oleh

Pemutusan Sepihak, Pemilik Warung TOS Adukan PLN UP3 Binjai ke BPSK Medan

SHARE
44 views

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Pemilik Warung TOS, Kartono melalui Kuasa Hukumnya Kantor LBH Medan melayangkan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ke BPSK Kota Medan atas pemutusan aliran listrik sepihak oleh pihak PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai.

Kepada wartawan, didampingi Kadiv SDA LBH Medan, Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Saputra dalam keterangan persnya, Jumat (22/01/21), menyebutkan bahwa Kartono sebagai pemilik warung TOS yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Lk. IV Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur Kota Binjai.

Disebutkannya, bahwa warung tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2014 dengan mempekerjakan 5 orang pekerja warung dan pemilik warung TOS diketahui menggunakan Meteran Listrik Isi Ulang (Token) sejak tahun 2016 dengan ID pelanggan No. 122010622441 dan 122010631846 a.n Kartono.

Selain itu, semenjak menjadi Konsumen PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelangga Binjai (UP3 Binjai) Kartono telah menjaga dan memelihara aset milik PLN yaitu Alat Pengukur dan Pembatas (APP) dan kabel Sambung Rumah (SR) dan tidak pernah melakukan pelanggaran hal tersebut dibuktikan dengan tidak pernah mendapatkan Surat Teguran atau Peringatan atas adanya dugaan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 27 Tahun 2017 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016.

Namun sekira, kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 10.30 Wib terjadi pencabutan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) dan Sambungan Rumah (SR) secara total yang diduga dilakukan oleh pihak PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai (UP3 Binjai) tanpa adanya surat pemberitahuan/peringatan dan dasar hukum yang jelas.

Akibatnya, warung TOS milik Kartono tidak lagi bisa menggunakan arus listrik untuk kegitan usaha dan kehidupan sehari-hari Kartono dan para pekerjanya yang bergantung hidup dengan dengan berjualan dan bekerja pada warung tersebut.

Tentunya adanya pemutusan secara sepihak oleh PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelangga Binjai (UP3 Binjai) dan mengakibatkan Kartono mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril.

LBH Medan menilai perbuatan yang dilakukan pihak PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelangga Binjai (UP3 Binjai) sudah melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1365 KUHPerdata yakni perbuatan melawan hukum dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Maka dari itu Kartono melalui kuasanya yang saat ini LBH Medan telah menyampaikan Surat Somasi (peringatan hukum) I dan II kepada pihak PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelangga Binjai (UP3 Binjai) tertanggal 27 November 2020 dan 11 Desember 2020 untuk segera memasang kembali APP dan SR pada warung TOS dan membayar ganti kerugian yang diderita Kartono dan para pekerjanya, namun hingga sampai release ini dibuat belum juga melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari Kartono.

Bahwa atas hal tersebut pihak PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai (UP3 Binjai) telah menanggapi somasi tersebut yang mana pada intinya menjelaskan tindakan pencabutan APP dan SR pada warung TOS Kartono hanya melakukan pengamanan aset guna mencegah bahaya listrik yang bisa membahayakan keselamatan orang dilokasi. LBH menilai terdapat banyak kejanggalan atas tanggapan dari pihak PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai (UP3 Binjai).

LBH Medan menilai perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh pihak PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai (UP3 Binjai) dapat membahayakan konsumen-konsumen PLN lainya dimana hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada konsumen lain dan LBH sangat menyayangkan sebelumnya PLN mempunyai slogan “Listrik Untuk Kehidupan yang Lebih Baik” tidak lagi menjadi falsafah dalam melayani masyrakat selaku konsumen terkhusus kepada Kartono.

Oleh karena itu LBH Medan menilai tindakan PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai (UP3 Binjai) diduga telah melanggar UUD 1945 Pasal 28A, 28D ayat (1), 28H ayat (1), UU 8 Tahun 1999, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 27 Tahun 2017 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Direksi PT.PLN (Persero) No. 088-Z.P/DIR/2016 untuk itu LBH Medan bermohon kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memanggil, memeriksa serta mengadili permasalahan yang terjadi saati ini. (MR/amsal)

Breaking News