BI dan Kemenko Perekonomian Dorong Digitalisasi Pembayaran Daerah, Dongkrak PDRD di Sumatera
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sumatera.
Rakorwil tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat digitalisasi sistem pembayaran pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah di wilayah Sumatera.
Percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dinilai semakin penting di tengah kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, menegaskan bahwa akselerasi digitalisasi sistem pembayaran memberikan manfaat besar terhadap aktivitas perekonomian.
Menurutnya, sistem transaksi yang semakin cepat, mudah dan efisien akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.
“Perkembangan terkini mengonfirmasi kinerja yang sangat positif, khususnya QRIS, baik dari sisi transaksi, jumlah pengguna maupun jumlah pelaku usaha,” ujar Ameriza.
Ia menyampaikan, berdasarkan pemantauan kinerja TP2DD tahun 2025, tiga daerah dengan peringkat digitalisasi sistem pembayaran tertinggi di wilayah Sumatera adalah Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Riau.
Meski demikian, Ameriza menilai masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran di daerah.
Salah satunya melalui dukungan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga program percepatan digitalisasi sistem pembayaran dapat dimasukkan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Puji Gunawan, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemanfaatan teknologi digital.
Ia mengatakan dukungan dari para pemangku kepentingan di daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) terhadap digitalisasi semakin baik. Namun, masih ditemukan sejumlah kebijakan daerah yang dinilai menjadi hambatan dalam mempercepat proses digitalisasi.
Karena itu, kebijakan daerah ke depan diharapkan semakin selaras dengan agenda percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui TP2DD.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk terus membuka ruang terhadap berbagai inovasi dan model implementasi digitalisasi yang semakin beragam, sehingga efisiensi layanan publik serta kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi dapat terus ditingkatkan.
Rakorwil TP2DD Sumatera tersebut dihadiri Bapenda dan BPD dari 10 provinsi di wilayah Sumatera. Turut hadir pimpinan Bank Indonesia dari Kantor Perwakilan BI maupun perwakilan Departemen Regional dan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.
Dalam Rakorwil tersebut juga dibahas arah pengembangan digitalisasi sistem pembayaran yang mengacu pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah perluasan implementasi sistem split payment melalui QRIS yang telah diinisiasi melalui program QRESTO di Kota Medan.
Sebagai langkah lanjutan, pemetaan potensi digitalisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah akan terus dilakukan guna memperluas ekosistem transaksi digital pemerintah daerah.
Sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan juga akan terus diperkuat untuk mempercepat transformasi digital sistem pembayaran.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah sekaligus menciptakan sistem transaksi pemerintahan yang lebih transparan, efisien dan mudah diakses masyarakat.
Pada akhirnya, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran diharapkan menjadi salah satu penggerak perekonomian Sumatera yang semakin maju, resilien dan inklusif. (MR/red)
