Diduga Arahan Dari Bupati Sorsel, Penyelenggaraan Mubes di Kota Sorong, di Batalkan Oleh Masyarakat IMEKKO
METRORAKYAT.COM, SORONG – Penyelenggaraan Musyawarah besar Mubes Suku Inanwatan, Metemani, Kais, Kokoda (IMEKKO) bertempat di gedung Sirambe kota Sorong, Jumat (17/01/2020), di buka secara resmi oleh gubernur provinsi Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan.
Usai membuka kegiatan Mubes Gubernur meninggalkan tempat kegiatan, tidak lama berselang satu jam, aksi dari sejumlah masyarakat Imekko yang berdomisili di wilayah Sorong raya, mempending kegiatan mubes yang sudah di buka secara resmi oleh gubernur, sehingga mubes suku Imekko di batalkan, tidak dapat di lanjutkan.
Menurut salah satu Aktivis PMKRI yang juga selaku ketua IPPM Bedare, Feri Onim, ketika di hubungi wartawan lewat telpon selulernya, menyampaikan mubes Suku Imekko tidak seharusnya dilakukan di Kota Sorong yang sebagai wilayah adat suku Moi, panitia harus menyelenggarakan mubes di Kabupaten Sorong selatan, sebagai daerah administratif keberadaan di mana suku Imekko itu berasal.
“Diduga perintah dari Bupati Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), sehingga panitia melaksanakan kegiatan mubes suku Imekko di wilayah kota sorong, yang merupakan bagian dari daerah suku adat Moi.”ucap Onim
Tambahnya, dengan di selenggarakan Mubes di Tanah Adat suku Moi, otomatis Harga diri suku Imekko tidak ada secara adat. “Karena sudah terbalik melaksanakan mubes di daerah yang bukan bagian dari leluhur nenek moyang kami,” tambahnya.
Onim menjelaskan, kultur budaya Imekko di hancurkan oleh anak anak Imekko yang notabene nya duduk di wilayah politisi dan kekuasaan sistim pemerintah Sorong Selatan saat ini, kultur budaya adat Imekko yang harus di musyawarakan di tanah adat Imekko di batalkan, sehingga adat Imekko di nilai tidak bergigi.
Lanjutnya, sebagai anak asli dari suku adat Imekko kami sangat kecewa, karena pelaksanaan mubes bukan di atas tanah asal usul orang Imekko.
Semua ini di lakukan karena ada kepentingan jabatan dan perut secara pribadi, sehingga pelaksanaan Mubes Suku Imekko di lakukan di atas tanah adat suku Moi.
Dirinya menegaskan, panitia harus pertanggung jawabkan anggaran mubes yang di kucurkan oleh pemerintah provinsi papua barat sebesar 500 juta, karena penyelenggaran mubes yang di lakukan tidak berhasil dan cacat secara hukum adat.
Dirinya bersama para tokoh-tokoh adat Imekko wilayah sorong, seperti lembaga masyarakat adat LMA Emiyode, kepala suku sire-sire yang merupakan sub suku dari Imekko bahkan tokoh-tokoh pemuda yang saat ini nampak di kota Sorong, berharap panitia harus rapat kembali, undang semua masyarakat Imekko di mana saja berada, segera melaksanakan kembali kegiatan mubes suku Imekkko
“Tetapi dengan catatan harus di laksanakan di kabupaten Sorong Selatan atau di wilayah Imekko, kalau panitia tidak melaksanakan mubes kembali, dirinya bersama LMA Emiyode dan kepala suku sire sire serta Pemuda aktivis Imekko di wilayah Sorong raya Mengancam akan membuat laporan polisi, terkait pengunaan dana 500 juta bantuan dari pemerintah provinsi papua barat,”pungkasnya.
Bersamaan dengan waktu yang sama, media Metrorakyat.com mencoba menghubungi bupati kabupaten Sorong Selatan, melalu SMS dan telepon via WhatsApp, untuk mengkonfirmasi pernyataan yang di sampaikan oleh Feri Onim, namun tidak ada balasan dari bupati hingga berita ini di publikasi.”(mr/Jefri)
