyebut ada 11 desa dan 57 dusun warga yang berpotensi tercemar sumber airnya karena aktivitas bendungan.
Warga, sambung dia, juga khawatir akan ancaman gudang bahan peledak yang bakal dibangun 50,64 meter dari wilayah pemukiman dan perladangan masyarakat, yakni di Dusun Sipat, Desa Longkotan, Silima.
Sementara itu, Gerson mengatakan potensi daya rusak tambang terhadap hutan dan biodiversitasnya juga tinggi. Warga mendapati 16.050 hektare dari total 24.636 hektare wilayah konsesi berada di kawasan hutan lindung.
Ia menyebut PT DPM juga bakal membangun fasilitas infrastruktur seperti jalan, terowongan, dan perumahan di 55,11 hektare kawasan hutan dan sudah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menyoroti ancaman bendungan limbah tambang raksasa terhadap keselamatan masyarakat sekitar.
“Yang paling menakutkan, horornya adalah akan ada rencana pembangunan bendungan limbah raksasa di atas kawasan itu untuk menampung tailing limbah dari pertambangan bijih besi ini,” tuturnya dalam acara yang disiarkan Youtube Jatam Nasional, Selasa (27/4).
Merah khawatir proyek ini pada akhirnya akan berujung seperti kasus runtuhnya bendungan limbah vale di Brazil pada 2019 lalu. Pembangunan bendungan tersebut tidak memenuhi standar nasional, sehingga menelan korban hingga 270 jiwa.
Ia menilai ancaman yang sama bisa saja terjadi pada bendungan yang akan dibangun di Dairi. Pasalnya, hingga saat ini perusahaan pertambangan belum memiliki teknologi untuk mengelola limbah tailing.
Sementara limbah belum bisa dikelola, sambung dia, maka limbah akan terus ditumpuk di dalam bendungan. Apabila jumlah limbah melewati batas kapasitas bendungan, sementara bendungan dibangun tidak dengan standar yang baik, kejadian serupa bisa terjadi.
“Kalau ini (bendungan) jebol, dan ini buatan manusia pasti ada kekurangannya, dan uang perawatan tidak ada lagi yang diberikan (perusahaan) ke negara, negara lah yang menanggung,” kata dia.
Merah mengungkap pertambangan bijih besi di Dairi dikelola oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM). Sebanyak 17 persen saham perusahaan tersebut dipegang PT Bumi Resource Mineral (BRM) yang dimiliki Bakrie Group.
Sementara mayoritas saham PT DPM atau 51 persen di antaranya dipegang oleh perusahaan tambang asal China, China Non Ferrous Metals Mining Group Co.
Dari penelusuran Jatam dan koalisi masyarakat lainnya, perusahaan ini disebut akan menyuplai bijih seng ke China dan menjualnya ke Shanghai Future Exchange dan London Metals Exchange.
Perusahaan ini juga disebut sebagai pemasok utama bijih seng untuk Wanxiang Group China, perusahaan yang menyuplai bahan baku suku cadang berbagai merk otomotif ternama, seperti Mazda, Suzuki, Toyota, hingga Volkswagen.
CNNIndonesia.com telah berupaya mengonfirmasi PT Dairi Prima Mineral terkait informasi yang disebut di atas melalui email, namun email PT DPM disebut bermasalah.
Konfirmasi juga diupayakan melalui nomor telepon kantor PT DPM yang tertera di situs resminya, namun sambungan telepon tidak diangkat sebanyak tiga kali.
Upaya konfirmasi kemudian disampaikan kepada PT Bumi Resource Mineral dan China Non Ferrous Metals Mining Group Co melalui email, namun keduanya belum menjawab hingga berita ini ditulis.(mr/cnni)
