Pemerintah Pusat Dan PemprovSu di Kritisi Lamban Penanganan Covid- 19

Pemerintah Pusat Dan PemprovSu di Kritisi Lamban Penanganan Covid- 19
SHARE

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Di tanah air Indonesia soal covid- 19 semakin hari semakin meningkat. Dilansir dari m.detik.com, kenaikan 106 kasus baru positif COVID-19 terjadi pada tanggal 23 ke 24 Maret, yakni dari 579 kasus ke 685 kasus positif COVID-19. Sehari kemudian, terjadi peningkatan sebanyak 105 kasus. Terakhir, dari 25 ke 26 Maret atau hari ini, terjadi peningkatan 103 kasus, dari 790 kasus positif menjadi 893 kasus positif COVID-19.

Adapun garis yang menunjukkan tren kesembuhan dan kematian dari kasus positif COVID-19 berada jauh di bawah. Sayangnya, angka kematian masih lebih tinggi dibanding angka kesembuhan.

Hal itu dikritisi oleh praktisi Hukum muda asal Sumatra Utara, Nanda Aulia SH. Menurutnya, Pemerintah pusat lamban dalam upaya pencegahan covid- 19 dan penanganan yang sudah terkena ODP dan OPD.

Ia mengatakan walau Presiden Jokowi telah mengeluarkan Kepres No 19 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus Corona Covid-19, tapi sampai detik ini grafik soal positif Corona itu terus naik.

“Jadi dimana kinerja dari Gugus Tugas yang dibentuk oleh pak Jokowi, yang di komandani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan bahkan masih ada daerah yang belum mempunyai Gugus Tugas, ” kata Nanda Aulia SH, Praktisi hukum muda Sumut, Kamis (26/03).

Sarjana lulusan Universitas Malikussaleh Aceh itu juga mendesak keseriusan pemerintah pusat lebih sigap dalam hal pencegahan ini.

“Keseriusan yang saya maksud termasuk memberikan edukasi dan Sosialisasi pada masyarakat terkait tupoksi dari Gugus Tugas ini, hingga masyarakat jadi paham, ” tambahnya.

Lanjut nya, ia juga kritisi soal alat kelengkapan penanganan covid- 19.

“Alat Pelindung Diri (APD) dan rapid tes yang telah dipesan, kapan sampainya di Sumut, ini juga kita butuh kejelasan, ” tanya nya lagi.

Ia juga meminta kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara agar berkoordinasi kepada seluruh kabupaten/kota di sumut terkait upaya pencegahan dan penanganan Virus Corona tersebut.

“Jadi setiap kabupaten kota itu harus update, minimal seluruh Puskesmas itu benar-bebar siaga dalam penanganan covid- 19 ini, minimal mereka juga bekerja, semprotkan disinfektan ke rumah warga, dan Puskesmas juga siap sediakan hand sanitizer , ” pinta nya.

Sambungnya lagi, intinya, pemerintah hari ini wajib royal soal anggaran. “Karna pada prinsipnya kesehatan masyarakat Indonesia itu yang utama,”tandas Nanda Aulia, yang juga mahasiswa pascasarjana USU itu. (MR/AR)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif