BI Pertahankan BI7-DRR 3,75 Persen, untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang digelar mulai tanggal 16-17 Desember 2020, akhirnya berhasil memutuskan untuk mempertahankan BI7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,00 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,50 persen.
“Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal terjaga, serta sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi. Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi kebijakan dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional, melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman Covid-19, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter maupun makro prudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi juga keuangan,” jelas Direktur Eksekutif
Informasi tentang Bank Indonesia, Erwin Haryono saat membacakan hasil RDG Bulanan Desember 2020 via live streaming, Kamis (17/12/2020).
Di samping kebijakan lanjut dia, Bank Indonesia menempuh langkah-langkah seperti melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah, agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.
Memperkuat strategi operasi moneter dalam mendukung stance kebijakan moneter akomodatif. Memperkuat kebijakan makro prudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor sebagai prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah terjaganya ketahanan sistem keuangan.
Mendorong penurunan suku bunga kredit melalui pengawasan dan komunikasi publik atas transparansi suku bunga perbankan dengan koordinasi bersama OJK.
Memperkuat pendalaman pasar uang melalui perluasan underlying DNDF, guna meningkatkan likuiditas dan penguatan JISDOR, sebagai acuan dalam mekanisme penentuan nilai tukar di pasar valas. Memperkuat koordinasi pengawasan perbankan secara terpadu antara Bank Indonesia, OJK dan LPS dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan.
Mempercepat transformasi digital dan sinergi untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran dan percepatan implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.
Kemudian memperpanjang kebijakan Merchant Discount Rate QRIS sebesar 0 persen untuk merchant Usaha Mikro sampai dengan 31 Maret 2021.
Memperkuat dan memperluas implementasi elektronifikasi dan digitalisasi, baik di pusat maupun di daerah, bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta otoritas terkait melalui pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi serta kolaborasi perbankan dengan fintech melalui percepatan implementasi Sandbox 2.0, antara lain meliputi regulatory sandbox, industrial test, innovation lab dan start up.
“Ke depan, Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan”, ucap Erwin.
Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sambungnya, terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya. (MR/156)
