Kebanjiran, Masyarakat Asahan Datangi Kantor BWS II Medan
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Masyarakat Kecamatan Teluk Dalam Asahan terdiri dari Desa Silomlom,Desa Simpang Empat,Desa Perkebunan Sukaraja,Desa Teluk Dalam, Desa Tangkahan, Desa Anjung Ganjang mendatangi kantor BWS II Medan di Jalan AH Nasution Pangkalan Mansyur Medan, Kamis (22/04/2021) siang.
Mereka berorasi dengan pengeras suara dilengkapi beberapa sepanduk dan meminta Kementerian PU PR/ BWS II Medan membuka permanen pintu tanggul Sukaraja Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan karena merugikan masyarakat petani yang sudah merambah sampai enam desa .
“Kami masyarakat petani sangat dirugikan pak,areal tempat tinggal dan pertanian kami jadi banjir,tanaman kami mati. Sawitpun ikut rusak akibat pembangunan tanggul sukaraja ini,” kata Pilli Nababan dalam orasinya.
Pembangunan tanggul tersebut diduga dibangun asal jadi dan amburadul. Sebelum tanggul dibangun belum kena banjir namun setelah dibangun kena banjir dan merugi. Hasil pertanian gagal panen dan lahannya tidak bisa diolah lagi,pedahal butuh biaya hidup serta menyekolahkan anak. Kami sedih karena sawit ikut mati karena tidak terurus lagi akibat banjir dampak tanggul sukraja yang dibangun,” tambah D Gultom warga Teluk Dalam Asahan.
Selain itu masyarakat Kecamatan teluk dalam juga menolak perbaikan pintu air yang rusak dan tanggul yang jebol oleh BWS II Sumut.“ Kami menilai BWS Sumut II Medan hanya mau menghambur hamburkan uang negara,dengan memperbaiki tanggul Sukaraja. Padahal yang kami minta anggaran itu dibuat untuk menanggul pinggir sungai Asahan. Masyarakat meminta pemerintah melalui Kementerian PU PR/BWS Sumut II dibangun tanggul pinggir sungai Asahan sepanjang 15 Km dengan spesifikasi seperti tanggul Sukaraja bukan tanggul asal jadi, kata puluhan warga Asahan kecematan Teluk dalam dalam orasinya.
Pantauan Media Polmas Poldasu sekitar pukul 11:30 wib.belum tampak pihak BWS Sumut II menerima warga Asahan yang demo di gerbang pintu masuk kantor BWS Sumut II Medan. Security kantor BWS Sumut II terlihat berjaga-jaga.Ketika awak media mencoba mendekati Pos Satpam dengan maksud konfirmasi oknum di kantor BWS Sumut II menyuruh keluar dari perkantoran itu.
Lembaga Pemantau Pembangunan Pedesaan Sumatera Utara(LPPPSU) Kadirun Padang SP,menanggapi hal demo masyarakat asahan itu merasa prihatin.” Urusan pembangunan sampai warga dari desa turun ke ibu kota provinsi untuk menuntut dan demontrasi akibat kebijakan BWS Sumut yang diduga kurang profesional ,” kata Padang.
” Seharusnya pembangunan yang dikerjakan dari uang negara harus bermanfaat kepada rakyat,artinya hasil pembangunannya harus mengurangi beban rakyat bukan malah menambah beban dan masalah pada rakyat ,”ujar satu Ketua DPC Kab/Kota Presidum FKPPI ini.
Untuk itu kita meminta kepada pihak auditor BPK RI Pusat,Kejaksaan,Polri agar menyelidiki pembangunan tanggul Sukaraja di Kabupaten Asahan .” Selaku Funsionaris LP3SU kami minta memanggil dan mengusut pihak terkait dalam pembangunan tanggul sukaraja yang telah merugikan rakyat ,”tegas Kadirun Padang.(mr/mpp)
