Ekonomi Sumut Bangkit di Tengah Gejolak Global, BI Pasang Target 5,7 Persen

METRORAKYAT. COM, MEDAN – Perekonomian Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada Triwulan II-2026, ekonomi Sumut tumbuh 5,06 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan Triwulan I-2026 sebesar 4,98 persen.

Bank Indonesia (BI) optimistis tren pertumbuhan tersebut masih berlanjut hingga akhir tahun. Ekonomi Sumut diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen sepanjang 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, mengatakan capaian tersebut tergolong positif, mengingat perekonomian global masih menghadapi tekanan akibat ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.

“Teman-teman wartawan pasti sudah tahu bahwa kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Masih ada perang dan konflik geopolitik yang semakin memanas. Hal ini tercermin dari prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang turun dari 3,5 persen menjadi 3 persen,” ujar Ameriza dalam kegiatan Bincang Bareng Media Ekonomi dan Bisnis, Jumat (7/8/2026).

Menurutnya, ketegangan geopolitik dan persaingan perdagangan global turut memengaruhi harga komoditas serta prospek pertumbuhan sejumlah negara besar. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diproyeksikan sebesar 4,6 persen, Amerika Serikat 2 persen, dan Jepang 0,6 persen.

Di tengah tekanan tersebut, ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2026 masih mampu tumbuh 5,29 persen, terutama ditopang konsumsi dan investasi.
Ameriza mengatakan Sumut menjadi salah satu dari tiga provinsi di Sumatera yang mencatatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, bersama Aceh dan Bengkulu.

“Di Sumatera, daerah yang pertumbuhannya meningkat hanya Aceh, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Jadi capaian kita cukup baik,” katanya didampingi Deputi Kepala KPwBI Sumut, Iman Gunadi.

Dari sisi sektoral, peningkatan produksi crude palm oil (CPO) turut memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi Sumut. Kondisi tersebut ikut mendorong kinerja industri pengolahan yang meningkat dari 1,53 persen menjadi 1,96 persen.

Sementara sektor pertanian juga mengalami akselerasi, dari 0,41 persen menjadi 1,61 persen. Pelemahan nilai tukar rupiah di sisi lain turut memberikan dampak positif terhadap sejumlah sektor yang berorientasi ekspor maupun aktivitas ekonomi domestik, termasuk pariwisata, konsumsi rumah tangga dan perdagangan.

Investasi juga meningkat dari Rp301 miliar menjadi Rp545 miliar. Selain itu, aktivitas ekonomi mendapat dorongan dari belanja Pemerintah Pusat melalui sejumlah program, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), pemulihan pascabencana, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa, serta pembangunan Tol Trans-Sumatera.

Sektor perdagangan bahkan mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 10,06 persen. Sementara sektor konstruksi terus terakselerasi seiring pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dengan posisi geografis yang strategis, Medan juga dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai pusat Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE), terutama karena kedekatannya dengan Malaysia dan Singapura.

“Prospek ke depan, kami meyakini sepanjang tahun 2026 ini perekonomian Sumatera Utara masih mampu tumbuh antara 4,9 persen sampai 5,7 persen,” tegas Ameriza.

Ia memperkirakan inflasi Sumut kembali berada pada sasaran 2,5 persen plus-minus 1 persen, setelah pada tahun sebelumnya sempat mencapai 4,66 persen.

Optimisme pertumbuhan ekonomi juga datang dari sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut mencatat kondisi industri perbankan daerah hingga Semester I-2026 masih terjaga.

Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Sumut, Yovvi Sukandar, menyebutkan Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan berada di level 62,6 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross tetap rendah, yakni 1,9 persen.

“Realisasi pertumbuhan kredit perbankan pada Semester I telah mencapai 7,55 persen. OJK optimistis sektor jasa keuangan dapat berkontribusi maksimal,” ujar Yovvi.

Namun, untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi minimal 4,9 persen pada 2026, pertumbuhan kredit perbankan perlu dipacu hingga sekitar 9,8 persen sampai akhir tahun.

OJK juga mencatat restrukturisasi kredit terdampak bencana hidrometeorologi November 2025 telah mencapai Rp1,6 triliun hingga Semester I-2026.

Nilai tersebut terdiri atas restrukturisasi sektor perbankan sebesar Rp1,4 triliun untuk 45.230 debitur UMKM, serta sektor pembiayaan sebanyak 33.329 rekening. Wilayah dengan jumlah restrukturisasi tertinggi antara lain Deli Serdang, Langkat dan Medan.

Di sektor perlindungan konsumen, OJK Sumut menerima 1.878 pengaduan hingga Semester I-2026. Pengaduan didominasi persoalan petugas penagihan, data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta pemblokiran rekening agen Laku Pandai.

Selain itu, Satgas PASTI menerima 877 pengaduan terkait pinjaman online dan investasi ilegal. OJK saat ini melakukan pendalaman terhadap delapan entitas yang berada di Medan, Deli Serdang, Binjai dan Toba.

Sementara itu, Indonesia Anti-Scam Centre mencatat sekitar 22.000 laporan korban penipuan di Sumut. Modus yang banyak digunakan antara lain tawaran pekerjaan paruh waktu dengan skema deposit berantai, perdagangan valuta asing (forex), hingga money game.

Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, OJK telah melaksanakan 206 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti 130.878 peserta.

Transfer ke Daerah Tumbuh 24,77 Persen
Dari sisi fiskal, kinerja ekonomi Sumut juga mendapat dukungan kuat dari belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD).

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut, Edy Purwanto, mengatakan penyaluran TKD hingga Triwulan II-2026 menunjukkan pertumbuhan agresif.

Hingga 30 Juni 2026, penyaluran TKD ke seluruh pemerintah daerah di Sumut mencapai Rp25 triliun, meningkat 24,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan di Sumatera Utara ini didorong oleh respons kebijakan fiskal APBN Semester I-2026 dalam mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pascabencana,” ujar Edy.

Belanja Negara melalui kementerian/lembaga Pemerintah Pusat di Sumut telah mencapai sekitar Rp10 triliun. Belanja modal juga mengalami peningkatan signifikan, terutama melalui Kementerian PUPR untuk mendukung pemulihan dan pembangunan infrastruktur.

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat sekitar tiga kali lipat menjadi Rp2,4 triliun, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) tumbuh 26,48 persen.
Edy menyebut TKD masih menjadi penopang utama APBD pemerintah daerah di Sumut.

Rata-rata sekitar 78 persen APBD pemerintah daerah bersumber dari TKD, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di kisaran 22 persen.
Selain itu, terdapat tambahan alokasi DAU dan DBH sebesar Rp473 miliar bagi pemerintah daerah di Sumut.

Untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah juga mempercepat penyaluran anggaran melalui kebijakan simplifikasi persyaratan administratif. Total alokasi terdiri dari DAU Bencana sebesar Rp4,2 triliun, DBH Bencana Rp5,5 miliar, serta belanja kementerian/lembaga melalui Kementerian PUPR sebesar Rp4,3 triliun.

Di luar APBD regional, Pemerintah Pusat turut mengucurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako sebesar Rp1,77 triliun kepada 2,65 juta penerima.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga meningkat 14,8 persen menjadi Rp8,8 triliun kepada sekitar 112.000 debitur.
Sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan PNM Mekaar meningkat menjadi Rp127 miliar yang disalurkan kepada sekitar 73.000 debitur.

Dengan kombinasi konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor komoditas, ekspansi kredit, serta dukungan fiskal Pemerintah Pusat, Sumut dinilai memiliki fondasi yang cukup kuat untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 5,7 persen pada akhir 2026.(MR/red)